Salin Artikel

Diskon Pajak Penghasilan Pasal 25 Sebesar 50 Persen

Kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 ini berlaku sampai dengan bulan Desember 2020. Keringanan pajak berupa diskon yang diberikan pemerintah merupakan tambahan dari keringanan pajak yang sebelumnya hanya 30 persen.

Kebijakan ini merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan dilakukan pemerintah untuk membantu Wajib Pajak yang usahanya tengah menurun disebabkan adanya pandemi Covid-19.

Adapun Wajib Pajak (WP) yang berhak mendapatkan diskon ini adalah WP yang bergerak pada 1.013 bidang usaha tertentu, perusahaan yang mendapat fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor, serta perusahaan di kawasan berikat berhak mendapatkan tambahan potongan angsuran PPh Pasal 25.

Daftar lengkap 1.013 sektor usaha dapat dilihat dalam lampiran PMK 110 tahun 2020. Yang menarik, keringanan ini berlaku mulai Juli 2020 karena merupakan tambahan diskon dari regulasi sebelumnya.

Untuk dapat memperoleh tambahan diskon ini, bila Wajib Pajak masuk dalam kategori yang berhak, mereka dapat mengajukan permohonan secara online melalui situs resmi Ditjen Pajak. Apabila WP sudah mendapatkan potongan 30 persen sebelumnya, dapat pula mengajukan untuk pemindahbukuan sehingga dapat menambah diskon menjadi 50 persen.

Perlu diketahui juga bahwa diskon ini bukanlah satu-satunya insentif yang diatur dalam Peraturan Menkeu Noor 110 tahun 2020, selain diskon pajak, terdapat lima insentif pajak lainnya yaitu:

1. Insentif PPh Pasal 21 berupa pembebasan pajak PPh Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah atas penghasilan yang diterima Pegawai dengan penghasilan sampai 15 jta per bulan dengan kriteria tertentu diberikan sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020

2. Insentif PPh Final berdasarkan PP 23 Tahun 2018 berupa PPh Final yang ditanggung Pemerintah Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu diberikan sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020.

3. Insentif PPh Final Jasa Konstruksi yang berupa PPh final Jasa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Penerima P3-TGAI ditanggung Pemerintah sejak Tanggal 14 Agustus sd Masa Desember 2020.

4. Insentif PPh Pasal 22 Impor berupa PPh Pasal 22 Impor dibebaskan dari pemungutan kepada Wajib Pajak Tertentu berlaku sejak tanggal Surat Keterangan Bebas diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

5. Insentif Pajak Pertambahan Nilai berupa Pengusaha Kena Pajak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN.

Dari sisi perpajakan, insentif pajak ini membantu Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam tiga hal. Yang pertama terkait adalah untuk membantu arus kas perusahaan.

Sebagaimana diketahui, pandemi telah membuat banyak usaha terhenti dan sekaligus menurunkan produksi dan keuntungan perusahaan. Melalui insentif ini, perusahaan dapat menekan uang yang dikeluarkan dan dapat dipergunakan untuk kepentingan lain yang lebih mendesak.

Yang kedua adalah bertujuan untuk menambah sisi demand/permintaan. Hal ini tercermin dari adanya diskon PPh Pasal 21 kepada para pegawai perusahaan sehingga mereka mempunyai lebih banyak uang yang diterima dan meningkatkan daya belinya.

Melalui pengecualian pajak ini, diharapkan akan semakin banyak masyarakat yang dapat memanfaatkan kelebihan penghasilannya untuk berbelanja / konsumsi sehingga menggerakkan roda perekonomian.

Yang ketiga adalah untuk mempermudah masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam membantu untuk mengurangi dampak negatif pandemi Covid-19. Insentif perpajakan ini merupakan contoh dalam peraturan yang memberikan pembebasan pajak impor atas alat-alat kesehatan untuk penanganan virus Corona.

Adanya insentif bagi Wajib Pajak berupa penghitungan donasi atau sumbangan sebagai pengurang penghasilan bruto bila memberikan donasi atau sumbangan dalam rangka penanggulangan wabah Covid-19.

Keseriusan pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19 melalui Program Ekonomi Nasional tentu saja merupakan bagian dari fungsi APBN sebagai instrumen keuangan yang dipergunakan kembali untuk kepentingan masyarakat umum.

Melalui kebijakan ini juga terlihat salah satu fungsi pajak yang utama pajak dalam kehidupan bernegara yaitu ikut serta berkontribusi dalam mengatur, mendorong dan mengendalikan kegiatan ekonomi ke arah yang lebih baik, yang disebut sebagai fungsi regulerend.

https://money.kompas.com/read/2020/09/07/074000926/diskon-pajak-penghasilan-pasal-25-sebesar-50-persen

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berapa Gaji PPPK Guru dan Tunjangannya Setiap Bulan?

Berapa Gaji PPPK Guru dan Tunjangannya Setiap Bulan?

Work Smart
Cara Mencari Kantor BPJS Ketenagakerjaan Terdekat dengan Mudah

Cara Mencari Kantor BPJS Ketenagakerjaan Terdekat dengan Mudah

Whats New
Pefindo Sematkan Peringkat idAAA Untuk Mitratel

Pefindo Sematkan Peringkat idAAA Untuk Mitratel

Rilis
Tingkat Pengangguran 18 Persen, Google Indonesia Siapkan Beasiswa Data Analis untuk 10.000 Orang

Tingkat Pengangguran 18 Persen, Google Indonesia Siapkan Beasiswa Data Analis untuk 10.000 Orang

Work Smart
Bos Semen Indonesia Sebut Proyek IKN Nusantara Berpotensi Serap 21 Juta Ton Semen

Bos Semen Indonesia Sebut Proyek IKN Nusantara Berpotensi Serap 21 Juta Ton Semen

Whats New
PTBA Tebar Dividen Senilai Rp 7,9 Triliun, 100 Persen dari Laba Bersih di 2021

PTBA Tebar Dividen Senilai Rp 7,9 Triliun, 100 Persen dari Laba Bersih di 2021

Whats New
Syarat dan Cara Gadai Emas di Pegadaian dengan Mudah

Syarat dan Cara Gadai Emas di Pegadaian dengan Mudah

Earn Smart
Bahas Revisi UU LLAJ, YLKI Usulkan Pemerintah Pungut Dana Preservasi Jalan Ke Kendaraan Pribadi

Bahas Revisi UU LLAJ, YLKI Usulkan Pemerintah Pungut Dana Preservasi Jalan Ke Kendaraan Pribadi

Whats New
Status Ojol Tak Perlu Dilegalkan, INSTRAN: Ojol Hanya Sementara hingga Transportasi Umum Membaik

Status Ojol Tak Perlu Dilegalkan, INSTRAN: Ojol Hanya Sementara hingga Transportasi Umum Membaik

Whats New
DPR Sahkan UU PPP, Buruh Ancam Akan Gelar Aksi Unjuk Rasa

DPR Sahkan UU PPP, Buruh Ancam Akan Gelar Aksi Unjuk Rasa

Whats New
Bisakah Luhut Atasi Permasalahan Minyak Goreng di RI dalam 2 Minggu?

Bisakah Luhut Atasi Permasalahan Minyak Goreng di RI dalam 2 Minggu?

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Buka 5 Lowongan Kerja untuk D-3 dan S-1, Ini Posisi yang Dicari

Anak Usaha Kimia Farma Buka 5 Lowongan Kerja untuk D-3 dan S-1, Ini Posisi yang Dicari

Work Smart
Cek Tingkat Imbalan 6 Seri Sukuk Negara yang Dilelang Pekan Depan

Cek Tingkat Imbalan 6 Seri Sukuk Negara yang Dilelang Pekan Depan

Earn Smart
Bahlil: Ekspor Listrik Dilarang, Sebentar Lagi Kami akan Buat Aturannya

Bahlil: Ekspor Listrik Dilarang, Sebentar Lagi Kami akan Buat Aturannya

Whats New
IKN Ditawarkan Dalam Pertemuan WEF, Bahlil: Kalau Minat Investasi Ada, Tapi Eksekusinya Belum

IKN Ditawarkan Dalam Pertemuan WEF, Bahlil: Kalau Minat Investasi Ada, Tapi Eksekusinya Belum

Whats New
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.