Mulai 1 September Distribusi Bantuan ke Petani Lewat Kartu Tani

KOMPAS.com – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo berharap, petani dan insan pertanian lainnya mendukung perubahan pola pendistribusian bantuan dengan kartu tani.

“Sekarang ada perubahan pola distribusi agar bantuan yang diberikan pemerintah lebih efektif, lebih tepat kepada pihak yang memang membutuhkan, termasuk bantuan pupuk subsidi,” ujarnya, Rabu (9/9/2020).

Dia juga meyakinkan petani soal keamanan program ini. Sebab, distribusi pupuk subsidi tetap mengacu pada elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) by name by address yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan).

“Pola ini valid hingga 94 persen, dan tentu pendistribusian dengan kartu tani akan menyempurnakan pola tersebut,” tuturnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Adapun, pemerintah melalui Kementan akan menerapkan pendistribusian bantuan melalui kartu tani secara bertahap.

Pada tahap awal, kartu tani akan diterapkan di empat daerah, yaitu Pulau Jawa, Madura, Sumbawa, dan Sumbawa Barat mulai Selasa (1/9/2020) lalu.

Selain itu, implementasi kartu tani ditargetkan berlaku efektif di seluruh Tanah Air pada 2021.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan, Sarwo Edhy mengungkapkan, pihaknya memahami perubahan pola ini membuat petani harus melakukan penyesuaian.

Oleh karena itu, implementasi kartu tani dilakukan secara bertahap.

“Mungkin ada petani yang belum terlalu paham. Kami mengerti kondisi itu, makanya implementasi kartu tani dilakukan bertahap dan ini sudah dibahas dalam rapat bersama DPR,” ungkapnya.

Dia menambahkan, untuk daerah yang belum siap dengan kartu tani, distribusi pupuk bersubsidi akan dilakukan secara manual untuk sementara waktu.

Sarwo juga menyebut, jumlah petani berdasarkan eRDKK ada 13,9 juta orang. Sementara itu, untuk kartu tani yang telah dicetak 9,3 juta kartu, dan kartu tani yang terdistribusi sekitar 6,2 juta kartu.

Dari jumlah itu, kartu tani yang digunakan baru 1,2 juta.

“Untuk masalah ini, kami di Direktorat Jenderal PSP menjalankan instruksi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetapi tetap menyesuaikan dengan kondisi di lapangan,” ungkapnya.

Dia pun berharap, awal tahun depan kartu tani sudah efektif dan bisa selesai 100 persen.