Rupiah Sore Ini Ditutup Melemah, Kembali ke Rp 14.799 Per Dollar AS

JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada penutupan perdagangan di pasar spot melemah pada Rabu (9/9/2020).

Mengutip data Bloomberg, rupiah ditutup melemah 34 poin atau 0,23 persen pada level Rp 14.799 per dollar AS, dibandingkan penutupan sebelumnya Rp 14.765 per dollar AS.

Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim mengatakan pelemahan rupiah sore ini terdorong beberapa sentimen di antaranya, proyeksi Bank Indonesia (BI) yang memperkirakan Indeks Penjualan Ritel (IPR) masih terkontraksi 10,1 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada Agustus 2020.

Namun kontraksi tersebut lebih baik daripada IPR Juli sebesar 12,3 persen (yoy).

“Dengan begitu, rantai kontraksi penjualan ritel kian panjang menjadi sembilan bulan berturut-turut. Namun, kontraksi penjualan ritel terus melandai sejak pada Mei 2020, dimana laju penurunan IPR berangsur menipis,” kata Ibrahim.

Dalam laporan BI disebutkan, perbaikan penjualan diprakirakan terjadi pada hampir seluruh kelompok komoditas yang disurvei, dengan penjualan pada kelompok makanan, minuman dan tembakau mengalami kontraksi paling rendah, dengan pertumbuhan sebesar -1,9 persen (yoy).

Hal tersebut sejalan dengan peningkatan daya beli masyarakat dan implementasi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

“Meskipun daya beli masyarakat mulai membaik, tetapi sepertinya masih lemah. Ini tercermin dari laju inflasi inti yang semakin menukik. Inflasi inti, yang merupakan kelompok barang dan jasa yang harganya susah bergerak, menjadi penanda kekuatan daya beli,” jelas dia.

Di samping itu penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia terus mengkhawatirkan terutama di DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan gamblang mengatakan, kondisi saat ini sangat mengkhawatirkan sehingga harus tanggap dengan paket kebijakan yang akan di keluarkan walaupun kondisi keuangan yang terus menipis akibat masa transisi-PSBB yang terus di perpanjang.

“Pemerintah harus bisa mengimbangi dengan fasilitas kesehatan yang dimiliki, karena akan berdampak pada penangan dan fasilitas kesehatan milik pemerintah karena kapasitas rumah sakit ada batasnya,” jelas dia.

Dia menambahkan, bila jumlah yang membutuhkan perawatan makin banyak, atau diatas kemampuan kapasitas rumah sakit dan jumlah tenaga medis yang terbatas, ini akan menjadi masalah besar dan mengkhawatirkan.