Tentang Tol Tengah Surabaya yang Selalu Ditolak Wali Kota Risma

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dengan tegas menolak pembangunan jalan tol yang melintasi jantung Kota Surabaya. Padahal jalan tol itu digadang-gadang bisa jadi solusi mengatasi kemacetan kota.

Jalan tol Waru (Aloha)-Wonokromo-Tanjung Perak atau yang lebih dikenal jalan tol tengah kota sudah masuk tertuang di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Timur.

Pada 20 November 2019, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru (BTS), serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Dalam lampiran Perpres itu menyebutkan, pembangunan Tol Tengah Surabaya akan menelan investasi sebesar Rp 6,491 trilliun lewat skema pembiayaan yang digunakan adalah Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Percepatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Sebelum keluar Perpres Nomor 80 Tahun 2019, proyek Tol Tengah Surabaya juga pernah masuk dalam proyek strategis nasional sejak tahun 2013. Sejak periode pertama pemerintahannya, Risma selalu menolak pembangunan tol tersebut. 

Rencananya, tol tersebut akan dibangun melayang di atas Kota Surabaya sepanjang 18,2 kilometer. Investor yang sudah berkomitmen masuk saat ini adalah PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Risma sampai saat ini tetap menolak memasukkan proyek tol tengah Kota Surabaya dalam Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya.

Masih dalam Perpres yang sama, proyek lain di Surabaya yakni proyek Surabaya Eastern Ring Road (SERR).

SERR adalah proyek jalan yang akan menghubungkan kabupaten/kota di ring 1 industri Jatim, baik Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan atau yang lebih dikenal dengan Gerbangkertosusila.

Alasan Risma tolak tol

Dikutip dari Kontan, Risma menyatakan, Surabaya tak perlu jalan tol atau jalan bebas hambatan di tengah kota karena ada frontage road seperti di sepanjang Jalan Ahmad Yani.

"Frontage road sangat bermanfaat untuk memecah kemacetan di jalan utama itu," ujar Risma beberapa waktu lalu.

Risma menambahkan, upaya lain untuk mengurangi penumpukan kendaraan adalah dengan membangun jalan lingkar luar di semua wilayah.

Sedangkan untuk tengah kota, Risma lebih memilih mengembangkan transportasi massal. Ada term dan monorail yang akan digunakan.

Di jalur utara-selatan menggunakan term, sedangkan barat-timur dengan monorail. Kedua transportasi tersebut akan melengkapi moda transportasi publik yang sudah ada.

Rencana pemerintah pusat

Sementara itu, menurut pemerintah pusat, tol tersebut awalnya direncanakan dibangun untuk mengurangi kemacetan dan sebagai penghubung daerah Gerbangkertosusila menuju Surabaya.

Pemerintah memastikan, hasil evaluasi proyek tol dalam kota Surabaya tersebut akan keluar sekitar satu hingga dua minggu mendatang.

“Jadi, (jalan tol dalam kota Surabaya) dimaksudkan untuk mempermudah akses dari kota diluar Surabaya menuju kota atau ke pelabuhan Tanjung Perak,” kata Dadang Rukmana, Direktur Perkotaan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum.

Kementerian PUPR beberapa kali melakukan pertemuan dengan Tri Rismaharini. Hasil akhir dari pertemuan yang dilakukan adalah pemerintah mengkaji perlu tidaknya tol tersebut dibangun.

“Kita kan tidak hanya melihat untuk saat ini, tapi juga untuk 20 tahun kedepan,” ujar Dadang.

Dadang menambahkan, kapasitas jalan di Surabaya akan dilihat apakah dalam 20 tahun mendatang masih bisa menampung volume kendaraan yang akan hilir mudik disitu.

“Nanti akan kita lihat, kalau ternyata dibutuhkan, ya akan dibuat rencana tata ruang nasional dengan isi yang berbeda,” ungkap Dadang.