Tolak PSBB, Orang Terkaya di Indonesia Kirim Surat ke Jokowi

Dalam suratnya kepada Presiden RI Joko Widodo, pemilik Djarum Group ini mengutarakan ketidaksetujuannya, karena memberlakukan PSBB bukan langkah yang tepat.

Ada beberapa alasan yang diutarakan Budi Hartono. Salah satu alasannya adalah PSBB terbukti tidak efektif menurunkan tingkat pertumbuhan infeksi di Jakarta.

Dia pun tak segan melampirkan diagram pertumbuhan infeksi yang masih meningkat saat PSBB. Negara yang berhasil menurunkan tingkat infeksi justru melalui measure. circuit breaker.

"Di Jakarta meskipun pemerintah DKI Jakarta telah melakukan PSBB, tingkat pertumbuhan infeksi tetap masih naik," tulis Budi Hartono dalam suratnya yang diekspos dalam Instagram Mantan Duta Besar Polandia, Peter F Gontha, @petergontha, Minggu (13/9/2020).

Alasan lainnya, kapasitas rumah sakit DKI Jakarta tetap akan maksimum dengan atau tidak diberlakukannya PSBB lagi. Budi menyebut, seharusnya Pemerintah harus terus menyiapkan tempat isolasi mandiri untuk menangani lonjakan kasus.

Dia melampirkan gambar tempat isolasi di Port Singapura. Di mana pemerintah negara itu membangun kontainer isolasi ber-AC untuk mengantisipasi lonjakan dari kasus yang perlu mendapatkan penanganan medis.

"Fasilitas seperti ini dapat diadakan dan dibangun dalam jangka waktu singkat (kurang dari 2 minggu) karena memanfaatkan kontainer yang tinggal dipasang AC dan tangga," papar Budi.

Sebelumnya diberitakan, pada Rabu (8/9/2020), Anies Baswedan memutuskan bahwa PSBB di DKI Jakarta akan kembali ke awal pandemi, bukan lagi PSBB transisi mulai Senin.

Situasi dinilai sudah darurat sebab rumah-rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 di Jakarta semakin penuh dan laju kematian akibat virus corona semakin cepat.

Kebijakan Anies langsung direspons sejumlah Menteri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) karena tertekan oleh pengumuman PSBB DKI Jakarta.

Di sisi lain, menurut Airlangga, keputusan Anies untuk menarik rem darurat sangat berpengaruh terhadap perekonomian.

Selanjutnya, Mendag Agus Suparmanto menilai pemberlakukan PSBB bisa berpotensi mengganggu kelancaran distribusi barang, apalagi mengingat peran Jakarta dalam aliran distribusi nasional.