Contek Bali, Pemerintah Berencana Bangun Jalan Tol di Labuan Bajo NTT

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Humas Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Marius Ardu Jelamu, mengatakan pemerintah pusat tengah mengkaji pembangunan jalan tol untuk meningkatkan akses transportasi di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Pulau Flores, sebagai daerah wisata super premium.

"Pemerintah sedang dalam proses pengkajian untuk pembangunan jalan tol di Labuan Bajo yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan pembangunan di daerah wisata super premium itu," kata Marinus dilansir dari Antara, Minggu (13/9/2020).

Ia mengatakan kebutuhan infrastruktur jalan tol untuk Labuan Bajo telah dibahas dalam pertemuan bersama antara Badan Pengurus Jalan Tol (BPJT) dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Lalu dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, dan Wakilnya Josef Nae Soi serta Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula di Labuan Bajo pada Kamis (10/9/2020) lalu.

Dalam pertemuan Pemprov NTT dengan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu disampaikan bahwa jika perkembangan Labuan Bajo ke depan membutuhkan jalan tol, kata Marius, maka akan dibangun dibangun di daerah itu.

Ia mencontohkan seperti Bali sebelumnya tidak ada jalan tol, tetapi karena kebutuhan pertemuan negara APEC maka dibangun jalan tol dari bandara menuju Nusa Dua.

"Jadi disesuaikan dengan dinamika sosial ekonomi di Labuan Bajo. Kalau semakin maju dan membutuhkan transportasi yang cepat maka akan dibangun. Saat ini sedang dalam kajian pemerintah," kata dia.

"Akses jalan di Labuan Bajo seperti dari bandara menuju Tanah Mori bisa saja suatu waktu dibangun jalan tol," katanya lagi.

Ia menjelaskan jalan tol merupakan investasi dari pihak swasta sehingga ke depan jika pemerintah menganggap perlu dibangun jalan tol di Labuan Bajo maka akan dikerjasamakan dengan investor baik di dalam atau luar negeri.

Marius Jelamu menambahkan pemerintah provinsi siap mendukung jika pemerintah pusat memiliki rencana membangun jalan tol di Labuan Bajo sebagai daerah wisata super premium yang memiliki destinasi wisata unggulan Taman Nasional Komodo.

Pemerintah provinsi, lanjut dia, akan mendukung dari sisi pembebasan tanah dan urusan lainnya yang menjadi wewenang pemerintah daerah.

"Kita akan siap duduk bersama dengan pihak kementerian dan investor, dan berbagai pihak terkait kalau suatu waktu nanti di Labuan Bajo dibangun jalan tol," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono menargetkan penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) selesai pada Desember tahun ini.

Basuki mengatakan telah mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur untuk pengembangan KSPN Labuan Bajo sebesar Rp 1,3 triliun atau lebih besar dari tahun 2019 sebesar Rp 83,2 miliar.

"Kementerian PUPR sudah membuat program terpadu untuk pengembangan KSPN Labuan Bajo dari seluruh sektor mulai peningkatan kualitas layanan jalan dan jembatan, penyediaan Sumber Daya Air, permukiman, dan perumahan," kata Basuki dalam keterangannya.

Dari besaran anggaran tersebut, Basuki menyampaikan anggaran tahun 2020 untuk pembangunan infrastruktur Labuan Bajo akan terserap 100 persen hingga akhir tahun ini. Target penyerapan anggaran sejalan dengan rencana penyelesaian pembangunan fisik infrastruktur KSPN Labuan Bajo pada Desember 2020.

Anggaran sebesar Rp 1,3 triliun digunakan untuk penataan kawasan sejumlah destinasi pariwisata melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya sebesar Rp 646,3 miliar di antaranya Kawasan Puncak Waringin Rp 18,2 miliar dengan progres 50,68 persen.

Kemudian pengembangan kawasan Goa Batu Cermin sebesar Rp 27,5 miliar dengan progres 40 persen, dan Pulau Rinca meliputi pembangunan dermaga sebesar Rp 47 miliar dan fasilitas penunjang wisata sebesar Rp 50 miliar.

"Beberapa pekerjaan yang baru mulai adalah penataan kawasan Marina sudah ada kontraknya. Kemudian Pulau Rinca baru mulai dan sudah ada UPL/UPK (Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan)," ujar Basuki.

Untuk mendukung jaringan jalan Labuan Bajo, Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga juga melakukan penanganan ruas jalan dalam kota, penataan trotoar dan drainase (pedestrian), perbaikan geometrik jalan, pelebaran dan preservasi serta pembangunan jalan baru.

Anggaran pengerjaannya untuk tahun ini sebesar Rp 420,1 miliar diantaranya peningkatan jalan, trotoar, dan drainase Jalan Soekarno Atas sepanjang 2,19 km, Jalan Soekarno Bawah sepanjang 2,01 km, Jalan Simpang Pede sepanjang 4,51 km, dan peningkatan jalan kawasan pariwisata Waecicu sepanjang 4 km. Rata-rata progres fisik peningkatan jalan dan jembatan di Labuan Bajo mencapai 60 persen.

Di Bidang Sumber Daya Air, anggaran dukungan infrastruktur Labuan Bajo tahun 2020 sebesar Rp 67,7 miliar diantaranya untuk pembangunan sarana dan prasarana pengaman Pantai Lohbuaya di Pulau Rica.

Selanjutnya di Bidang Perumahan dengan anggaran sebesar Rp 174,5 miliar diantaranya digunakan untuk peningkatan kualitas rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 4.100 unit.

Kementerian PUPR melibatkan Arsitek Nusantara Yori Antar untuk penataan Labuan Bajo yang juga terlibat dalam pembenahan kawasan pariwisata Danau Toba, Sumut.

"Pengembangan kawasan wisata tidak cukup dengan konsultan teknik, namun juga perlu melibatkan arsitek agar infrastruktur yang dibangun tidak kaku, sehingga perlu diperhalus melalui arsitektur," kata Basuki.