Pemerintah Diminta Batasi Impor Bawang Putih

Dia bilang kebijakan relaksasi dengan melepas sepenuhnya pelaksanaan impor ke swasta dinilai bakal merugikan para petani, konsumen dan juga pemerintah.

“Harus ada pembatasan supaya petani tak dirugikan. Kontrol dari pemerintah tetap diperlukan,” ujarnya mengutip siaran persnya, Minggu (13/9/2020).

Menurut dia, komoditas bawang putih memang rentan fluktuasi karena produksi nasional tidak seimbang dengan kebutuhan. Saat ini budidaya bawang putih bukan hanya untuk kebutuhan konsumsi, tapi juga untuk pembibitan, sehingga tidak semua hasilnya bisa dikonsumsi.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah perlu mendongkrak adanya kegiatan produksi dalam negeri dan mengatur kegiatan impor.

Hal lain yang membuat komoditas bawang putih menjadi rentan fluktuasi, disebutkan Maria, adalah karena biaya produksi dalam negeri masih tinggi. Sementara harga bawang putih impor di Indonesia masih sangat rendah.

Maria menyebut bawang putih impor dari China, sebelum adanya Covid-19, harganya hanya sekitar Rp 15.000 per kilogram. Oleh sebab itu, jika impor direlaksasi, maka para petani bawang putih bakal babak belur yang bisa menyebabkan program swasembada yang ditargetkan bisa dicapai pada 2024 akan sulit terwujud.

Dia juga mengakui masih terbukanya peluang untuk mengembangkan budidaya bawang putih di Indonesia, mengingat areal pertanian Indonesia masih cukup luas.

Selain itu Maria mengatakan, selama ini budidaya bawang putih banyak terkonsentrasi di dataran tinggi pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur.

Namun dengan adanya target swasembada, selain mengembangkan produksi untuk konsumsi dan untuk bibit, pemerintah juga mendorong budidaya bawang putih di pulau Sumatera dengan memberikan bantuan bibit kepada petani.