Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Komite III DPD Desak Norma Bidang Pendidikan Dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja

Salah satu alasannya, pengaturan bidang pendidikan di RUU Cipta Kerja yang mencabut beberapa ketentuan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Guru dan Dosen, UU Pendidikan Tinggi dan UU Pendidikan Kedokteran sangat bertentangan dengan UUD 1945, terutama mengenai pengaturan satuan pendidikan berbadan hukum yang berpotensi terjadinya komersialisasi dan liberalisasi pendidikan.

“Negara memiliki kewajiban memastikan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa terpenuhi dalam sistem pendidikan nasional. Kewajiban ini akan sukar dipenuhi apabila tidak ada proteksi pada perizinan satuan pendidikan yang mengarah pada komersialisasi dan liberalisasi pendidikan," kata Ketua Komite III, Sylviana Murni dalam keterangannya, Senin (14/9/2020).

Menurut Sulviana, amanah bagi negara dalam UUD 1945 sangat jelas yaitu memastikan pendidikan yang bermutu dan terjangkau baik dari segi pendanaan maupun secara geografis untuk seluruh masyarakat.

Di samping itu, norma tentang pendidikan pada RUU Cipta Kerja juga berpotensi menabrak norma tentang ketentuan pembagian urusan antara pemerintah pusat daerah.

“RUU Cipta Kerja mengalihkan kewenangan perizinan pendirian satuan pendidikan hanya kepada Pemerintah Pusat, padahal daerahlah yang lebih mengetahui keadaan wilayahnya,” jelas dia.

Palsukan Ijazah Tak Dipidana

Karena itu, Komite III DPD RI mencermati, terdapat upaya dekriminalisasi bidang pendidikan di RUU Cipta Kerja yang sangat berbahaya. Di antaranya, penghapusan sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan ijazah. Hal ini akan menyuburkan kejahatan praktik jual beli ijazah.

Selain itu, pengaturan guru dan dosen pada RUU Cipta Kerja sarat nuansa diskriminatif.

Contohnya, bagi guru dan dosen alumni luar negeri terakreditasi tidak diwajibkan memiliki sertifikat pendidik (sertifikat guru maupun sertifikat dosen). Hal ini tidak berlaku bagi lulusan dalam negeri.

Karena itu, Komite III DPD RI sangat tidak sepakat dengan semangat bidang pendidikan RUU Cipta Kerja yang menghendaki sentralisasi perizinan bidang pendidikan ke pusat.

Hal ini tidak saja menafikan kemajemukan dan luas geografis yang tidak dipertimbangkan. Melainkan pula menabrak ketentuan konstitusional di Pasal 18, Pasal 18 A dan Pasal 18 B UUD 1945 yang menghormati otonomi daerah sebagai amanat reformasi.

Bagi Komite III DPD RI, mengeluarkan norma bidang pendidikan dari RUU Cipta Kerja akan menjadi momentum bagi semua komponen bangsa untuk fokus memikirkan yang terbaik dalam konteks pendidikan tanpa mencampuradukan dengan dimensi bisnis atau konteks kemudahan perizinan berusaha.

https://money.kompas.com/read/2020/09/14/204200826/komite-iii-dpd-desak-norma-bidang-pendidikan-dikeluarkan-dari-ruu-cipta-kerja

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ID FOOD Targetkan Pendapatan di Sepanjang 2023 Sebesar Rp 17 Triliun

ID FOOD Targetkan Pendapatan di Sepanjang 2023 Sebesar Rp 17 Triliun

Rilis
Jokowi: Kalau Dulu Kita 'Lockdown', Enggak Ada 3 Minggu Pasti Rusuh

Jokowi: Kalau Dulu Kita "Lockdown", Enggak Ada 3 Minggu Pasti Rusuh

Whats New
Harga Pertamax Turbo Naik, Pertamina: Masih Paling Kompetitif Dibanding Perusahaan Lain

Harga Pertamax Turbo Naik, Pertamina: Masih Paling Kompetitif Dibanding Perusahaan Lain

Whats New
Pemerintah Hemat Rp 30 Triliun Per Tahun berkat 'Burden Sharing' dengan BI

Pemerintah Hemat Rp 30 Triliun Per Tahun berkat "Burden Sharing" dengan BI

Whats New
Jumlah Infrastruktur Kendaraan Listrik Bertambah Sepanjang 2022, Emisi CO2 Ditekan hingga 13,8 Juta Ton

Jumlah Infrastruktur Kendaraan Listrik Bertambah Sepanjang 2022, Emisi CO2 Ditekan hingga 13,8 Juta Ton

Rilis
Kemenhub Anggarkan Rp 15,8 Miliar untuk Transportasi Darat di IKN Nusantara pada 2023

Kemenhub Anggarkan Rp 15,8 Miliar untuk Transportasi Darat di IKN Nusantara pada 2023

Whats New
Masih Muda Beli Asuransi, Apa Untungnya?

Masih Muda Beli Asuransi, Apa Untungnya?

Spend Smart
Tempat Pembuangan Sampah Disulap Jadi Taman Kreatif, Sandiaga: Bisa Jadi Daya Tarik Wisata Lingkungan Hidup

Tempat Pembuangan Sampah Disulap Jadi Taman Kreatif, Sandiaga: Bisa Jadi Daya Tarik Wisata Lingkungan Hidup

Whats New
Atasi Masalah Minyak Goreng, Menteri Teten: Minyak Makan Merah Bisa Jadi Solusi

Atasi Masalah Minyak Goreng, Menteri Teten: Minyak Makan Merah Bisa Jadi Solusi

Rilis
Masyarakat Dapat Beri Masukan Terkait Pengembangan Rupiah Digital, Ini Caranya

Masyarakat Dapat Beri Masukan Terkait Pengembangan Rupiah Digital, Ini Caranya

Whats New
Berlaku 28 Februari 2023, Berikut Perubahan Limit Transaksi BRI di ATM, EDC, dan BRImo

Berlaku 28 Februari 2023, Berikut Perubahan Limit Transaksi BRI di ATM, EDC, dan BRImo

Whats New
Digitalisasi Rupiah

Digitalisasi Rupiah

Whats New
Bersiap IPO, Biofarma Bakal Spin Off Anak Usaha di Semester I-2023

Bersiap IPO, Biofarma Bakal Spin Off Anak Usaha di Semester I-2023

Whats New
Mentan Klaim Produksi Beras RI Surplus, Kok Harganya Mahal dan Impor?

Mentan Klaim Produksi Beras RI Surplus, Kok Harganya Mahal dan Impor?

Whats New
BCA, BNI, dan Bank Mandiri Kucurkan Rp 412 Triliun untuk Kredit Berkelanjutan pada 2022

BCA, BNI, dan Bank Mandiri Kucurkan Rp 412 Triliun untuk Kredit Berkelanjutan pada 2022

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+