RUU Cipta Kerja Dinilai Bisa Berdampak Positif untuk Iklim Investasi

Sebab RUU Cipta Kerja dianggap akan membuka peluang baru bagi perkembangan sektor ketenagakerjaan dan investasi di Gresik yang memiliki ribuan perusahaan. Termasuk, kemudahan yang bakal didapatkan jika RUU tersebut nantinya disahkan oleh DPR.

“Soal undang-undangnya itu kewenangan DPR. Tapi ketika itu diputuskan, maka insya Allah investor akan semakin banyak masuk ke daerah. Karena persyaratan yang relatif sederhana dan cepat, terukur dengan baik," ujar Wakil Bupati Gresik Mohammad Qosim melalui keterangan tertulis, Selasa (15/9/2020).

"Sementara kami, Pemerintah Daerah bertekad memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya," sambung dia.

Lebih lanjut Qosim mengatakan, bila nantinya RUU tersebut jadi disahkan oleh pemerintah, maka aturan tersebut dinilai akan memiliki fleksibilitas untuk mempertahankan, memperbaiki dan bahkan menghapus norma lama. Aturan itu juga dinilai akan menciptakan norma baru yang lebih ramah investasi.

“Hasil survei kami, bahwa persoalan lapangan kerja, itu menjadi tuntutan utama masyarakat. Oleh karena itu, setiap upaya untuk membuka lapangan pekerjaan selalu kami dukung," ucap Qosim.

Di satu sisi, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG) Anwar Hariyanto mengatakan, RUU Cipta Kerja akan berdampak positif bagi investasi yang ada di Kabupaten Gresik bila ditunjang dengan kelengkapan sarana, bahan baku dan tenaga kerja.

"Jika Gresik adalah kawasan Industri yang lengkap, pasti akan menarik bagi Investor. Karena kelengkapan baik sarana, bahan baku, tenaga kerja dan RUU tersebut," tutur Anwar.

Tidak hanya itu, Anwar juga menilai ekosistem ketenagakerjaan yang diatur dalam RUU Cipta Kerja bakal menjamin fleksibilitas bagi investor. Para investor akan lebih mudah masuk dan membuka lapangan kerja, karena rintangan peraturan daerah yang sebelumnya menghambat investasi bisa dihilangkan.

“Jika bicara fleksibel itu dilihat di mana letak pembagian perolehan pusat dan daerah. Karena peraturan daerah yang sifatnya pungutan bagi investor akan hilang atau ditarik pusat, baru transfer lagi ke daerah," kata Anwar.

"Artinya, ada bagian keuangan pusat daerah yang terambil atau dieliminasi oleh pusat, atau juga sudah terakomodir,” jelasnya.

Anwar menambahkan, dalam hal ini Pemerintah Daerah Gresik diharapkan untuk membuka diri lebih luas, agar iklim yang terbuka sebagaimana RUU Cipta Kerja dapat dimanfaatkan dan tepat sasaran seperti yang diharapkan bersama.

"Sehingga tinggal Gresik, mau atau tidak sebagai tujuan investasi,” kata Anwar.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI pada semester I (Januari–Juni 2020), total investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Jawa Timur, saat ini telah mencapai Rp51 triliun. Dengan rincian, PMA sebesar Rp15,5 triliun dan PMDN senilai Rp 38,4 triliun.

Sementara untuk realisasi, investasi PMDN dari Gresik memberikan kontribusi senilai Rp1,5 triliun. Di kategori PMA, posisi tertinggi untuk kota diraih Surabaya dengan capaian realisasi Rp 11,5 triliun. Dengan investasi di tingkat kabupaten yang tertinggi adalah Gresik dengan nilai Rp 11,2 triliun.

Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, dalam sambutan Sarasehan Virtual 100 Ekonom sempat mengatakan, pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja sudah 90 persen dibahas atau mendekati rampung.