[POPULER MONEY] Dahlan Iskan Tanggapi Ahok | Tak Semua UMKM Dapat BLT Rp 2,4 Juta

JAKARTA, KOMPAS.com - Artikel mengenai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kembali menjadi berita populer Money Kompas.com. Ahok melontarkan komentar pedas soal BUMN migas tersebut.

Berikut 5 berita populer Money Kompas.com yang masih layak disimak pagi ini.

1. Ahok Geram Pertamina Diminta Bayar Rp 500 Miliar, Dahlan Iskan: Yang Penting Peruri Tidak Memaksa...

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku geram dengan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri yang meminta dana sebesar Rp 500 miliar untuk proyek paperless.

Merespons hal tersebut, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan menilai, Peruri memiliki hak untuk mematok biaya tinggi untuk proyek digitalisasi yang diminta oleh Pertamina.

Dahlan pun mempertanyakan proyek paperless yang dimaksud oleh Ahok.

Selengkapnya, silakan baca di sini.

2. Bertemu Erick Thohir, Ahok: Kritik dan Saran Saya Diterima dengan Baik

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bertemu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Dalam pertemuan tersebut, Ahok mengaku telah menyampaikan sejumlah saran kepada Erick Thohir.

“Tadi habis bertemu Menteri BUMN. Kritik dan saran yang saya sampaikan, diterima dengan baik oleh Pak Erick,” ujar Ahok di akun Instagramnya, @Basukibtp, Kamis (17/9/2020).

Selengkapnya, cek di sini.

3. Ahok Usul Kementerian BUMN Dibubarkan, Dahlan Iskan: Itu Bukan Pemikiran Baru

Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan turut buka suara terkait pernyataan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang mengusulkan agar Kementerian BUMN dibubarkan.

Menurut Dahlan, pemikiran agar kementerian yang mengelola perusahaan-perusahaan negara itu dibubarkan bukanlah ide yang baru. Ide tersebut sudah muncul sejak Menteri BUMN pertama, atau waktu itu masih disebut Menteri Negara Pendayagunaan BUMN, Tanri Abeng.

“Itu bukan pemikiran baru. Sejak Tanri Abeng menjadi menteri BUMN yang pertama, pemikiran itu sudah ada,” ujar Dahlan melalui website resminya, dikutip Kamis (17/9/2020).

Selengkapnya, silakan klik tautan ini.

4. Tidak Semua UMKM Dapat BLT Rp 2,4 Juta, Ini Alasannya

Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak diberikan kepada seluruh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Oleh karena itu banyak UMKM yang tidak mendapatkan bantuan tersebut.

Kepala Bidang Lembaga Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Nurul Rahman mengatakan, bantuan tersebut memang hanya diperuntukkan bagi para UMKM yang belum pernah mengajukan pinjaman apapun di bank.

"Bantuan Presiden untuk mikro yang Rp 2,4 juta itu mungkin masih banyak yang belum tahu kenapa susah untuk mendapatkannya. Sebenarnya tidak susah. Bantuan-bantuan usaha mikro memang diperuntukkan bagi mereka yang memang belum ada akses ke bank," ujarnya dalam webinar virtual, Jakarta, Kamis (17/9/2020).

Selengkapnya, silakan baca di sini.

5. Menteri PAN-RB Usulkan Gaji dan Tunjangan PPPK Lebih Besar

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menjelaskan perkembangan terkait Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Gaji serta tunjangan PPPK awalnya setara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lainnya, termasuk TNI dan Polri. Oleh sebab itu, Menteri PANRB mengusulkan untuk memberikan gaji serta tunjangan lebih besar kepada PPPK.

"Berbagai alternatif solusi ditawarkan agar standar besaran gaji dan tunjangan yang diterima PPPK sama seperti gaji dan tunjangan PNS. Karena itu diambil alternatif memberikan besaran gaji berbeda (lebih besar) daripada besaran gaji pokok PNS, sehingga ketika dikenakan PPh, maka gaji yang diterima PPPK akan sama dengan gaji pokok PNS," tulis Kementerian PANRB dalam keterangan resmi, Kamis (17/9/2020).

Selengkapnya, silakan klik di sini.