Ekonom: Jika Pemerintah Pilih Prioritaskan Ekonomi, maka Akan Kehilangan Ekonomi

Ekonom Universitas Indonesia (UI) dan Direktur Riset INDEF Berly Martawardaya mengatakan, antara kesehatan dan ekonomi sebenarnya tak bisa dipilih salah satu, keduanya harus ditangani secara beriringan.

Ia bilang, dengan kondisi kesehatan yang membaik maka akan diikuti dengan pemulihan kondisi ekonomi.

"Kondisi ini penyebabnya kan kesehatan, jadi supply-demand masyarakat terganggu, aktivitas bisnis berkurang. Kalau ini sudah lewat (Covid-19) maka ekonomi pun akan kembali (membaik)," kata dia dalam webinar bertajuk "Gas-Rem PSBB, Bagaimana yang Efektif?", Jumat (18/9/2020).

Oleh sebab itu, ia menekankan, jika banyak pihak menyatakan pemulihan ekonomi harus didahulukan maka itu bukanlah hal yang tepat. Penanganan kesehatan perlu juga menjadi fokus, meski imbasnya sebuah negara bisa mengalami resesi ekonomi.

Namun demikian, Berly mengatakan, resesi menjadi kondisi yang umum terjadi saat ini di seluruh dunia. Pelemahan ekonomi ini diyakini bisa diperbaiki dengan berbagai instrumen kebijakan fiskal dan moneter, seiring dengan kondisi kesehatan yang membaik.

"Jadi kalau dalam policy goal-nya adalah bertahan sampai vaksin datang, atau lebih bagus lagi survive economically sampai pandemi bisa ditekan," kata dia.

Kondisi ini menurutnya telah terbukti terjadi di Vietnam dan China. Kedua negara tersebut dinilai berhasil menekan penyebaran virus corona sehingga perekonomiannya mampu tumbuh positif.

Di saat negara-negara lain pertumbuhan ekonominya minus di kuartal II-2020, Vietnam mampu tumbuh positif 0,4 persen. Sementara China, negara di mana pandemi ini berawal, ekonominya mulai pulih dengan tumbuh 3,2 persen, setelah pada kuartal I-2020 negatif 6,8 persen.

"Justru negara yang berhasil menekan pandemi, itu sudah positif pertumbuhan ekonominya, Jadi yang memilih mendahulukan ekonomi, maka akan kehilangan ekonomi dan nyawa penduduknya," jelas Berly.

Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menjadi langkah pemerintah menekan penularan, yang saat ini kembali dilakukan secara ketatk di DKI Jakarta. Berly mengakui, tak semua orang mampu untuk bertahan di rumah karena ketidakcukupan finansial.

Oleh sebab itu, peran pemerintah sangat diperlukan untuk menjamin kebutuhan masyarakat yang rentan ekonomi agar bisa tetap bertahan di rumah. Pemberian bantuan sosial (bansos) hingga bantuan langsung tunai (BLT) menjadi langkah yang tepat.

Hanya saja, kata dia, sebagian besar data masyarakat miskin dan rentan masih belum diperbaharui sehingga berpotensi tidak tepat sasaran. Ia bilang, sekitar 100 kabupaten/kota datanya masih tahun 2015, sebagian lagi ada yang masih tahun 2018 atau 2019.

"Jadi karena masalahnya itu di database, perbaikilah database itu, sehingga bisa membantu mendorong supaya survive secara ekonomi dari segi rumah tangga. Karena ekonomi rumah tangga itu besar kontribusnya (pada ekonomi nasional)," papar Berly.