Hingga Akhir Agustus, Defisit APBN Capai Rp 500,5 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan melaporkan hingga 31 Agustus 2020, Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit hingga Rp 500,5 triliun.

Angka tersebut setara dengan 3,05 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, defisit APBN tersebut setara dengan 48,2 persen dari target yang tertuang dalam Perpres 72 tahun 2020 yang sebesar Rp 1.039,2 triliun.

"Ini kenaikan defisit yang sangat besar jjika dibnadingkan tahun lalu yang sebesar Rp 197,9 triliun," ujar Sri Mulyani ketika memberikan paparan APBN KiTa secara virtual, Selasa (22/9/2020).

"Situasi ini harus dijaga meski kondisi yield curve SBN mengalami penurunan namun tetap harus berhati-hati," jelas Sri Mulyani.

Untuk diketahui, defisit APBN terjadi lantaran realisasi belanja negara yang lebih tinggi dibanding pendapatan negara.

Sri Mulyani merinci, untuk pendapatan negara hingga akhir Agustus tercatat mencapai 1.034,1 triliun. Angka tersebut terkontraksi 13,1 persen jika dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu, yakni sebesar Rp 1.190,2 triliun.

Di dalam Perpres 72, pemerintah merancang belanja negara bakal mencapai 1.699,9 di akhir tahun. Sehingga realisasi tersebut setara dengan 60,8 persen dari yang direncanakan pemerintah.

Penerimaan perpajakan realisasi hingga 31 Agustus mencapai Rp 798,1 triliun arau 56,8 persen dari taget dalam Perpres 72 yang sebesar Rp 1.404,5 triliun. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang mencapai Rp 921,5 triliun, maka terjadi kontraksi 13,4 persen.

Sementara untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp 232,1 triliun hingga akhir Agustus. Angka tersebut setara dengan 78,9 persen dari target Perpres 72 yang sebesar Rp 294,1 triliun. Sementara jika dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 268,2 triliun, maka terjadi kontraksi 13,5 persen.

"Sementara untuk penerimaan hibah mencapai Rp 4 triliun, agak meningkat jika dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya Rp 0,5 triliun," jelas Sri Mulyani.

Untuk belanja negara secara keseluruhan sudah terealisasi Rp 1.534,7 triliun atau 56 persen dari alokasi dalam Perpres 72.

Angka tersebut juga meningkat 10,6 persen jika dibandingkan dengan relaisasi tahun lalu yang sebesar Rp 1.388,1 triliun.

Untuk belanja pemerintah pusat realisasinya Rp 977,3 triliun atau naik 14 persen dibanding tahun lalu yang sebesar Rp 857,5 triliun. Angka tersebut setara dengan 49,5 persen dari target serapan dalam APBN yang sebesar Rp 1.975,2 triliun.

Untuk belanja Kementerian atau Lembaga (K/L) realisasinya sebesar Rp 517,2 triliun, 61,8 persen dari target Perpres 72 2020 yang sebesar Rp 836,4 triliun.

"Belanja kementerian atau lembaga juga naik 7,4 persen meski jika dibandigkan pertumbuhan tahun lalu yang 9 persen ini lebih rendah," jelas Sri Mulyani.

Namun untuk belanja non K/L terjadi peningkatan tajam, yakni sebesar 22,4 persen. Sri Mulyani mengatakan, lonjakan tersebut terjadi lantaran ada peningkatan anggaran untuk penanganan Covid.

Ralisasi belanja non K/L hingga akhir Agustus 2020 sebesar Rp 460,1 triliun, 40,4 persen dari rencana dalam Perpres 72.

Terakhir, untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) realisasinya sudah mencapai Rp 557,4 triliun, atau 73 persen dari target Perpres 72 yang sebesar Rp 763,9 triliun.

Angka tersebut tumbuh 5 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang sebesar Rp 530,6 triliun.