Salin Artikel

Komisi XI DPR Nilai Peleburan OJK ke BI Tidak Diperlukan

Adapun rencana peleburan itu muncul usai pemerintah merasa kesulitan mencegah situasi yang tidak terkontrol di pasar finansial akibat lemahnya pengawasan regulator.

Fathan menuturkan, usai mendiskusikan beberapa hal, pemberian kewenangan yang lebih luas kepada regulator lebih didahulukan daripada melebur pengawasan bank ke BI.

"Saya kira teman-teman DPR mengadakan diskusi dan pendalaman intensif, bahwa saat ini diperlukan penguatan seluruh kelembagaan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)," kata Fathan dalam webinar Pengawasan Terintegrasi Sektor Keuangan Infobank, Selasa (22/9/2020).

Salah satu contoh penguatan kelembagaan adalah dengan memberikan kewenangan kepada LPS untuk mencegah bank-bank gagal. Hal ini tentunya tetap bekerja sama dengan OJK.

"Kami lihat tidak diperlukan kelembagaan dilebur. Ada semacam pemberian kewenangan yang bisa saling memperkuat sektor tersebut, seperti LPS tadi. Walaupun di OJK ada pengawasan khusus dan pengawasan intensif (untuk mengawasi bank)," ucapnya.

Alih-alih membahas peleburan, DPR kata Fathan, lebih nyaman membahas omnibus law sektor keuangan. Sama seperti UU "sapu jagat" pada umumnya, omnibus law itu ditujukan untuk menampung isu-isu sektor keuangan yang bisa didiskusikan untuk mencari jalan keluar.

"DPR lebih nyaman berbicara mengenai omnibus law sektor keuangan. Itu jadi keranjang isu, misalnya tentang LPS yang tidak berdaya mengintervensi bank-bank kecil, OJK dengan permasalahnnya, bisa kita taruh satu basket," pungkasnya.

Sebagai informasi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Berdasarkan draf RUU, ada beberapa pasal yang menyebut peran BI dan OJK. pasal 34 ayat (1) beleid menjelaskan, tugas mengawasi bank yang selama ini dilaksanakan oleh OJK dialihkan kepada BI.

Pengalihan tugas mengawasi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2023.

https://money.kompas.com/read/2020/09/22/132615026/komisi-xi-dpr-nilai-peleburan-ojk-ke-bi-tidak-diperlukan

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.