Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Ada Pandemi Covid-19, Penerimaan Pajak DKI Jakarta Lesu

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Mohammad Tsani Annafari menyatakan hingga September 2020, ada sebanyak Rp 19,2 triliun pembayaran pajak yang dilakukan masyarakat DKI Jakarta.

Dia bilang angka ini masih relatif jauh dari target awal sebesar Rp 50,1 triliun.

"Kita menargetkan di awal ada sebesar Rp 50,1 triliun yang kita dapatkan dari pembayaran pajak. Sementara yang kita dapatkan per September ini sudah ada Rp 19,2 triliun," ujarnya saat jumpa pers virtual GoPay, Rabu (23/9/2020).

Dia mengakui memang semenjak adanya pandemi Covid-19 membuat segala sektor terimbas. Hal ini pun kata dia memberikan tekanan pada pembayaran pajak dan restribusi masyarakat.

Melihat hal itu, lanjut dia, pemerintah telah melakukan revisi target pembayaran pajak. Revisi target tersebut pun kini sedang digodok di DPRD.

"Namun karena kondisi pandemi, ada rencana penyesuaian target. Ini menunggu rapat paripurna DPRD dan belum bisa disebutkan angkanya. Tetapi pembicaraan terakhir itu di angka Rp 29 triliun," ucapnya.

Dia juga membeberkan penyumbang pajak terbesar itu sejauh ini disumbang oleh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Lalu disusul Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan pajak balik nama kepemilikan kendaraan.

Sementara pajak yang babak belur bersumber dari beberapa sektor seperti hotel, restoran hingga hiburan.

"Kita tahu, semuanya karena adanya Covid-19. Yang biasanya kontribusinya cukup signifikan sekarang tidak ada," ungkapnya.

https://money.kompas.com/read/2020/09/23/143524926/ada-pandemi-covid-19-penerimaan-pajak-dki-jakarta-lesu

Terkini Lainnya

Kunjungan ke Indonesia, Tim Bola Voli Red Sparks Eksplor Jakarta bersama Bank DKI dan JXB

Kunjungan ke Indonesia, Tim Bola Voli Red Sparks Eksplor Jakarta bersama Bank DKI dan JXB

Whats New
Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, Bos BI: Untuk Memperkuat Stabilitas Rupiah

Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, Bos BI: Untuk Memperkuat Stabilitas Rupiah

Whats New
KEJU Bakal Tebar Dividen, Ini Besarannya

KEJU Bakal Tebar Dividen, Ini Besarannya

Earn Smart
Program Gas Murah Dinilai ‘Jadi Beban’ Pemerintah di Tengah Konflik Geopolitik

Program Gas Murah Dinilai ‘Jadi Beban’ Pemerintah di Tengah Konflik Geopolitik

Whats New
Catatkan Kinerja Positif, Rukun Raharja Bukukan Laba Bersih 8 Juta Dollar AS pada Kuartal I-2024

Catatkan Kinerja Positif, Rukun Raharja Bukukan Laba Bersih 8 Juta Dollar AS pada Kuartal I-2024

Whats New
Luhut Sambangi PM Singapura, Bahas Kerja Sama Carbon Capture Storage dan Blue Food

Luhut Sambangi PM Singapura, Bahas Kerja Sama Carbon Capture Storage dan Blue Food

Whats New
Honda Prospect Motor Buka Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

Honda Prospect Motor Buka Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Tahun Pertama Kepemimpinan Prabowo, Rasio Utang Pemerintah Ditarget Naik hingga 40 Persen

Tahun Pertama Kepemimpinan Prabowo, Rasio Utang Pemerintah Ditarget Naik hingga 40 Persen

Whats New
Revisi Aturan Impor Barang Bawaan dari Luar Negeri Bakal Selesai Pekan Ini

Revisi Aturan Impor Barang Bawaan dari Luar Negeri Bakal Selesai Pekan Ini

Whats New
Pacu Kontribusi Ekspor, Kemenperin Boyong 12 Industri Alsintan ke Maroko

Pacu Kontribusi Ekspor, Kemenperin Boyong 12 Industri Alsintan ke Maroko

Whats New
Uji Coba Bandara VVIP IKN Akan Dilakukan pada Juli 2024

Uji Coba Bandara VVIP IKN Akan Dilakukan pada Juli 2024

Whats New
Menteri Basuki Bakal Pindah ke IKN Juli 2024 dengan 2 Menteri Lain

Menteri Basuki Bakal Pindah ke IKN Juli 2024 dengan 2 Menteri Lain

Whats New
Harga Emas Dunia Stabil di Tengah Meredanya Konflik Timur Tengah

Harga Emas Dunia Stabil di Tengah Meredanya Konflik Timur Tengah

Whats New
Pemerintah Susun Rancangan Aturan Dana Abadi Pariwisata, untuk Apa?

Pemerintah Susun Rancangan Aturan Dana Abadi Pariwisata, untuk Apa?

Whats New
Soal Wajib Sertifikat Halal di Oktober, Kemenkop-UKM Minta Kemenag Permudah Layanan untuk UMKM

Soal Wajib Sertifikat Halal di Oktober, Kemenkop-UKM Minta Kemenag Permudah Layanan untuk UMKM

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke