Salin Artikel

Kala Para Pengusaha Merugi Terdampak Pandemi dan Dikejar Setoran Pajak...

Imbasnya sangat terasa oleh para pengusaha yang sangat terpukul karena merugi. Omzet anjlok sejalan dengan penjualan yang turun drastis selama berbulan-bulan.

Meski demikian, pengusaha mengaku kewajiban membayar pajak masih terus berlanjut di kala pendapatan mereka terus tergerus. Oleh sebab itu, pengusaha bersuara meminta keringanan pajak demi mengurangi beban untuk bisa bertahan di masa krisis ini.

Pengusaha mal yang tergabung dalam Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) dan Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) meminta sejumlah insentif pajak untuk menghindari terjadinya PHK kembali.

"Kami meminta pembebasan pajak-pajak yang memberatkan situasi pada saat ini, supaya kami bisa tidak terlalu besar kewajiban untuk setoran-setoran tersebut," ungkap Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah dalam konferensi pers virtual, Senin (28/9/2020).

Insentif pajak yang dimaksud yakni pembebasan sementara PPh final atas sewa, service charge, penggantian biaya listrik. Kemudian, PPh pasal 21, pasal 23, dan pasal 25, PPh 22 impor, serta meminta percepatan restrukturisasi PPN.

"Seperti pajak sewa itu 10 persen dari nilai sewa, dalam situasi saat ini akan sangat membantu dua pihak, baik bagi yang menyewa maupun yang menyewakan (gedung)," imbuhnya.

Sementara untuk insentif pajak pada pemerintah daerah (pemda) yang diminta adalah pembebasan sementara untuk pajak PB 1, PBB, pajak reklame indoor dan outdoor, pajak hiburan, dan pajak parkir.

"Kalau dari pemda itu kami minta karena meskipun pusat perbelajaan tutup dan tidak operasional secara penuh, tapi tetap bayar pajak reklame dan PBB. Kalau dibebaskan tentu ini manfaatya akan langsung ke pusat perbelanjaan untuk bisa atur cash flow supaya enggak defisit lagi dan bisa bantu minimalkan PHK," jelas Budihardjo.

Ia mengatakan, dengan tetap dibebankan pajak selama masa pandemi ini membuat kesulitan para pengusaha. Lantaran, omzet dan penjualan juga anjlok seiring dengan penurunan drastis pengunjung ke mal.

Menurut Budihardjo, selama ini pihaknya terus berupaya untuk memenuhi kewajiban membayar pajak kepada pemerintah, termasuk juga untuk sekecil mungkin melakukan pengurangan karyawan. Namun tetap diperlukan bantuan pemerintah dalam hal keringanan pajak.

"Kami sejak Maret sampai sekarang ini, itu adalah perjuangan maksimal dari kami," katanya.

Permintaan keringanan pajak juga disampaikan oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Wakil Ketua PHRI Maulana Yusran mengatakan, PSBB membuat kegiatan ekonomi sangat minim yang berimbas pada penurunan pendapatan, baik di bisnis hotel maupun restoran.

Ia pun berharap pemerintah bisa memberikan insentif pajak, khususnya di Pemprov DKI Jakarta yang kembali menerapkan pengetatan PSBB. Dengan demikian, pengusaha tak perlu dipusingkan dengan beban pajak hingga terjadi pemulihan ekonomi kedepannya.

"Pemerintah juga harus liat, kalau ingin lakukan PSBB hendaknya ringankan beban usaha, jangan dibalik. Sementara kebijakan PSBB dilakukan, pengusahanya tidak bisa melakukan bisnis, tapi pajaknya tetap di tarik," ucapnya kepada Kompas.com, Kamis (10/9/2020).

Pajak yang dimaksud Maulana, di antaranya PBB, pajak reklame, hingga pajak kendaraan. Di mana sepanjang lebih 6 bulan pandemi berlangsung, pemerintah daerah disebut belum memberikan relaksasi.

Padahal, kata dia, kesulitan finansial dihadapi pengusaha bukan karena kesalahan dalam mengelola bisnis, melainkan karena bisnis tak bisa berjalan akibat pembatasan yang dilakukan pemerintah. Oleh sebab itu, sangat penting untuk pemerintah memberikan keringanan.

"Pemerintah daerah cuma memutuskan melakukan PSBB tapi tidak pernah mempertimbangkan relaksasi terhadap pungutan-pungutan yang mereka lakukan. Ini yang jadi permasalahan sekarang," imbuhnya.

Senada, Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) juga meminta relaksasi pajak. Ketua GPBSI Djonny Sjafruddin mengatakan, penutupan bioskop selama berbulan-bulan tentu menjadi pukulan hebat bagi para pengusaha dan menimbulkan kerugian besar.

Oleh sebab itu, bila nantinya bioskop diizinkan beroperasi kembali, ia berharap pemerintah bisa memberikan keringanan pajak hiburan. Ini guna memberikan ruang bagi para pengusaha untuk bisa 'bernafas' memulihkan kondisi bisnisnya.

"Kami minta bebaskan pajak hiburan 1 tahun, kan ada pajak hiburan untuk pendapatan asli daerah, itu saja dulu bebaskan 1 tahun," ujarnya kepada Kompas.com, Sabtu (12/9/2020).

Djonny menyakini, dengan keringanan pajak tersebut maka akan membantu percepatan pemulihan industri kreatif ini.

"Lumayanlah (membantu). Jadi ini supaya kami bisa pemulihan dulu, makannya satu tahun berikan kesempatan untuk recovery," pintanya.

https://money.kompas.com/read/2020/09/29/090500226/kala-para-pengusaha-merugi-terdampak-pandemi-dan-dikejar-setoran-pajak-

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sudah Adakah Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter di Pasar Tradisional? Pedagang: Belum Ada Nih!

Sudah Adakah Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter di Pasar Tradisional? Pedagang: Belum Ada Nih!

Whats New
Kata Direktur DJKN soal Anak Buahnya yang Palsukan Surat Aset Jaminan BLBI

Kata Direktur DJKN soal Anak Buahnya yang Palsukan Surat Aset Jaminan BLBI

Whats New
Kolaborasi Bank Aladin Syariah dan Google Percepat Inklusi Keuangan di Indonesia

Kolaborasi Bank Aladin Syariah dan Google Percepat Inklusi Keuangan di Indonesia

Whats New
IHSG Ditutup Menguat ke Level 6.600, AMRT, INDY, dan EMTK Pimpin Kenaikan

IHSG Ditutup Menguat ke Level 6.600, AMRT, INDY, dan EMTK Pimpin Kenaikan

Whats New
PLN Punya Utang Rp 430 Triliun

PLN Punya Utang Rp 430 Triliun

Whats New
IKN Pindah, Aset Negara di Jakarta Senilai Rp 300 Triliun akan Disewakan

IKN Pindah, Aset Negara di Jakarta Senilai Rp 300 Triliun akan Disewakan

Whats New
Lagi Jadi Tren, Ini 6 Keuntungan Memakai Rekening Online

Lagi Jadi Tren, Ini 6 Keuntungan Memakai Rekening Online

Spend Smart
Jubir Luhut: Kewarganegaraan Berubah, Ekstradisi Buronan RI di Singapura Tetap Jalan

Jubir Luhut: Kewarganegaraan Berubah, Ekstradisi Buronan RI di Singapura Tetap Jalan

Whats New
Setelah Digital Banking, Siap-siap Metaverse Banking

Setelah Digital Banking, Siap-siap Metaverse Banking

Whats New
Satgas BLBI Akui Ada Aset Pengemplang yang Balik Lagi ke Pemilik Lama

Satgas BLBI Akui Ada Aset Pengemplang yang Balik Lagi ke Pemilik Lama

Whats New
Ada Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura, Makin Mudah Kejar Pengemplang BLBI?

Ada Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura, Makin Mudah Kejar Pengemplang BLBI?

Whats New
BNI Bakal Sulap Bank Mayora Jadi Bank Digital UMKM

BNI Bakal Sulap Bank Mayora Jadi Bank Digital UMKM

Whats New
Kesepakatan FIR RI-Singapura Dipertanyakan, Ini Kata Jubir Luhut

Kesepakatan FIR RI-Singapura Dipertanyakan, Ini Kata Jubir Luhut

Whats New
Soal Kesepakatan FIR dengan Singapura, Apa Saja Manfaatnya bagi Indonesia?

Soal Kesepakatan FIR dengan Singapura, Apa Saja Manfaatnya bagi Indonesia?

Whats New
Selain Gaji Pokok, Ini Tunjangan Lurah dan Camat di Jakarta Per Bulan

Selain Gaji Pokok, Ini Tunjangan Lurah dan Camat di Jakarta Per Bulan

Whats New
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.