Aturan Holding BUMN Pariwisata Ditargetkan Rampung Awal 2021

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Keuangan PT Angkasa Pura I (Persero) Andi Bratamihardja menagatakan, peraturan terkait pembentukan Holding BUMN Pariwisata ditargetkan akan rampung di awal 2021.

Menurut Andi, nantinya aturan tersebut akan berbentuk Peraturan Pemerintah (PP).

“Jadi itu semua sedang diramu. Targetnya memang di awal 2021 sudah ditargetkan keluar produk hukumnya,” ujar Andi dalam diskusi virtual, Kamis (1/10/2020).

Kendati begitu, Andi belum bisa memastikan kapan tanggal pastinya aturan pembentukan holding itu akan dikeluarkan. Dia hanya memastikan pemerintah ingin bergerak cepat dalam pembentukan Holding BUMN pariwisata ini.

“Tentunya begitu itu terbit, kita semua harus bergerak cepat untuk melaksanakan eksekusi dari pembentukan holding company tersebut dan dimasukkan anak-anaknya di bawahnya,” kata dia.

Andi menambahkan, saat ini sudah dibentuk satuan tugas untuk menggarap itu semua. Salah satu yang tengah disiapkan, yakni peralihan dari perusahaan milik pemerintah ke perusahaan induk Holding BUMN Pariwisata.

“Pada saat ini sudah ditentukan calonnya yang jadi induk perusahaan holding. Yang lagi disiapkan tentunya rumahnya itu harus bersih dari pihak ketiga. Sementara kita harus jelas berapa nilai saham yang akan dialihkan dari pemerintah ke perusahaan holding. Jadi itu PR yang sedang dilaksanakan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, holding BUMN pelabuhan dan pariwisata akan dibentuk dalam waktu dekat ini.

Adapun holding BUMN pelabuhan akan berisi PT Pelindo I sampai dengan IV. Sementara holding BUMN pariwisata akan terdiri dari PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura, ITDC, dan Hotel Indonesia Natour (HIN).

“(Holding) Pelindo dalam waktu dekat, kemudian holding parawisata ini sudah diserahkan ke presiden, mungkin dalam waktu dekat sudah akan jadi juga,” ujar Arya dalam diskusi virtual yang dikutip Kompas.com pada Selasa (29/9/2020).