Surati Menteri ESDM, Erick Thohir Minta Pembatasan Izin Pembangunan Pembangkit Listrik

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyurati Menteri ESDM Arifin Tastif terkait kondisi di PT PLN (Persero) terkait operasional maupun keuangannya di masa pandemi Covid-19.

Dalam surat bernomor S-756/MBU/09/2020 itu, Erick meminta bantuan Arifin untuk membantu PLN dalam hal kelebihan pasokan pembangkit.

Menurut dia, untuk mengatasi hal tersebut diperlukan peningkatan permintaan listrik.

“Kami harapkan dukungan saudara untuk mendorong pelaku usaha menggunakan listrik yang disediakan PT PLN, antara lain dengan membatasi pemberian izin usaha penyediaan listrik dan captive power,” tulis Erick dalam suratnya yang dikutip Kompas.com pada Kamis (1/10/2020).

Selain itu, Erick juga meminta penyesuaian RUPTL 2020-2029 dengan pertimbangan kapasitas infrastruktur ketenagalistrikan yang telah atau sedang dibangun, proyeksi permintaan dan kemampuan pendanaan baik yang bersumber dari APBN maupun keuntungan PLN.

Surat tersebut dikirim dan ditandatangani Erick pada 18 September 2020 lalu.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga membenarkan surat yang dikirimkan Erick kepada Menteri ESDM Arifin Tasrif tersebut.

Menurut Arya, selain ke Menteri Arifin Tasrif, Erick juga mengirimkan surat serupa ke Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

“Surat Pak Menteri itu bukan berarti bahwa PLN itu kondisinya parah, tapi yang dilihat Pak Menteri adalah karena PLN sudah oversupply,” ujar Arya.

Menurut Arya, ada baiknya kelebihan pasokan listrik PLN itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ketimbang mengijinkan sebuah perusahaan membuat pembangkit listrik baru.

“Jadi enggak ada pemborosan juga, pemborosan energi, kan sayang nih kalau misalnya kita bikin pembangkit yang baru, ada lagi nanti industri, bikin pembangkit yang baru, sementara PLN sendiri mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” kata dia.