Rapat dengan Kementan, Dedi Mulyadi Kritisi Persoalan Klasik Pupuk Bersubsidi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengatakan, pupuk adalah salah satu faktor yang berperan penting dalam peningkatan produktivitas pertanian. Oleh sebab itu, pemerintah selalu mengalokasikan anggaran yang besar untuk subisidi pupuk agar petani mendapatkan pupuk berkualitas.

"Namun demikian, kebijakan itu belum bisa menjamin ketersediaan pupuk yang memadai, permasalah ketersediaan dan tepat waktu, selalu muncul menjadi salah satu topik yang selalu dikritisi dan dibahas oleh Komisi IV DPR RI," ungkap Dedi saat memimpin RDP yang ditayangkan secara virtual, Senin (5/10/2020).

Selain itu, ia menekankan, terdapat pula beberapa persoalan terkait pupuk bersubsidi yang selalu berulang. Terdiri kelangkaan pasokan, lonjakan harga pada bahan baku pupuk bersubsidi, hingga penyaluran pupuk bersubsidi yang kurang tepat sasaran.

"Ini (pupuk subsidi) beberapa permasalahan klasik dan selalu berulang," imbuhnya.

Dalam hal ini, ia mengakui, pemerintah berupaya menanganinya dengan program Kartu Tani. Sayangnya, pelaksanaan program ini juga kurang baik karena terhambat keterbatasan pemahaman petani terhadap perkembangan teknologi.

"Antara lain petani yang lupa pin, karena petani yang belum pernah pakai ATM, kendala sinyal, hingga belum semua petani terdaftar dalam program kartu tani," kata Dedi.

Catatan lainnya, dalam persoalan pupuk adalah mengenai kepastian pendataan petani dan data luas lahan sawah yang digunakan sebagai dasar penentuan kebutuhan pupuk. Menurutnya, pendataan kepemilikan dan luas lahan di desa umumnya masih dilakukan secara manual, sehingga hanya diketahui oleh para perangkat desa berusia lanjut.

Dedi mengungkapkan, dirinya juga menerima keluhan dari kepala desa di seluruh wilayah Jawa Barat (Jabar) yang mengaku belum memiliki kartu tani, sedangkan mereka harus memulai menanam untuk musim tanam II. Alhasil, para petani kebingungan untuk mendapatkan pupuk subsidi yang penyalurannya melalui Kartu Tani.

Di sisi lain, hal ini juga menunjukkan masih minimnya sosialisasi ke tingkat daerah bahwa program Kartu Tani sedang di tahan sementara, guna dilakukan evaluasi dan perbaikan.

"Terkait keputusan penundaan pelaksanaan Kartu Tani belum diinformasikan ke kelompok tani termasuk ke dinas pertanian di berbagai daerah, seperti Jabar. Kerangka pemahaman warga saat ini masih berpikir, harus menggunakan Kartu Tani sedangkan tidak semua warga yang berhak memiliki Kartu Tani," ucap Dedi.