Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Airlangga soal Cipta Kerja: Banyak Hoaks Beredar hingga Dorong Perekonomian

UU yang digarap dengan metode omnibus law tersebut sebagian besar mengatur soal kebijakan yang berada di bawah kementerian yang dia koordinasikan.

Sebagai perwakilan pemerintah dalam lahirnya kebijakan tersebut, Airlangga pun kerap mengungkapkan pernyataan terkait UU Cipta Kerja di depan publik.

Beberapa di antaranya terkait hoaks atau kabar palsu yang beredar di publik mengenai isi UU Cipta Kerja, UU sapu jagat itu dianggap mampu melepas perekonomian Indonesia dari jebakan kelas menengah atau middle income trap, hingga UU Cipta Kerja jadi solusi untuk penciptaan lapangan kerja ke depan.

Berikut beberapa ringkasan dari pernyataan Airlangga mengenai UU Cipta Kerja:

1. Banyak hoaks beredar

Airlangga menyatakan, banyak hoaks beredar terkait UU Cipta Kerja ketika memberikan keterangan pers secara vitual kepada wartawan pada Rabu (7/10/2020).

Ia pun memberikan penjelasan terkait beberapa isu di dalam klaster ketenagakerjaan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Menurut dia, salah satu hal yang tidak benar di dalam UU tersebut yakni terkait penghapusan upah minimum. Airlangga menjelaskan, upah minimum tidak dihapuskan di dalam UU Cipta Kerja, tetapi tetap dipertahankan dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

"Pertama banyak hoaks beredar tentang ketenagakerjaan. Saya tegaskan, upah minumum tidak dihapuskan tetapi tetap, dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi," jelas Airlangga dalam konferensi pers virtual, Rabu (7/10/2020).

"Jadi salary yang diterima tidak turun," ujar dia.

2. Jelaskan soal pesangon hingga cuti haid

Hal lain yang menurut dia perlu diluruskan yakni terkait dengan pemberian pesangon. Airlangga memastikan, dalam UU Cipta Kerja karyawan atau buruh tetap akan mendapatkan pesangon. Selain itu, karyawan juga akan mendapatkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Apabila terjadi PHK ada manfaat berupa peningkatan kompetensi atau upskilling serta akan diberikan askes ke pekerjaan baru," jelas Airlangga.

Adapun terkait waktu kerja, Airlangga memastikan aturan yang berlaku masih sama seperti undang-undang lama.

"Terkait waktu kerja yang eksploitatif, dapat kami sampaikan bahwa dalam UU Cipta Kerja, pengaturan mengenai waktu kerja, istirahat jam kerja dan istirahat minggu tetap seperti UU lama di Pasal 77 dan 79," katanya.

Selanjutnya, mengenai jenis pekerjaan yang sifatnya tertentu atau fleksibel waktu, contoh misalnya e-commerce, diatur dalam perjanjian kerja sesuai aturan dalam Pasal 77.

Selain itu, terkait hak cuti haid dan cuti melahirkan yang santer diberitakan dihapus dalam UU Cipta Kerja, Airlangga menjelaskan, hal itu masih sesuai dengan ketetapan dalam undang-undang lama, yakni UU No 13 tahun 2003 terkait Ketenagakerjaan.

"Mengenai isu hak cuti haid dan cuti melahirkan dihapus, kami tegaskan bahwa pengusaha wajib memberikan cuti dan waktu istirahat. Waktu ibadah, cuti haid, cuti melahirkan, waktu menyusui, kami tegaskan tidak dihapus dan tetap sesuai UU lama," jelas dia.

Selain itu isu lain yang menurutnya salah tafsir adalah terkait outsourcing yang bisa menjadi kontrak seumur hidup dan tidak mendapat jaminan pensiun.

Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan, di dalam UU Cipta Kerja pekerja outsourcing baik yang kontrak maupun yang tetap akan mendapatkan jaminan perlindungan upah dan kesejahteraan. Ia juga menyebut hak pekerja juga harus tetap dilindungi apabila terjadi pergantian perusahaan outsourcing seperti diatur dalam Pasal 66.

"Terkait isu tenaga kerja asing (TKA) bebas masuk ke Indonesia, maka kami tegaskan bahwa dalam UU Ciptaker diatur tenaga kerja asing yang dapat bekerja di Indonesia hanya untuk jabatan tertentu, waktu tertentu dan harus punya kompetensi tertentu. Kemudian, perusahaan yang mempekerjakan TKA wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)," ungkapnya.

3. Dorong RI lepas dari middle income trap

Airlangga sempat mengatakan UU Cipta Kerja merupakan salah satu cara agar Indonesia bisa terlepas dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap. Ambisi Presiden Joko Widodo tersebut sebelumnya juga sempat diungkapkan ketika Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan pada Oktober 2019.

"Bapak Joko Widodo dalam pelantikan presiden terpilih periode 2019 - 2024 pada 20 Oktober 2019 lalu telah menyampakan kita punya potensi untuk dapat keluar dari jebakan penghasilan menengah," jelas Airlangga ketika melaklukan pidato usai pengesahan UU Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna DPR RI

Untuk mencapai ambisi tersebut, Airlangga mengungkapkan, pemerintah harus memapu menyediakan lapangan kerja serta meningkatkan kualitas tenaga kerja.

Di sisi lain, diperlukan pemangkasan regulasi atau aturan di dalam negeri agar iklim investasi di dalam negeri menarik.

"Untuk itu diperkenalkan undang-undang Cipta Kerja yang mengubah atau merevisi beberapa hambatan dengan tujuan menciptakan lapangan kerja," jelas Airlangga.

"Undang-undang tersebut adalah instrumen untuk penyederhanaan dan peningkatan aktivitas birokrasi. Dan alhamdulillah sore ini undang-undang itu diketok," jelas Airlangga.

Secara keseluruhan, UU Cipta Kerja terdiri atas 11 klaster. Di antara lain Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan Berusaha, Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Kemudahan Investasi dan Proyek Pemerintah, serta Kawasan Ekonomi Khusus.

4. Jelaskan soal Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Airlangga pun menjelaskan melalui UU Cipta Kerja terdapat skema perlindungan baru terhadap korban pemutusan hubungan kerja (PHK) berupa program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

"Pandemi Covid tidak hanya memberikan dampak besar terhadap perekonomian, tetapi membutuhkan skema perlindungan baru. Dan skema perlindungan ini adalah program jaminan kehilangan pekerjaan yang memberikan manfaat, yaitu cash benefit," ujar Airlangga.

Selain uang tunai, korban PHK juga akan mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sekaligus mendapatkan akses infromasi untuk kembali masuk ke pasar tenaga kerja.

"Dengan demikian, bagi pekerja atau buruh yang mengalami PHK tetap terlindungi dalam jangka waktu tertentu sambil mencari pekerjaan baru yang lebih sesuai," jelas Airlangga.

Program JKP tersebut berbeda dengan pesangon atau uang penghargaan masa kerja. Di dalam draft UU Cipta Kerja pasal 46A dijelaskan program tersebut diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, dalam hal ini adalah BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek.

“Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan,” tulis Pasal 46A ayat 1 beleid tersebut.

Meski demikian, tak semua pekerja bisa mendapatkan jaminan tersebut. Hanya oemerja yang telah membayar iuran di BPJamsostek yang akan memperoleh jaminan tersebut. Sumber pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan berasal dari modal awal pemerintah; rekomposisi iuran program jaminan sosial; dan/atau dana operasional BPJS Ketenagakerjaan.

“Peserta Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah setiap orang yang telah membayar iuran,” tulis Pasal 46C UU Cipta Kerja.

Adapun ketentuan lebih rinci mengenai JKP tersebut akan tertuang dalam aturan turunan, yakni berupa Peraturan Pemerintah (PP).

5. Aturan UU Cipta Kerja dikebut 1 bulan

Airlangga mengungkapkan, akan ada 40 aturan turunan yang terkait dengan Cipta Kerja.

Dia merinci, aturan turunan tersebut terdiri atas 35 peraturan pemerintah (PP) dan 5 peraturan presiden (perpres).

Menurut Airlangga, Presiden Joko Widodo meminta agar aturan turunan tersebut segera dirampungkan.

"Arahan Pak Presiden agar seluruh perpres dan PP, ada 40, yang terdiri dari 35 PP dan 5 perpres segera diselesaikan," jelas Airlangga.

Peraturan turunan tersebut ditargetkan bisa rampung dalam satu bulan.

Meski di dalam aturan yang ada, peraturan turunan UU bisa diselesaikan dalam waktu tiga bulan setelah diundangkan.

"Arahan Bapak Presiden diselesaikan dalam waktu satu bulan, walau perundang-undangannya membolehkan tiga bulan. Itu target Bapak Presiden," ucap Airlangga.

https://money.kompas.com/read/2020/10/09/092000426/airlangga-soal-cipta-kerja-banyak-hoaks-beredar-hingga-dorong-perekonomian

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ID FOOD Targetkan Pendapatan di Sepanjang 2023 Sebesar Rp 17 Triliun

ID FOOD Targetkan Pendapatan di Sepanjang 2023 Sebesar Rp 17 Triliun

Rilis
Jokowi: Kalau Dulu Kita 'Lockdown', Enggak Ada 3 Minggu Pasti Rusuh

Jokowi: Kalau Dulu Kita "Lockdown", Enggak Ada 3 Minggu Pasti Rusuh

Whats New
Harga Pertamax Turbo Naik, Pertamina: Masih Paling Kompetitif Dibanding Perusahaan Lain

Harga Pertamax Turbo Naik, Pertamina: Masih Paling Kompetitif Dibanding Perusahaan Lain

Whats New
Pemerintah Hemat Rp 30 Triliun Per Tahun berkat 'Burden Sharing' dengan BI

Pemerintah Hemat Rp 30 Triliun Per Tahun berkat "Burden Sharing" dengan BI

Whats New
Jumlah Infrastruktur Kendaraan Listrik Bertambah Sepanjang 2022, Emisi CO2 Ditekan hingga 13,8 Juta Ton

Jumlah Infrastruktur Kendaraan Listrik Bertambah Sepanjang 2022, Emisi CO2 Ditekan hingga 13,8 Juta Ton

Rilis
Kemenhub Anggarkan Rp 15,8 Miliar untuk Transportasi Darat di IKN Nusantara pada 2023

Kemenhub Anggarkan Rp 15,8 Miliar untuk Transportasi Darat di IKN Nusantara pada 2023

Whats New
Masih Muda Beli Asuransi, Apa Untungnya?

Masih Muda Beli Asuransi, Apa Untungnya?

Spend Smart
Tempat Pembuangan Sampah Disulap Jadi Taman Kreatif, Sandiaga: Bisa Jadi Daya Tarik Wisata Lingkungan Hidup

Tempat Pembuangan Sampah Disulap Jadi Taman Kreatif, Sandiaga: Bisa Jadi Daya Tarik Wisata Lingkungan Hidup

Whats New
Atasi Masalah Minyak Goreng, Menteri Teten: Minyak Makan Merah Bisa Jadi Solusi

Atasi Masalah Minyak Goreng, Menteri Teten: Minyak Makan Merah Bisa Jadi Solusi

Rilis
Masyarakat Dapat Beri Masukan Terkait Pengembangan Rupiah Digital, Ini Caranya

Masyarakat Dapat Beri Masukan Terkait Pengembangan Rupiah Digital, Ini Caranya

Whats New
Berlaku 28 Februari 2023, Berikut Perubahan Limit Transaksi BRI di ATM, EDC, dan BRImo

Berlaku 28 Februari 2023, Berikut Perubahan Limit Transaksi BRI di ATM, EDC, dan BRImo

Whats New
Digitalisasi Rupiah

Digitalisasi Rupiah

Whats New
Bersiap IPO, Biofarma Bakal Spin Off Anak Usaha di Semester I-2023

Bersiap IPO, Biofarma Bakal Spin Off Anak Usaha di Semester I-2023

Whats New
Mentan Klaim Produksi Beras RI Surplus, Kok Harganya Mahal dan Impor?

Mentan Klaim Produksi Beras RI Surplus, Kok Harganya Mahal dan Impor?

Whats New
BCA, BNI, dan Bank Mandiri Kucurkan Rp 412 Triliun untuk Kredit Berkelanjutan pada 2022

BCA, BNI, dan Bank Mandiri Kucurkan Rp 412 Triliun untuk Kredit Berkelanjutan pada 2022

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+