Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Pertimbangkan Skala Usaha, Pemerintah Ubah Ketentuan Pesangon

Diatur dalam Pasal 156 UU Cipta Kerja. Awalnya, draf UU Cipta Kerja pada 5 Oktober, jumlah maksimal pesangon menjadi 25 kali, dengan pembagian 19 kali ditanggung oleh pemberi kerja/pelaku usaha, dan 6 kali (cash benefit) diberikan melalui Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dikelola oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Sedangkan di UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 diberikan sebanyak 32 kali.

Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan Agatha Widianawati menjelaskan, alasan pemerintah kembali mengatur pesangon tersebut karena mempertimbangkan skala usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Perlu diingat juga pertimbangan pemerintah ketika kompensasi diangkat di undang-undang bisa dibayangkan kan itu berlaku untuk semua usaha sampai usaha sekecil-kecilnya itu berlaku loh," ujar Agatha ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (14/10/2020).

"Jadi kalau dia ingin PHK orang pekerja tetap harus bayar upah sebanyak 24 tahun, bisa dibayangkan. Usaha kecil itu saja setengah mati untuk membangun, dia harus mengganti uang pesangon," sambungnya.

Pertimbangan lainnya, lanjut dia, yaitu jaminan sosial yang kini mulai membaik dan terus dibenahi. Terlebih, UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 ini, menurut dia, sudah waktunya ada perubahan regulasi karena UU tersebut menjadi acuan selama 17 tahun.

"Ini logika-logika hukum dan ekonomi kita pertimbangkan semua sehingga kita carilah titik tengah. Mana yang bisa dilaksanakan, tetapi tidak merugikan buruh. Ini UU dibuat 2003 ya, berarti sudah 17 tahun. Kita lihat kondisi sekarang ini sudah berubah sekali. Yang dulu, jaminan sosial kita belum bagus, sekarang jaminan sosial kita sudah bagus," ucapnya.

Sebagai informasi, ketentuan Pasal 156 pada UU Cipta Kerja yang akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebanyak 812 halaman telah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156

(1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

(2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;

b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;

c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;

d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;

e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;

f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;

g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;

h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;

i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

https://money.kompas.com/read/2020/10/14/120733226/pertimbangkan-skala-usaha-pemerintah-ubah-ketentuan-pesangon

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke