Salin Artikel

2 Periode Jokowi, Utang Luar Negeri RI Bertambah Rp 1.721 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini genap berusia setahun. Salah satu hal yang disoroti yakni kenaikan utang luar negeri (ULN) Indonesia.

Data terakhir yang dirilis Bank Indonesia (BI), ULN Indonesia per Juli 2020 yakni sebesar 409,7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 6.063,56 triliun (kurs Rp 14.800 per dollar AS) dengan rasio terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 38,2 persen. 

Jika dirinci lebih lanjut, utang luar negeri Indonesia ini terdiri dari utang publik (utang pemerintah dan bank sentral) sebesar 201,8 miliar dollar AS atau sekitar Rp 2.967,23 triliun. Lalu utang luar negeri dari swasta (termasuk BUMN) yakni 207,9 miliar dollar AS atau sekitar Rp 3.056,92 triliun.

Sementara itu pada Juli 2019, utang luar negeri Indonesia sebagaimana dicatat BI yakni sebesar 395,3 miliar dollar AS. Rinciannya, utang publik 197,5 miliar serta utang swasta dan BUMN sebesar 197,8 miliar dollar AS.

Artinya selama setahun terakhir pemerintahan Presiden Jokowi, ada kenaikan utang luar negeri Indonesia sebesar 14,4 miliar dollar AS. Kenaikan berasal baik dari utang pemerintah maupun swasta.

Apabila dibandingkan periode awal Presiden Jokowi atau di akhir kuartal IV-2014, posisi ULN Indonesia tercatat sebesar 292,6 miliar dollar AS dengan rasio terhadap PDB sebesar 32,9 persen.

Total ULN pada kuartal terakhir 2014 ini terdiri dari sektor publik sebesar 129,7 miliar dollar AS (44,3 persen dari total ULN) dan ULN sektor swasta 162,8 miliar dollar AS (55,7 persen dari total ULN).

Dengan begitu, selama dua periode saat ini (2014-2020), utang luar negeri Indonesia sudah bertambah sebesar 117,1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.721,87 triliun.

Utang domestik

Lebih lanjut jika dilihat dari kenaikannnya, utang luar negeri yang ditarik pemerintah dan bank sentral sejak 2014 sudah bertambah 72 miliar dollar AS dan swasta bertambah 45,1 miliar dollar AS. Kenaikan utang pemerintah sejak 2014 lebih besar dibandingkan ULN milik swasta. 

Sepanjang 2014 hingga 2020, utang luar negeri naik turun karena pemerintah menyicil utang yang jatuh tempo. Namun jumlah pembayaran utang jatuh tempo lebih kecil jika dibandingkan dengan utang baru pemerintah.

Selain itu, khusus untuk utang pemerintah (non-swasta dan BUMN), utang tersebut juga belum mencatat utang yang ditarik pemerintah dari dalam negeri atau utang domestik.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memaparkan, pemerintah telah menambah pembiayaan atau utang baru sebesar Rp 810,8 triliun hingga akhir September 2020.

Kenaikan pembiayaan tersebut mencapai 155,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp 317,9 triliun. Nilai pembiayaan utang tersebut mencapai 66,4 persen dari target yang terdapat dalam Perpres 72 tahun 2020, yakni sebesar Rp 1.220 triliun.

Janji Jokowi tidak menambah utang luar negeri

Pada masa kampanye Pilpres 2014, Presiden Jokowi sempat berjanji untuk tidak menambah beban utang negara dari luar negeri.

Saat itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tjahjo Kumolo (Saat ini menjabat Menpan RB) mengatakan, pasangan calon presiden (capres) Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) secara tegas menolak untuk menambah porsi utang luar negeri bila terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pada pemilu presiden 9 Juli mendatang.

"Kita mau mandiri, sehingga segala bentuk proses pembangunan pendidikan, infrastruktur harus menggunakan dana sendiri. (Jokowi-JK) menolak bentuk utang baru supaya bisa mengurangi beban utang setiap tahun," kata Tjahjo di Gedung DPR/MPR pada 3 Juni 2014 silam. 

Selanjutnya, Tjahjo menjelaskan, pasangan Jokowi-JK akan menggenjot pembiayaan untuk program-program pembangunan ekonomi, antara lain pembangunan jalan, infrastruktur laut, bandara dan sebagainya dengan cara memaksimalkan penerimaan negara.

"Penerimaan dari pajak kita tingkatkan, mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp 1.800 triliun, di samping terus membuka pintu investasi lokal maupun asing masuk ke sini," papar Tjahjo.

Tjahjo menyebutkan, pasangan Jokowi-JK mempunyai visi dan misi untuk melakukan berbagai program di bidang ekonomi dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Program tersebut, ungkap dia, diharapkan dapat direalisasikan secepatnya jika pasangan tersebut terpilih menjadi kepala negara.

Sekedar informasi, Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri Indonesia pada Maret 2014 mencapai 276,5 miliar dollar AS, naik 4,4 miliar dollar AS dibanding Februari 2014.

"Pertumbuhan ULN terus mengalami peningkatan sejak akhir tahun 2013 terutama didorong oleh ULN sektor swasta," sebut BI.

Posisi ULN pada Maret 2014 terdiri dari ULN sektor publik sebesar 130,5 miliar dollar AS dan ULN sektor swasta 146,0 miliar dollar AS.

(Sumber: KOMPAS.com/Sakina Rakhma Setiawan | Editor: Erlangga Djumena)

https://money.kompas.com/read/2020/10/20/071331326/2-periode-jokowi-utang-luar-negeri-ri-bertambah-rp-1721-triliun

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Berencana Kembangkan Klaster Industri Kimia di IKN

Pemerintah Berencana Kembangkan Klaster Industri Kimia di IKN

Whats New
Jangan Sampai Tertipu, Ini Syarat dan Cara Melamar Kerja di PT PLN (Persero)

Jangan Sampai Tertipu, Ini Syarat dan Cara Melamar Kerja di PT PLN (Persero)

Whats New
KAI Gandeng Operator KA Malaysia, Latih 92 Pekerja LRT Jabodebek

KAI Gandeng Operator KA Malaysia, Latih 92 Pekerja LRT Jabodebek

Whats New
Summarecon Agung Bakal Bagikan Dividen Rp 99,05 Miliar

Summarecon Agung Bakal Bagikan Dividen Rp 99,05 Miliar

Rilis
BTN Incar Tambahan Dana Murah dari Transaksi 'BTN Bisnis', Targetnya Rp 7 Triliun

BTN Incar Tambahan Dana Murah dari Transaksi "BTN Bisnis", Targetnya Rp 7 Triliun

Whats New
Kehadiran Investor Strategis Diharapkan Bisa Dongkrak Kinerja Garuda Indonesia di Masa Mendatang

Kehadiran Investor Strategis Diharapkan Bisa Dongkrak Kinerja Garuda Indonesia di Masa Mendatang

Whats New
IFEX 2022, Ajang Produsen Mebel dan Kerajinan Lokal Gaet 'Buyers' Internasional

IFEX 2022, Ajang Produsen Mebel dan Kerajinan Lokal Gaet "Buyers" Internasional

Whats New
Menko Airlangga Minta Para Bos di Sektor Keuangan Wajibkan Karyawan Vaksin 'Booster'

Menko Airlangga Minta Para Bos di Sektor Keuangan Wajibkan Karyawan Vaksin "Booster"

Whats New
Dukung Produk Dalam Negeri dan UMKM, Semen Indonesia Gandeng Yayasan Dharma Bhakti Astra

Dukung Produk Dalam Negeri dan UMKM, Semen Indonesia Gandeng Yayasan Dharma Bhakti Astra

Whats New
 Erick Thohir: Jadi Pejabat Harus Siap Dimaki...

Erick Thohir: Jadi Pejabat Harus Siap Dimaki...

Whats New
Cegah Stunting, BKKBN Gandeng Dexa Group Jadi Mitra

Cegah Stunting, BKKBN Gandeng Dexa Group Jadi Mitra

Whats New
Diserahkan ke Angkasa Pura Aviasi, Apa Saja Target Bandara Kualanamu ke Depan?

Diserahkan ke Angkasa Pura Aviasi, Apa Saja Target Bandara Kualanamu ke Depan?

Whats New
Karena Ukraina Luhut Akui: Enggak Gampang Naikkan Harga TBS

Karena Ukraina Luhut Akui: Enggak Gampang Naikkan Harga TBS

Whats New
Penumpang Kereta Meningkat Jelang Idul Adha, KAI Pastikan Prokes Diterapkan

Penumpang Kereta Meningkat Jelang Idul Adha, KAI Pastikan Prokes Diterapkan

Whats New
Erick Thohir Yakin Bandara Kualanamu Bisa Dongkrak Hubungan Dagang RI dan India

Erick Thohir Yakin Bandara Kualanamu Bisa Dongkrak Hubungan Dagang RI dan India

Whats New
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.