Menteri ESDM Minta PLN Pangkas Biaya Penyediaan Listrik

"PLN perlu melakukan berbagai upaya optimal agar tercipta BPP tenaga listrik yang efisien, sehingga kita dapat menyediakan tenaga listrik yang berkualitas, handal, ramah lingkungan dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia," tuturnya dalam keterangan tertulis, Rabu (21/10/2020).

Salah satu upaya yang bisa dilakukan PLN, sambung Arifin, melalui pengaturan manajemen rantai pasok dari energi primer serta menjaga sinergisitas antar stakeholder.

"Pengelolaan System Avarage Interruption Duration Index (SAIDI) dan System Avarage Interruption Frequency Index (SAIFI) menjadi penting untuk dilakukan PLN bila ingin mewujudkan hal tersebut," katanya.

Lebih lanjut, Arifin pun mengapresiasi transformasi bisnis yang digagas oleh PLN,  dengan mengusung empat pilar dalam menyosong industri 4.0, yakni green, lean, innovative, dan customer focused.

Melalui transformasi tersebut, Arifin meyakini BPP tenaga listrik dapat terus ditekan.

"Saya yakin dengan transformasi PLN bisa mewujudkan bisnis ketenagalistrikan yang lebih sehat dan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat, bangsa dan negara," katanya.

Ia menyarankan PLN juga meningkatkan konsep pelayanan yang lebih memprioritaskan pelanggan. Kepuasan dan kedekatan dengan pelanggan akan menjadi titik penting bagi keberlangsungan usaha.

"Salah satu konsep yang harus dilakukan manajemen PLN adalah tidak kaku, menerapkan human oriented," ujarnya.

Arifin menegaskan pemerintah terus berkomitmen mendukung proses transformasi bisnis yang dilakukan oleh PLN, terutama dalam efisiensi BPP listrik.

Beberapa langkah kebijakan yang sudah diimplementasikan antara lain, kebijakan energi primer pembangkit batubara dan gas, pengaturan harga pembelian tenaga listrik dari IPP bedasarkan BPP, optimalisasi energi mix pembangkitan dengan mengurangi pembangkit BBM.

Ada pula pengendalian biaya pembentuk BPP baik fixed cost dan fuel cost, pengendalian efisiensi penyedian tenaga listrik dari pembangkitan melalui pengaturan spesifik fuel consumption pembangkit oleh pemerintah serta sisi penyaluran melalui pengaturan susut jaringan.