Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Cerita Sri Mulyani soal Reformasi Kemenkeu: Dulu Urus Pencairan Anggaran Perlu Bawa Map Isi Uang Sogokan...

Sri Mulyani mengatakan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara yang dibentuk sebagai konsekuensi dari proses reformasi keuangan negara mulanya tak memiliki reputasi yang baik.

Pasalnya, di awal pembentukan, banyak orang yang menggunakan calo dan bahkan menggunakan uang sogokan ketika mengajukan pencairan anggaran.

"Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang baru dibangun waktu itu memiliki reputasi yang tidak baik. Kalau saya lihat, semua kantor perbendaharaan kala itu banyak orang yang antre bawa map, muncul calo juga," ujar Sri Mulyani ketika memberikan sambutan pada "Bedah Buku Treasury Indonesia: Modernisasi Pengelolaan Perbendaharaan Berkelas Dunia", Senin (26/10/2020).

"Sehingga, reputasinya kalau mau pergi dan mengurus pencairan anggaran perlu membawa map yang isinya sebenarnya uang sogokan," ujar dia.

Bendahara Negara itu menjelaskan, reformasi sistem pengelolaan keuangan negara di Indonesia terjadi pada tahun 2003-2004.

Kala itu, pemerintah bersama dengan parlemen tengah membentuk tiga paket undang-undang (UU), yakni UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 17 tentang Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang melahirkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Untuk mengatasi hal itu, Sri Mulyani yang pada tahun 2005 juga menjabat sebagai Menteri Keuangan kemudian melakukan perubahan sepert pembentukan front office, middle office, dan back office di setiap kantor pelayanan perbendaharaan.

Selain itu, Kemenkeu juga menunjuk bank yang menerima penerima setoran negara.

"Kemudian membuat treasury single account, di mana seluruh rekening keuangan negara yang dipegang setiap kementerian/lembaga harus seizin Kemenkeu, karena dulu memang banyak kementerian/lembaga itu bisa membuka account sendiri," ujar dia.

https://money.kompas.com/read/2020/10/26/114504826/cerita-sri-mulyani-soal-reformasi-kemenkeu-dulu-urus-pencairan-anggaran-perlu

Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Resmi Diluncurkan, Kereta Ekonomi Generasi Baru Dirangkaikan dengan KA Jayabaya

Resmi Diluncurkan, Kereta Ekonomi Generasi Baru Dirangkaikan dengan KA Jayabaya

Whats New
Kadin RI dan Swiss Luncurkan Jaringan Indonesia Sustainability 4.0

Kadin RI dan Swiss Luncurkan Jaringan Indonesia Sustainability 4.0

Whats New
Ditjen Bea Cukai Akui Adanya Serbuan Impor Tekstil Ilegal

Ditjen Bea Cukai Akui Adanya Serbuan Impor Tekstil Ilegal

Whats New
Tarif Tol Makassar Ruas Ujung Pandang Naik Mulai 29 September,  Simak Rinciannya

Tarif Tol Makassar Ruas Ujung Pandang Naik Mulai 29 September, Simak Rinciannya

Whats New
Zurich Topas Life Tunjuk Richard Ferryanto Jadi Presiden Direktur

Zurich Topas Life Tunjuk Richard Ferryanto Jadi Presiden Direktur

Whats New
Kimia Farma Apotek Buka Lowongan Kerja hingga 2 Oktober 2023, Simak Kualifikasinya

Kimia Farma Apotek Buka Lowongan Kerja hingga 2 Oktober 2023, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Alasan 'Social Commerce' dan 'E-commerce' Perlu Dipisah

Alasan "Social Commerce" dan "E-commerce" Perlu Dipisah

Whats New
Mau Buka Usaha Baju Anjing dan Kucing? Siapkan Modal Segini

Mau Buka Usaha Baju Anjing dan Kucing? Siapkan Modal Segini

Smartpreneur
Bocoran Ketentuan Cukai Minuman Berpemanis yang Diterapkan Tahun Depan

Bocoran Ketentuan Cukai Minuman Berpemanis yang Diterapkan Tahun Depan

Whats New
Lion Air, Batik Air dan Super Air Jet Gandeng Airbus untuk Tingkatkan Kinerja Armada

Lion Air, Batik Air dan Super Air Jet Gandeng Airbus untuk Tingkatkan Kinerja Armada

Rilis
Pertamina Masih Cari Partner Baru di Blok Masela

Pertamina Masih Cari Partner Baru di Blok Masela

Whats New
Peserta Nonaktif JKN BPJS Kesehatan Naik Jadi 52,3 Juta Per Agustus 2023

Peserta Nonaktif JKN BPJS Kesehatan Naik Jadi 52,3 Juta Per Agustus 2023

Whats New
ASN yang Bersedia Ditempatkan di Daerah 3T Bisa Naik Jabatan dalam 2 Tahun

ASN yang Bersedia Ditempatkan di Daerah 3T Bisa Naik Jabatan dalam 2 Tahun

Whats New
Soal Penerapan Pajak Karbon, Kewenangan Ada di Pemerintah

Soal Penerapan Pajak Karbon, Kewenangan Ada di Pemerintah

Whats New
Pedagang Pasar Tanah Abang Dukung Pemerintah Larang Tiktok Shop untuk Berjualan

Pedagang Pasar Tanah Abang Dukung Pemerintah Larang Tiktok Shop untuk Berjualan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke