PMO Kartu Prakerja Gandeng Kejagung untuk Penanganan Masalah Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Manajemen Pelaksana Program (PMO) Kartu Prakerja menggandeng Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) untuk penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin mengatakan kerja sama dilakukan untuk meningkatkan sinergi dengan aparat penegak hukum.

Terutama untuk mengoptimalkan penanganan hukum dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara.

"Termasuk menangani kerugian yang mungkin timbul, misalnya apabila ada penerima manfaat Kartu Prakerja yang tidak memenuhi ketentuan maupun hubungan keperdataan dengan para mitra dan pihak-pihak terkait lainnya,” ujar dia sama keterangan tertulis, Selasa (27/10/2020).

Selain itu menurut dia langkah tersebut juga untuk mengantisipasi adanya pemalsuan identitas. Peserta yang kedapatan nantinya akan diwajibkan membayar ganti rugi.

Hal itu tertuang dalam Pasal 31C Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Dia menjelaskan ada 3 (tiga) lingkup kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pertama, pemberian bantuan hukum oleh Jamdatun dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili Manajemen Pelaksana, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat.

Kedua, pemberian pertimbangan hukum dengan memberikan Pendapat Hukum (legal opinion) dan/atau Pendampingan Hukum (legal assistance) atas permintaan Manajemen Pelaksana.

Selain itu, Jamdatun juga bertugas untuk memberikan bantuan kepada Manajemen Pelaksana atas tindakan hukum lainnya, yaitu pemberian jasa hukum serta menegakkan kewibawaan pemerintah sebagai negosiator/mediator atau fasilitator jika terjadi perselisihan antara lembaga negara/instansi pemerintah atas dasar permintaan dari Manajemen Pelaksana.