Salin Artikel

KSPI Minta ke Pemerintah Jangan Dipukul Rata Perusahaan Tak Naikkan Upah

Meski di masa pandemi saat ini, menurut dia, masih banyak perusahan yang beroperasi seperti biasa. Dia menjelaskan, persoalan upah adalah persoalan di tingkat perusahaan atau pabrik. Mereka bisa mengajukan perundingan kenaikan upah yang dilakukan secara bersamaan di masing-masing perusahaan.

"Jadi jangan dipukul rata bahwa semua perusahaan tidak mampu membayar kenaikan upah minimum. Bahkan kalaupun ada yang tidak mampu, undang-undang sudah memberikan ruang untuk melakukan penangguhan upah minimum," ujarnya melalui konfrensi pers virtual, Jumat (30/10/2020).

Selain itu, Said menjelaskan, dengan analogi yang sama, pertumbuhan ekonomi dan inflansi saat ini lebih rendah dibandingkan tahun 1998. Di mana pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan minus 8 persen dan inflansi 3 persen.

Sementara, menurut dia, bukan kali pertama Indonesia mengalami resesi ekonomi yang dikaitkan dengan kenaikan upah minimum. Tahun 1998 misalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia minus di kisaran 17,6 persen. Sedangkan angka inflansi mendekati 78 persen.

Dengan dasar tersebut, KSPI mengusulkan kenaikan upah minimum 2021 adalah 8 persen. Namun demikian, jika dirasa berat, Dewan Pengupahan dan pemerintah daerah bisa berunding, mengenai kenaikan upah minimum yang dirasa tepat.

“Tetapi kesepakatan itu tidak mewakili aspirasi yag berkembang di tingkat pabrik. Terjadilah aksi besar-besaran yang meluas di semua daerah. Presiden Habibie kemudian mengambil keputusan menaikkan upah minimum sebesar kurang lebih 16 persen,” lanjut dia.

Pihaknya juga mendapat laporan dari anggota Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dari unsur serikat buruh bahwa tidak ada kesepakatan apapun dari Depenas yang menyatakan tidak ada kenaikan upah minimum di tahun 2021.

“Jadi pemerintah menggunakan dasar apa mengeluarkan surat edaran yang meminta agar gubernur tidak menaikkan upah minimum? Patut diduga Menaker berbohong terhadap argumentasi dalam mengeluarkan surat edaran tersebut,” lugas dia.

Oleh karena itu, serikat buruh meminta agar para gubernur mengabaikan surat edaran tersebut. Apabila diabaikan tuntutan mereka, pihaknya akan menggelar aksi mogok kerja nasional yang difokuskan di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Pekerja/buruh meminta Menaker mencabut surat edaran penetapan upah minimum 2021 yang sudah dibuat.

“Karena buruh Indonesia menolak surat edaran terebut, maka kami meminta kepada gubernur sebagai pihak yang menetapkan upah minimum tidak mengikuti surat edaran yang meminta tidak ada kenaikan upah minimum di provinsi atau kabupaten/kota,” ujarnya.

https://money.kompas.com/read/2020/10/30/153423226/kspi-minta-ke-pemerintah-jangan-dipukul-rata-perusahaan-tak-naikkan-upah

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

4 Cara Isi Saldo PayPal Termudah dan Tercepat

4 Cara Isi Saldo PayPal Termudah dan Tercepat

Spend Smart
Bank Mandiri Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Bank Mandiri Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Menteri PUPR: Pemeliharaan Ciliwung Penting agar Jadi Barometer Sungai Bersih dan Indah di Perkotaan

Menteri PUPR: Pemeliharaan Ciliwung Penting agar Jadi Barometer Sungai Bersih dan Indah di Perkotaan

Whats New
Bendungan Pengendali Banjir Jakarta Siap Dioperasikan Bulan Ini

Bendungan Pengendali Banjir Jakarta Siap Dioperasikan Bulan Ini

Whats New
Biaya Kereta Cepat Bengkak Gara-gara China Salah Hitung di Proposal

Biaya Kereta Cepat Bengkak Gara-gara China Salah Hitung di Proposal

Whats New
Sri Mulyani: Sukuk Hijau Wujud Asas Manfaat Keuangan Islam

Sri Mulyani: Sukuk Hijau Wujud Asas Manfaat Keuangan Islam

Whats New
Benarkah di China Stasiun Kereta Cepatnya Jauh di Pinggiran Kota?

Benarkah di China Stasiun Kereta Cepatnya Jauh di Pinggiran Kota?

Whats New
Debat Sengit Said Didu Vs Arya Sinulingga soal Kereta Cepat

Debat Sengit Said Didu Vs Arya Sinulingga soal Kereta Cepat

Whats New
Libur Nataru, PUPR Pastikan Lintas Jawa Pantai Utara ke Selatan Bisa Dilalui

Libur Nataru, PUPR Pastikan Lintas Jawa Pantai Utara ke Selatan Bisa Dilalui

Whats New
Rekrutmen BUMN Gelombang II Masih DiBuka, Simak Syarat, Cara, hingga Tahap Pendaftarannya

Rekrutmen BUMN Gelombang II Masih DiBuka, Simak Syarat, Cara, hingga Tahap Pendaftarannya

Work Smart
Bertemu Pebisnis Qatar, Sandiaga Bahas Harga Tiket Pesawat hingga Investasi

Bertemu Pebisnis Qatar, Sandiaga Bahas Harga Tiket Pesawat hingga Investasi

Whats New
Lowongan Kerja Hyundai Motor Manufacturing, Simak Posisi dan Persyaratannya

Lowongan Kerja Hyundai Motor Manufacturing, Simak Posisi dan Persyaratannya

Work Smart
Penumpang Kereta Cepat 'Dioper' ke KA Diesel, Waktu Tempuh ke Bandung Jadi Lebih Lama

Penumpang Kereta Cepat "Dioper" ke KA Diesel, Waktu Tempuh ke Bandung Jadi Lebih Lama

Whats New
Ada Pemeliharaan Ruas Tol JORR Seksi E hingga 11 Desember, Simak Lokasi dan Jadwalnya

Ada Pemeliharaan Ruas Tol JORR Seksi E hingga 11 Desember, Simak Lokasi dan Jadwalnya

Whats New
Gelombang PHK Startup: Biaya Operasional, Dana Investor, hingga Pemenuhan Hak Karyawan

Gelombang PHK Startup: Biaya Operasional, Dana Investor, hingga Pemenuhan Hak Karyawan

Work Smart
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.