Begini Cara Program Kartu Prakerja Mendorong Akselerasi Inklusi Keuangan Indonesia

KOMPAS.com – Pemerintah melalui Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja kembali menunjuk satu perusahaan layanan keuangan digital untuk menyalurkan dana insentif bagi para peserta program Kartu Prakerja.

Pada Rabu (14/10/2020), pemerintah resmi menjalin kemitraan dengan dompet digital DANA. Kemitraan itu terwujud dengan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penyediaan Layanan Jasa Penyaluran Dana Insentif dalam Program Kartu Prakerja.

Dengan demikian, DANA menjadi satu dari lima platform mitra pembayaran program Kartu Prakerja, yakni LinkAja, BNI, OVO, dan Gopay.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari menjelaskan, sinergi dengan berbagai platform keuangan digital itu dilakukan demi mendukung pelaksanaan program Kartu Prakerja yang menerapkan 100 persen digital.

Menurut Denni, kemitraan yang dijalin antara pemerintah dan perusahaan keuangan berbasis teknologi itu penting agar program terselenggara dengan mudah, cepat, efisien, aman, tepat sasaran, dan tepat jumlah pada skala besar.

“Transformasi digital dibutuhkan bagi Indonesia sebagai negara yang besar dan berbentuk kepulauan. Selain itu, transformasi digital juga sangat diperlukan bagi negara kita untuk tumbuh di masa pandemi,” kata Denni dalam rilis yang diterima Kompas.com, Senin (26/10/2020).

Seperti diketahui, dana insentif sebesar Rp 3.550.000 langsung dikirimkan secara virtual lewat rekening bank atau akun dompet digital (e-wallet) para peserta pelatihan Kartu Prakerja.

Mengakselerasi inklusi keuangan

Langkah pemerintah menggandeng platform keuangan digital dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja itu ternyata berkontribusi dalam mengakselerasi inklusi keuangan masyarakat Indonesia.

Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan jumlah kepemilikan rekening bank dan e-wallet para peserta Kartu Prakerja. Berdasarkan hasil Survei Evaluasi ke-2 Kartu Prakerja, dari total 5,6 juta peserta, sebanyak 76 persen memiliki rekening e-wallet dan 24 persen memiliki rekening bank.

Padahal, kata Denni, sebelum mengikuti program Kartu Prakerja, sebanyak 13 persen penerima tidak mempunyai rekening, baik di bank maupun e-wallet.

“Jumlah 13 persen dari 5,6 juta penerima Kartu Prakerja itu setara dengan 728.000 orang yang sekarang memiliki rekening primer berkat keikutsertaannya dalam Program Kartu Prakerja,” ungkap Denni dalam diskusi bertema Sinergi dalam Program Kartu Prakerja untuk Akselerasi Inklusi Keuangan di Jakarta yang menandai kemitraan Kartu Prakerja dengan DANA itu.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, inklusi keuangan adalah kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Head of Project Management Office Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) Djauhari Sitorus menjelaskan, tujuan inklusi keuangan adalah terbukanya akses terhadap pelayanan dan produk keuangan berkualitas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pada poin kesejahteraan inilah sangat relevan dengan program Kartu Prakerja karena insentif yang diberikan terkait erat dengan kesejahteraan,” imbuhnya.

Hal senada disampaikan oleh Deputi IV Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Mohammad Rudy Salahuddin. Menurutnya, dengan penyaluran insentif secara digital, manajemen Kartu Prakerja memberikan dua pilihan pengiriman bantuan, yakni ke rekening bank atau e-wallet penerima.

“Di sinilah wujud akselerasi literasi dan inklusi keuangan melalui program Kartu Prakerja,” terang Rudy dalam kesempatan sama.

Sejalan dengan program pemerintah

Adapun akselerasi inklusi keuangan yang terjadi akibat pelaksanaan program Kartu Prakerja itu ternyata sejalan dengan program pemerintah untuk terus meningkatkan inklusi keuangan masyarakat Indonesia.

Pada Rapat Terbatas Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) Januari 2020, Presiden Joko Widodo menetapkan pencapaian target inklusi keuangan pada 2024 sebesar 90 persen.

Target itu ditetapkan karena menurut Presiden Joko Widodo, tingkat inklusi serta indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara tetangga.

Untuk diketahui, tingkat inklusi keuangan pada 2019 di Singapura telah mencapai 98 persen, Malaysia 85 persen, dan Thailand 82 persen.

Sementara itu, data Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) 2019 yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, indeks literasi keuangan Indonesia mencapai 38,03 persen dengan indeks inklusi keuangan sebesar 76,19 persen.

Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan survei yang sama pada 2016, yakni indeks literasi keuangan sekitar 29,7 persen dan indeks inklusi keuangan 67,8 persen.

Meskipun mengalami kenaikan, hasil survei itu juga menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang tergolong “unbankable” atau belum tersentuh jasa keuangan apa pun.

Bahkan, masih ada kepala keluarga di pelosok daerah yang tidak memiliki tabungan dalam bentuk rekening sama sekali. Padahal, inklusi keuangan memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, terlebih di masa pandemi saat ini.

Diberitakan Kompas.com, Senin (5/10/2020), Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Tirta Segara mengatakan, inklusi keuangan memiliki tiga peran krusial dalam pencapaian tujuan makroekonomi Indonesia.

Pertama, inklusi keuangan dapat meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Kedua, berperan dalam proses pemulihan ekonomi di masa krisis. Terakhir, inklusi keuangan berperan menjaga stabilitas ekonomi.

Dengan kerja sama antara pemerintah dan berbagai layanan keuangan sebagai mitra pembayaran Kartu Prakerja itu, diharapkan bisa menjangkau lebih banyak lagi masyarakat yang belum tersentuh layanan keuangan formal. Alhasil, target pemerintah untuk mendorong tingkat inklusi keuangan masyarakat bisa tercapai.