Pengusaha Prihatin Buruh Pukul Rata Upah Minimum

Menurut dia, upah minimum ini merupakan jaringan pengaman sosial.

"Yang disalahartikan sampai hari ini, kami masih prihatin bahwa seolah-olah upah minimum ini yang sifatnya upah rata-rata, padahal enggak seperti itu. Sehingga kalau mau upayakan upah di atas upah minimum itu sebetulnya ada dalam skala upah," ujarnya dalam konfrensi pers secara daring, Senin (2/11/2020).

Menurut Hariyadi, formulasi perhitungan upah minimum menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 yang selama ini dilontarkan dan dituntut oleh serikat pekerja, justru menghasilkan upah lebih rendah.

"Dari sisi formula yang dipakai karena Undang-Undang Cipta Kerja belum diundangkan sehingga yang berlaku adalah PP 78/2015. Kalau memakai PP 78 perhitungannya ada pertumbuhan ekonomi nasional ditambah dengan inflasi," katanya.

"Kalau memakai rumus itu maka hasilnya adalah negatif. Karena kita minus 5,32 persen dan inflasi 1,24 persen. Kalau ditambahkan, itu masih minus 3 persen. Tentunya tidak mungkin pakai formula itu, karena enggak mungkin upahnya naik tapi turun sehingga rekomendasi upahnya tetap," jelas Hariyadi lagi.

Dirinya menilai, dari hasil kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja yang telah disesuaikan menjadi 64 komponen oleh Dewan Pengupahan Nasional (Depenas), menunjukkan masih di bawah upah minimum.

"Artinya, KHL itu kalau dihitung dengan komponen yang ada masih di atas upah minum yang berlaku karena inflasi rendah bahkan beberapa daerah deflasi. Kondisi ini yang tidak memungkinkan untuk menaikkan tahun depan," katanya.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengapresiasi keputusan yang dilakukan oleh tiga kepala daerah. Yakni Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Tengah, dan Gubernur DIY yang telah memutuskan untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 dan tidak mengacu terhadap Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

"Hal ini benar, karena menggunakan PDB (Produk Domestik Bruto). Yaitu caranya menghitung year to year, dari September 2019 sampai September 2020," katanya melalui tayangan video yang diterima Kompas.com, Minggu (1/11/2020).

Bahkan, Said menilai bahwa SE Menaker tersebut tidak tepat dijadikan pedoman atau acuan. Said Iqbal menegaskan, para kepala daerah harus memperhitungkan upah minimum dari kondisi perekonomian serta inflasi masing-masing daerah.