Sri Mulyani: Potensi Ekonomi Digital Tak Konkret Jika Akses Internet Tak Merata

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti aksesibilitas internet yang masih sangat terbatas di Indonesia.

Padahal, potensi ekonomi digital di Indonesia sangat besar.

Bendahara Negara itu pun menjelaskan, untuk memaksimalkan potensi tersebut, berbagai kebutuhan seperti infrastruktur digital perlu segera disiapkan.

Sebab, hingga saat ini, masih ada sekitar 12.000 desa di Indonesia yang tidak memiliki akses terhadap internet.

"(Potensi) itu tidak bisa menjadi sesuatu yang riil dan konkret kalau tidak dibangun necessary condition-nya," ujar Sri Mulyani dalam Indonesia Fintech Summit 2020 secara virtual, Rabu (11/11/2020).

Sri Mulyani pun mengungkapkan hasil riset Google Tamasek pada 2019 lalu yang menyatakan pada tahun 2025 mendatang ekonomi digital Indonesia bakal meningkat tiga kali lipat dari 40 miliar dollar AS menjadi 133 miliar dollar AS.

Untuk pertumbuhan di sektor e-commerce, diperkirakan bakal mencapai 82 miliar dollar AS atau meningkat hingga empat kali lipat.

Sementara untuk sektor online traveling bakal meningkat dua kali lipat, dari 10 miliar dollar AS menjadi 20 miliar dollar AS.

Adapun untuk sektor media diproyeksi bakal meningkat dari 3,5 miliar dollar AS menjadi 9 miliar dollar AS, serta jasa transportasi on demand (ride hailing) bakal meningkat tiga kali lipat dari 5,7 miliar dollar AS menjadi 18 miliar dollar AS.

Dia pun mengatakan, untuk bisa memaksimalkan potensi tersebut, perlu dilakukan pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.

"Sehingga tidak ada lagi istilah terluar, terpinggirkan, atau tertinggal," ujar Sri Mulyani.

Untuk itu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 30 triliun untuk membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada 2021.

Anggaran tersebut di antaranya akan digunakan untuk membangun base transmission station (BTS) di lebih dari 5.000 desa dari keseluruhan jumlah desa yang belum terkoneksi internet.

"Kita bangun internet di lebih dari 12.000 lokasi layanan publik sehingga bisa connected. Kita juga bangun pusat data nasional, update data-data, termasuk mereka yang akan terima bansos. Dan juga digitalisasi di sektor pendidikan," ujar Sri Mulyani.