Dukung Labuan Bajo Jadi DPSP, Pemerintah Tingkatkan Kompetensi SDM di Bidang Pariwisata

KOMPAS.com – Pemerintah saat ini tengah menggenjot pembangunan infrastruktur di Labuan Bajo demi mendorong kesiapannya sebagai destinasi pariwisata super prioritas (DPSP).

Namun, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pembangunan infrastruktur saja tidak cukup. Kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang bergerak di bidang pariwisata pun perlu ditingkatkan.

Ia menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan dengan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

“Infrastruktur di Labuan Bajo sudah didorong habis-habisan. Apabila tidak mendapat dukungan dari SDM yang unggul, pada akhirnya infratsruktur tersebut tidak akan memberi dampak pada masyarakat setempat,” ujar Menaker dalam rilis yang diterima Kompas.com, Minggu (15/11/2020).

Upaya peningkatan kompetensi dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) Lombok Timur yang berkonsentrasi pada kejuruan pariwisata.

Pada pertemuan tersebut diperoleh informasi dari perwakilan PHRI dan perwakilan dari pengelola Komodo Resort bahwa saat ini baru 25 persen SDM di bidang pariwisata yang tersertifikasi.

Oleh sebab itu, pada 2021 Menaker menargetkan efektivitas Balai Latihan Kerja (BLK) di bidang pariwisata dapat meningkat. Peserta pelatihan harus siap terserap di pasar kerja.

Dengan begitu, link and match antara SDM dengan kebutuhan pasar kerja, terutama sektor perhotelan dapat berjalan.

“Saya mendorong Dirjen Pembinaan, Pelatihan, Produktivitas (Binalattas) dan Wagub agar efektivitas BLK yang ada di Kupang maupun Labuan Bajo dioptimalkan. Begitu pula dengan segala kebutuhan kejuruan. Saya meminta koordinasi dengan PHRI agar bisa diidentifikasi kebutuhannya seperti apa,” lanjutnya.

Menanggapi arahan Menaker, pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi mengajak pihak PHRI untuk bekerja sama untuk membangun kesiapan SDM di bidang pariwisata.

Ia berharap komunikasi antara pihak PHRI dan pelaku bisnis pariwisata terkait kebutuhan SDM dapat berjalan lebih baik ke depannya.

“Menaker Ida datang ke sini untuk mendukung penuh pengembangan kompetensi bagi masyarakat NTT, jadi kalau ada kebutuhan SDM ataupun kebutuhanlogistik segera beritahu kami,” ujarnya.

Selain itu ia juga berharap pihaknya dapat memberi bantuan terutama soal perizinan dari organisasi perangkat daerah (OPD).