Bakal Ada 44 Aturan Turunan UU Cipta Kerja, Intip di Laman Ini

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Sesmenko) Susiwijono Moegiarseo menjelaskan, secara keseluruhan ada 44 aturan turunan UU Cipta Kerja. Rinciannya, sebanyak 40 aturan berupa peraturan pemerintah, dan empat lainnya berupa peraturan presiden.

Susi pun mengatakan, pemerintah bakal mengunggah aturan turunan tersebut di laman uu-ciptakerja.go.id agar bisa diakses oleh publik.

"Saat ini, pemerintah tengah menyelesaikan 44 peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja. Yang terdiri dari 40 rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan empat rancangan peraturan presiden," jelas Susi dalam acara serap aspirasi implementasi UU Cipta Kerja bidang perpajakan yang digelar secara virtual, Kamis (19/11/2020).

"Penyusunan peraturan pelaksana membutuhkan masukan dari seluruh lapisan masyarakat dan stakeholder supaya dapat terimplementasi dengan baik," ujar dia.

Susi menjelaskan, dari 44 aturan yang bakal diterbitkan, sudah ada 29 aturan turunan yang bisa diakses di laman resmi UU Cipta Kerja tersebut.

Menurut dia, di akhir bulan seluruh aturan turunan tersebut bakal bisa diakses dan diunduh oleh masyarakat luas.

"Sehingga bisa memberikan masukan dan kita bahas bersama antara pemerintah dengan seluruh stakeholder," ujar dia.

Susi menjelaskan, UU Cipta Kerja disusun di tengah perlambatan ekonomi dunia ketika di sisi lain, Indonesia perlu melakukan reformasi kebijakan untuk menyerap tenaga kerja.

Sebab setidaknya sebanyak 29,12 juta penduduk usia kerja terdampak pandemi Covid-19. UU Cipta Kerja menjadi aturan yang banyak membawahi banyak sektor, mulai dari investasi, kemudahan berusaha, ketenagakerjaan, hingga perpajakan.

Dengan demikian, dia pun mengatakan proses penyusunan aturan pelaksana perlu dilakukan seefektif mungkin. Koordinasi dan sinergi dari seluruh stakeholder dibutuhkan masukan dari banyak pihak.

"Sinergi antara seluruh pemangku kepentingan ini merupakan kunci untuk suksesnya transformasi ekonomi yang jadi ikhtiar kita di dalam UU Cipta Kerja untuk mencapai kesejahteraan dan dukung pemulihan ekonomi nasional," ujar dia.