Edhy Prabowo Sempat Menyatakan Siap Diaudit Terkait Ekspor Benih Lobster

Saat dikonfirmasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum bisa mengomentari penangkapan Edhy dini hari tadi. Alasannya karena informasi masih simpang siur.

"Kami belum bisa berkomentar apapun, karena informasi yang diterima masih simpang siur. Kami akan memberi keterangan ketika sudah ada kejelasan. Terima kasih," kata Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Tb Ardi Januar saat dihubungi Kompas.com, Rabu (25/11/2020).

Namun jauh-jauh hari sebelum ditangkap, Edhy sempat melontarkan kata-kata siap diaudit terkait dilegalkannya ekspor benih lobster. Kata-kata itu dia lontarkan dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI pada Senin (6/7/2020).

Berdasarkan pemberitaan Kompas.com pada Rabu, 8 Juli 2020, Edhy mengaku siap diaudit atas keputusannya mengeluarkan izin ekspor benih lobster, termasuk audit proses seleksi perusahaan penerima izin ekspor.

Namun sebelum melontarkan kata-kata itu, Edhy sempat berceloteh mengenai ketidaktahuannya jika ada orang-orang dari Partai Gerindra yang mendaftar jadi calon eksportir benih lobster.

Sebab, pendaftaran perusahaan eksportir benih lobster ditangani oleh tim yang terdiri dari semua eselon I KKP, termasuk pihak inspektorat yang tugasnya mengawasi. Dia memastikan tidak mencampuri apalagi mengintervensi proses pemberian izin bagi pendaftar eksportir benih lobster.

"Ada tim sendiri yang memutuskan izin ini, terdiri dari semua dirjen, termasuk irjen. Silakan saja kalau curiga, itu biasa. Silakan audit, cek, KKP sangat terbuka," kata Edhy.

Siap dikritik

Selain siap diaudit, Edhy menyatakan siap dikritik karena adanya keterlibatan beberapa kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di nama-nama calon eksportir benih lobster yang telah diverifikasi oleh KKP.

Lagipula kata dia, dari 26 perusahaan yang namanya sudah diekspor sejak awal, hanya ada beberapa nama kader Gerindra yang dikenalnya.

"Kalau memang ada yang menilai ada orang Gerindra, kebetulan saya orang Gerindra, tidak masalah. Saya siap dikritik tentang itu. Tapi coba hitung berapa yang diceritakan itu? Mungkin tidak lebih dari 5 orang atau 2 orang yang saya kenal. Sisanya 26 orang (perusahaan) itu, semua orang Indonesia," kata Edhy dalam kesempatan yang sama.

Lebih lanjut dia memastikan, surat perintah pemberian izin eksportir bukan ada di tangannya. Surat perintah diterbitkan oleh tim, yang terdiri dari Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Budidaya, dan BKIPM.

Tim juga melibatkan Inspektorat Jenderal dan diawasi oleh Sekretaris Jenderal. Selama tim tidak mengikuti kaidah, Edhy menegaskan tak segan-segan mencabut izinnya.

“Saya tidak peduli dibully, yang penting saya berbuat yang terbaik untuk masyarakat saya. Saya enggak takut dikuliti, karena yang saya perjuangkan bagaimana masyarakat kita bisa makan, dan itu sesuai perintah Presiden,” pungkasnya.

Memang, penunjukkan perusahaan pengekspor benih lobster sempat menuai polemik. Tercatat ada sejumlah politikus yang disebut-sebut menduduki jabatan tinggi di perusahaan, justru jadi calon eksportir benih lobster.

Sebagai informasi, pengambilan benih lobster dari alam dan izin ekspor diatur dalam Permen KP Nomor 12 tahun 2020 yang terbit awal Mei 2020.

Aturan ini turut mewajibkan eksportir melakukan budidaya lobster dan melepasliarkan dua persen hasil panen ke alam. Benih yang dibudidaya harus dibeli dari nelayan dengan harga minimal Rp 5.000 per ekor.