Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

7 Posisi Menteri yang Pernah Dijabat Luhut, Apa Saja?

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, jadi sorotan publik setelah dirinya menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim.

Luhut menggantikan posisi Edhy Prabowo yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan tata niaga ekspor benih lobster.

Bagi purnawirawan TNI AD asal Sumatera Utara ini, Menjadi menteri ad interim atau menteri sementara sendiri bukanlah yang pertama kali. Di era Presiden Jokowi, Luhut tercatat pernah lebih dari sekali menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) menteri.

Berikut ini beberapa posisi menteri yang pernah dijabat oleh Luhut Binsar Pandjaitan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Luhut pertama kali tercatat masuk sebagai menteri saat ditunjuk menjadi Menko Polhukam Kabinet Kerja pada 2015-2016.

Luhut yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) ini menggantikan Tedjo Edhy. Setelah ditinggalkan Luhut, posisi Menko Polhukam kemudian beralih ke Wiranto.

2. Menteri ESDM

Luhut sempat menjabat sebagai Plt Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggantikan posisi Archandra Thahar yang diberhentikan dengan hormat. 

Saat itu, posisi Arhandra dipermasalahkan karena masih memegang kewarganegaraan Amerika Serikat (AS). Luhut yang menjabat Menteri ESDM Ad Interim kemudian digantikan oleh Ignasius Jonan.

3. Menteri Perhubungan

Luhut juga sempat menjabat sebagai Menteri Perhubungan menggantikan posisi Budi Karya Sumadi yang saat itu positif terpapar virus corona atau Covid-19.

Budi Karya harus dirawat dan diisolasi di rumah sakit, membuat posisi pucuk pimpinan kementerian yang mengurusi transportasi tersebut harus diambil alih Luhut.

4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Posisi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia adalah jabatan yang memang dijabat Luhut secara tetap di era Presiden Joko Widodo.

Dengan jabatan tersebut, Luhut membawahi beberapa kementerian antara lain Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, hingga Kementerian PUPR.

5. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

Luhut sebenarnya sudah berkantor cukup lama di Gedung BPPT, Jalan Thamrin yang menjadi kantor dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia.

Di periode pertama Presiden Jokowi, Luhut adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Saat itu, Luhut menggantikan posisi yang ditinggalkan Rizal Ramli yang terkena reshuffle kabinet.

Di periode keduanya, Presiden Jokowi mengubah nomenkelatur kementerian ini dengan tambahan 'investasi'. Tujuannyta agar tupoksi kementerian yang dikoordinasi di bawah Luhut bisa semakin luas.

6. Menteri Kelautan dan Perikanan

Untuk mengisi kekosongan karena Edhy Prabowo ditangkap KPK, Presiden Jokowi menugasi Luhut untuk menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim.

Luhut akan menjabat sebagai menteri yang mengurusi nelayan ini hingga presiden menunjuk menteri pengganti dari Edhy Prabowo.

7. Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Luhut juga pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Namun bukan di era Jokowi, melainkan di periode pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Luhut saat itu baru saja pulang dari Singapura, ia sebelumnya merupakan Duta Besar Indonesia untuk Singapura. Selepas itu, posisinya digantikan oleh Rini Soemarno di era Presiden Megawati.

Saat itu, kementerian yang pernah dipimpin Luhut tersebut sudah berganti nomenkelatur. Pemerintah memutuskan untuk memisahkannya menjadi dua kementerian yakni Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

Respon Luhut

Luhut sendiri pernah angkat bicara soal tudingan yang menyebut dirinya menteri segala urusan. Menurut Luhut, sebagai menteri koordinator, dirinya harus mengkoordinir kementerian yang ada di bawahnya.

Saat ini, kementerian yang dibawahi Kemenko Maritim dan Investasi, yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Jadi kalau orang bilang saya mengurusi semua, ya karena memang otak dia keliru. Kalau kamu menyelesaikan satu, kamu harus koordinasi dengan kementerian yang lain," ujar Luhut di kantornya, 9 Desember 2019.

Luhut mencontohkan, misalnya dalam proyek Light Rail Transit (LRT). Meski proyek tersebut berkaitan dengan sarana transportasi, tetapi pengerjaannya bersinggungan dengan kementerian lainnya.

Misalnya dengan PUPR, Kemenkeu, BUMN Kementerian ATR dan juga pemerintah daerah. Atas dasar itu, perlu adanya koordinasi antar kementerian agar proyek tersebut tak mengalami gangguan.

“Jadi dibilang cawe-cawe, memang harus cawe-cawe kalau mau selesai tapi untuk tugas pokok kami," kata Luhut.

Luhut pun meminta pihak yang menuding dirinya terlalu banyak ikut campur diurusan pemerintahan segera menemui dirinya. Dia ingin menjelaskan alasan dirinya melakukan hal itu.

“Saya undang datang gitu lho, biar saya jelaskan seperti ini. Nanti dengan dasar ini, silakan berkomentar, saya juga ingin dikritik karena ada angle-angle yang saya tidak tahu," ucap dia.

https://money.kompas.com/read/2020/11/28/164019326/7-posisi-menteri-yang-pernah-dijabat-luhut-apa-saja

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko Airlangga Sarankan Saham PT PON Hanya Dimiliki Satu Pihak

Menko Airlangga Sarankan Saham PT PON Hanya Dimiliki Satu Pihak

Whats New
ASDP Relokasi KMP Jatra II untuk Perkuat Penyeberangan Jarak Jauh Ketapang-Lembar

ASDP Relokasi KMP Jatra II untuk Perkuat Penyeberangan Jarak Jauh Ketapang-Lembar

Whats New
Buruh Demo PLN Tolak Upah Turun hingga Desak Tenaga 'Outsourcing' Jadi Karyawan

Buruh Demo PLN Tolak Upah Turun hingga Desak Tenaga "Outsourcing" Jadi Karyawan

Rilis
Targetkan Bisnis KPR Tumbuh Dua Kali Lipat di 2023, Bank Muamalat Genjot Pembiayaan 'Take Over' Rumah

Targetkan Bisnis KPR Tumbuh Dua Kali Lipat di 2023, Bank Muamalat Genjot Pembiayaan "Take Over" Rumah

Rilis
Kunjungi Morowali dan Konawe, Kepala Bappenas Susun 'Master Plan' Kawasan Industri

Kunjungi Morowali dan Konawe, Kepala Bappenas Susun "Master Plan" Kawasan Industri

Rilis
Sandiaga Uno: Anak Muda Jangan Jadi Kaum Rebahan, Jadilah Agen Perubahan

Sandiaga Uno: Anak Muda Jangan Jadi Kaum Rebahan, Jadilah Agen Perubahan

Whats New
Tim Likuidasi: 854 Nasabah Wanaartha Life yang Mewakili 1.867 Polis Sudah Ajukan Tagihan

Tim Likuidasi: 854 Nasabah Wanaartha Life yang Mewakili 1.867 Polis Sudah Ajukan Tagihan

Whats New
Krakatau International Port Tawarkan Solusi Pengembangan Sektor Logistik dan Pelabuhan di IKN

Krakatau International Port Tawarkan Solusi Pengembangan Sektor Logistik dan Pelabuhan di IKN

Whats New
Gara-gara Kurang Promosikan F1 Boat Race di Danau Toba, Luhut 3 Kali Ditegur Jokowi

Gara-gara Kurang Promosikan F1 Boat Race di Danau Toba, Luhut 3 Kali Ditegur Jokowi

Whats New
Kenaikan Suku Bunga The Fed Lebih Ringan, Saham-saham Bank Digital Ini Menguat Signifikan

Kenaikan Suku Bunga The Fed Lebih Ringan, Saham-saham Bank Digital Ini Menguat Signifikan

Whats New
Soal Program Bagi-bagi Rice Cooker, Kementerian ESDM: Masih dalam Pembahasan

Soal Program Bagi-bagi Rice Cooker, Kementerian ESDM: Masih dalam Pembahasan

Whats New
Bank Jago Syariah Luncurkan Deposito yang Bisa Dicairkan Tanpa Penalti

Bank Jago Syariah Luncurkan Deposito yang Bisa Dicairkan Tanpa Penalti

Whats New
Sederet Perusahaan Indonesia Jadi Sponsor F1 Powerboat, Ada Wilmar hingga Mayora

Sederet Perusahaan Indonesia Jadi Sponsor F1 Powerboat, Ada Wilmar hingga Mayora

Whats New
Nasabah Wanaartha Life Ajukan PKPU, OJK: Kami Menghargai Hak Pemegang Polis

Nasabah Wanaartha Life Ajukan PKPU, OJK: Kami Menghargai Hak Pemegang Polis

Whats New
Syarat dan Cara Daftar Lazada PayLater dengan Mudah

Syarat dan Cara Daftar Lazada PayLater dengan Mudah

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+