Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Walhi Nilai Perpres Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Bisa Rugikan Lingkungan Hingga Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi telah mendatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Menanggapi hal itu, organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai terbitnya Perpes ini tidak menunjukkan adanya perlindungan lingkungan hidup, hingga merugikan banyak masyarakat.

"Kita sebenarnya sudah sejak lama mengkritisi ini. Proyek strategi nasional ini dibuat secara terburu-buru tanpa ada kajian bersama dan kritis terhadap lingkungan kondisi lingkungan hidup saat ini. Alih-alih pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh dari proyek strategi nasional, mereka justru tetap mendorong ratusan proyek agar tetap dilaksanakan," ujar Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati, saat diskusi virtual Walhi, Senin (30/11/2020).

Apalagi, menurut Nur dengan hadirnya Undang-undang Cipta Kerja membuat proyek ini akan diloloskan dengan segala konsekuensinya.

Ada tiga aspek yang disoroti Walhi terkait Perpres ini.

Pertama, Perpres ini sama sekali tidak memperdulikan aspek lingkungan hidup.

Dalam Perpes ini tercermin dalam kebijakan Online Single Submission (OSS), mekanisme berjalannya operasi PSN hanya dengan pernyataan komitmen terhadap penyelesaian izin lingkungan dan turunannya.

Proyek strategi ini pun dinilai akan memperburuk kondisi lingkungan hidup dan meningkatkan frekuensi bencana ekologis.

"Seharusnya kita tahu, bagi rencana kegiatan dan program dari pemerintah harusnya ada kajian strategi untuk melihat dampak lingkungan saat ini. Bencana ekologis juga sudah sangat sering terjadi di Indonesia dan ini yang kami khawatirkan bahwa proyek ini memperburuk kondisi lingkungan hidup," jelas Nur.

Kedua, tidak ada upaya penyelesaian konflik akibat PSN.

Nur mengatakan, dalam kasus ini, hampir tidak ada mekanisme komplain yang dibangun secara adil dan setara.

Apalagi seringkali hak-hak rakyat diabaikan.

Belum lagi adanya penambahan pasal 24 A dalam Perpes ini secara tegas menyebutkan pertumbuhan ekonomi mengutamakan penciptaan lapangan kerja.

"Padahal faktanya di lapangan, saat PSN hadir justru sumber penghidupan rakyat yang berkelanjutan menjadi terancam sehingga yang terjadi justru menciptakan lapangan kerja dengan menghapus penghidupan yang telah ada," ungkap Nur.

Nur juga menilai negara akan mengabaikan bahwa proyek infrastruktur ini hanya akan menyerap tenaga kerja pada jangka waktu pendek tanpa memperhatikan dampak dan penghidupan dalam jangka panjang.

Ketiga, ancaman kerugian negara.

Menurut Walhi, dalam Perpres ini tidak ada upaya evaluasi secara serius dalam proyek PSN yang telah maupun yang sedang berjalan.

Nur mencontohkan seperti belum lama ini, Presiden Joko Widodo mengeluhkan jumlah pembangunan bandara Indonesia yang cukup banyak.

Padahal, dalam membangun bandara, banyak lahan produktif pangan yang digusur.

"Kami khawatirkan Perpres ini akan menimbulkan banyak efek dan akan memperparah keadaan, khususnya di tengah pandemi ini," ucap dia.

Perlu diketahui, Perpres ini diluncurkan untuk mendorong Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Ada sebanyak 201 proyek dan 10 program yang mencakup 23 sektor dengan nilai investasi sebesar Rp 4.809,7 triliun masuk dalam daftar PSN terbaru.

https://money.kompas.com/read/2020/11/30/154820226/walhi-nilai-perpres-percepatan-pelaksanaan-proyek-strategis-nasional-bisa

Terkini Lainnya

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke