Kemenhub Mulai Tawarkan Pengelolaan 6 Terminal Bus ke Swasta

Enam terminal tersebut, yaitu Terminal Entrop di Jayapura, Anak Air di Padang, Guntur Melati di Garut, Bulupitu di Purwokerto, Mangkang di Semarang dan Tirtonadi di Solo.

“Keterlibatan swasta kami lakukan untuk semakin meningkatkan pelayanan transportasi darat. Selain itu, juga dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional, dengan memberikan perhatian khusus pada aspek pembukaan lapangan kerja, serta mendorong usaha mikro, kecil, menengah dan besar untuk bangkit dan bergerak,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/12/2020).

Budi menjelaskan, pihaknya menggandeng swasta dalam pengelolaan terminal ini dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Pemerintah Pusat harus bersinergi dengan Pemerintah Daerah untuk terus memperbaiki dan membenahi pelayanan terminal sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan kepada pengguna transportasi. Kita ingin pelayanan terminal tipe A sama baiknya dengan Bandara sehingga kami memperhatikan ini dengan sungguh-sungguh," kata dia.

Sementara itu, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi menambahkan, kegiatan investor gathering, Kemenhub ingin mendorong investor dari BUMN, asosiasi, perusahaan swasta di bidang konstruksi, IT, Manajemen Gedung, ritel dan perhotelan, UMKM, PO Bus, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk berinvestasi pada terminal-terminal yang ada.

Bentuk pengusahaan yang bisa dikerjasamakan seperti, membangun hotel, mall, gym, sport center, kuliner dan sebagainya di area terminal.

“Dengan mengusung konsep New Terminal New Experience, hadirnya terminal modern ini dapat menciptakan bangkitan baru, sehingga dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional,” ungkap Budi Setiyadi.

Kemenhub terus berupaya meningkatkan aspek keselamatan dan keamanan serta meningkatkan kualitas pelayanan melalui pembangunan dan diantaranya Revitalisasi Terminal Penumpang.

Hal ini juga sejalan dengan pengembangan konsep Transit Oriented Development (TOD) yang sedang di dorong oleh Pemerintah yaitu suatu konsep pengembangan kawasan urban yang memaksimalkan jumlah ruang hunian, kawasan bisnis dan tempat hiburan dengan jarak yang dekat dari akses transportasi umum.