Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Menaker: Perusahaan Harus Beri Ruang kepada Penyandang Disabilitas

Menurut dia, Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengamanatkan perusahaan swasta untuk mempekerjakan 1 persen penyandang disabilitas dari total pekerjanya, sedangkan perusahaan BUMN sebanyak 2 persen. Penerapan tersebut untuk menjawab isu penting berupa pasar kerja didorong menjadi inklusi.

"Perusahaan harus memberikan ruang kepada penyandang disabilitas untuk bekerja secara formal serta memiliki ikatan kerja yang jelas dengan perusahaan," katanya melalui keterangan tertulis, Kamis (3/12/2020).

"Penyandang disabilitas harus memiliki kesempatan dan ruang yang sama untuk bisa bekerja, berkarya, dan berkontribusi bagi bangsa Indonesia yang kita cintai. Masyarakat inklusif harus terwujud tanpa melihat latar belakang apa pun, menyandang disabilitas atau tidak," tambah dia.

Lebih lanjut kata dia, isu atau tantangan kedua yang harus diselesaikan bersama bukan hanya oleh pemerintah dan perusahaan atau dunia usaha, tapi juga dengan komunitas masyarakat menyangkut kompetensi penyandang disabilitas. 

Dia menambahkan, untuk mengakomodir kepentingan tersebut, akses terhadap pelatihan berkualitas bagi penyandang disabilitas sangat penting. Pihaknya terus mendorong Balai Latihan Komunitas (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) agar dapat memfasilitasi bakat dan minat penyandang disabilitas.

"BLK milik pemerintah maupun BLK Komunitas kita dorong untuk menjadi BLK inklusi, sehingga dapat diakses oleh penyandang disabilitas," ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, perlindungan terhadap penyandang disabilitas harus didasari pada paradigma Hak Asasi Manusia (HAM), bukan berdasar pada paradigma karitatif dan amal.

Menurut Jokowi, peringatan Hari Disabilitas Internasional tahun ini harus jadi momentum untuk mengubah paradigam karitatif menjadi HAM. Jokowi mengaku, pemerintah ingin secara terus-menerus meningkatkan kesetaraan, kesempatan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Pemerintah juga ingin menjamin akses pendidikan, kesehatan dan pekerjaan, serta membangun infrastruktur yang aksesibel dan bebas hambatan bagi disabilitas. Untuk mendukung hal tersebut, Jokowi meneken sejumlah aturan seperti peraturan pemerintah (PP) tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas.

Berikutnya, PP tentang perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi terhadap penghormataan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, PP tentang akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas, serta PP tentang akomodasi yang layak dalam proses peradilan.

https://money.kompas.com/read/2020/12/03/210000626/menaker--perusahaan-harus-beri-ruang-kepada-penyandang-disabilitas

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BERITA FOTO: Sri Mulyani Optimis Pertumbuhan Ekonomi RI di Atas 5 Persen

BERITA FOTO: Sri Mulyani Optimis Pertumbuhan Ekonomi RI di Atas 5 Persen

Whats New
Ada Isu Biaya Haji Naik, Pegadaian Tawarkan Produk Pembiayaan Arrum Haji

Ada Isu Biaya Haji Naik, Pegadaian Tawarkan Produk Pembiayaan Arrum Haji

Rilis
Cara Daftar BBM Subsidi Pertamina Tanpa Aplikasi dan Syaratnya

Cara Daftar BBM Subsidi Pertamina Tanpa Aplikasi dan Syaratnya

Work Smart
BERITA FOTO: Fasilitas Data Center Area31 Resmi Beroperasi

BERITA FOTO: Fasilitas Data Center Area31 Resmi Beroperasi

Whats New
PUPR Kebut Pembangunan Akses Jalan di Labuan Bajo Sebelum Pelaksanaan ASEAN Summit

PUPR Kebut Pembangunan Akses Jalan di Labuan Bajo Sebelum Pelaksanaan ASEAN Summit

Rilis
IFG Targetkan Proses Migrasi Polis Jiwasraya Bisa Rampung Tahun Ini

IFG Targetkan Proses Migrasi Polis Jiwasraya Bisa Rampung Tahun Ini

Whats New
Imbas Merosotnya Bisnis Penjualan Ventilator, Philips akan PHK 6.000 Karyawannya

Imbas Merosotnya Bisnis Penjualan Ventilator, Philips akan PHK 6.000 Karyawannya

Whats New
Sri Mulyani Yakin Ekonomi RI Tetap Kuat meski IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan

Sri Mulyani Yakin Ekonomi RI Tetap Kuat meski IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan

Whats New
Menteri Teten: Inkubator Wirausaha Penting untuk Mengembangkan Usaha

Menteri Teten: Inkubator Wirausaha Penting untuk Mengembangkan Usaha

Whats New
Pastikan Ketersediaan Beras Aman, Mentan SYL: Januari-Maret Ada Overstock 3 Juta Ton

Pastikan Ketersediaan Beras Aman, Mentan SYL: Januari-Maret Ada Overstock 3 Juta Ton

Whats New
Kelanjutan Kasus Wanaartha Life, 600 Nasabah yang Mewakili 1.400 Polis Sudah Daftar ke Tim Likuidasi

Kelanjutan Kasus Wanaartha Life, 600 Nasabah yang Mewakili 1.400 Polis Sudah Daftar ke Tim Likuidasi

Whats New
Minyakita Langka, ID Food Minta Produsen Genjot Produksi

Minyakita Langka, ID Food Minta Produsen Genjot Produksi

Whats New
Bank Mandiri Salurkan Kredit Rp 1.202 Triliun di 2022, Paling Banyak Segmen Korporasi

Bank Mandiri Salurkan Kredit Rp 1.202 Triliun di 2022, Paling Banyak Segmen Korporasi

Whats New
Papan Pemantauan Khusus akan Meluncur Tahun Ini

Papan Pemantauan Khusus akan Meluncur Tahun Ini

Whats New
Dipanggil Jokowi ke Istana, Buwas: Bahas Harga Beras, Bukan 'Reshuffle'

Dipanggil Jokowi ke Istana, Buwas: Bahas Harga Beras, Bukan "Reshuffle"

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+