Adik Prabowo soal Ekspor Benur: Saya Merasa Dizalimi, Dihina, Difitnah

Bahkan kata dia, anaknya yakni Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, yang mencalonkan diri sebagai Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, sangat merasakan dampak dikaitkannya kasus ekspor benur tersebut dengan keluarga Prabowo Subianto.

"Saya atas nama keluarga merasa sangat prihatin. Saya terus terang saja merasa dizalimi, saya merasa dihina, difitnah. Anak saya (Rahayu Saraswati) sangat merasakan," kata Hashim dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta, Jumat (4/12/2020).

Hashim menuturkan, keluarganya sudah 34 tahun menggeluti usaha di bidang kelautan dan perikanan sejak tahun 1986. Usaha tersebut bergerak di bidang budidaya mutiara.

Namun sejak 5 tahun belakangan, bisnis mutiara mandek dan membuat Hashim mendulang kerugian. Akhirnya pada saat itu, muncul ide untuk mendiversifikasikan usahanya ke budidaya sektor lain, seperti budidaya teripang, budidaya kepiting, maupun budidaya lobster.

Namun, Menteri Kelautan dan Perikanan pada saat itu, Susi Pudjiastuti, melarang budidaya apalagi ekspor benih lobster. Niat budidaya lobster pun diurungkan.

Ketika Edhy Prabowo menjabat dan melegalkan budidaya lobster, Hashim segera mengurus izin pada Mei lalu. Sejak perizinan diurus, Hasyim mengaku belum pernah sekali pun mengekspor benih lobster.

"Tapi sampai saat ini kan belum melakukan ekspor lobster. Ini saya mau luruskan karena hampir semua kawan-kawan saya, bahkan keluarga kami berpikir kami sudah punya izin lobster. Sampai sekarang kami belum, mohon itu diluruskan. Kami merasa dizholimi," pungkasnya.

Diberitakan, PT Bima Sakti Mutiara (BSM) milik Hashim yang juga politikus Partai Gerindra disebut-sebut menjadi salah satu dari lebih dari 60 eksportir benih lobster.

Namanya kembali mencuat usai Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, yang merupakan kader Partai Gerindra, ditangkap lembaga anti-rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ditangkapnya Edhy kian menyorot Partai Gerindra lantaran beberapa politikusnya mengajukan perizinan ekspor benih lobster. Namun saat itu Edhy berkilah bahwa dia yang menentukan kader partai naungannya itu sebagai eksportir.

"Kalau memang ada yang menilai ada orang Gerindra, kebetulan saya orang gerindra, tidak masalah. Saya siap dikritik tentang itu. Tapi coba hitung berapa yang diceritakan itu? Mungkin tidak lebih dari 5 orang atau 2 orang yang saya kenal," kata Edhy dalam Raker bersama Komisi IV DPR RI, Senin (6/7/2020).

Edhy bilang, surat perintah pemberian izin eksportir bukan ada di tangannya. Surat perintah diterbitkan oleh tim, yang terdiri dari Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Budidaya, dan BKIPM.

Tim juga melibatkan Inspektorat Jenderal dan diawasi oleh Sekretaris Jenderal. Selama tim tidak mengikuti kaidah, Edhy menegaskan tak segan-segan mencabut izinnya.

"Yang memutuskan juga bukan saya. (Tapi) tim. Tapi ingat, tim juga saya kontrol agar mengikuti kaidah," papar Edhy.