Adik Prabowo Duga Ada Motif Politik dalam Kasus Korupsi Ekspor Benur

JAKARTA, KOMPAS.com - Konglomerat sekaligus adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, memiliki dugaan kuat kalau polemik kasus korupsi ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkaitan dengan motif politik pihak tertentu. 

Pemilik kelompok bisnis Arsari Group ini mengeklaim sebagai pengusaha yang selalu patuh pada regulasi dan menghindari praktik-praktik bisnis curang.

Sosok Hashim sendiri beberapa kali dikaitkan dengan polemik ekspor benur lantaran perusahaannya, PT Bima Sakti Mutiara, jadi salah satu perusahaan yang mengajukan izin ekspor di KKP.

"Saya menduga ada motivasi politik tertentu, untuk menjatuhkan nama keluarga kami. Kami sudah lama berbisnis, tidak pernah kami curang apalagi korupsi, apalagi melanggar peraturan-peraturan yang berlaku," kata Hashim dikutip pada Sabtu (5/12/2020).

Hashim menyebut kasus dugaan korupsi Edhy tersebut seringkali dikaitkan dengan namanya serta kakaknya, Prabowo Subianto. Kata dia, keluarganya maupun Prabowo Subianto tak memiliki kaitan dengan pengaturan izin ekspor benih lobster tersebut.

Berdampak pada putrinya di Pilkada

Lanjut dia, anaknya yakni Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, yang mencalonkan diri sebagai Wakil Wali Kota Tangerang Selatan dari Partai Gerindra, sangat merasakan dampak dikaitkannya kasus ekspor benur tersebut dengan keluarga Prabowo Subianto.

"Saya atas nama keluarga merasa sangat prihatin. Saya terus terang saja merasa dizalimi, saya merasa dihina, difitnah. Anak saya (Rahayu Saraswati) sangat merasakan," kata Hashim.

Dirinya menegaskan bisnisnya tidak memiliki hubungan dengan perusahaan kargo yang diduga memonopoli ekspor benih lobster, PT Aero Citra Kargo (PT ACK).

Pasalnya perusahaannya, PT Bima Sakti Mutiara, yang sempat mengajukan izin ekspor benih lobster pada Mei lalu belum pernah mengekspor benur. Sebab ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi perusahaan Hashim untuk mengekspor benur.

"Dan saya mau tegaskan, keluarga kami termasuk Pak Prabowo tidak ada kaitan dengan perusahaan itu (PT ACK)," kata Hashim.

Malahan, lanjut Hashim, pihaknya baru mengetahui ada monopoli kargo dalam bisnis ekspor benur saat eks-Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Bahwa ada perusahaan namanya ACK, saya baru tahu Kamis lalu ada perusahaan izin kargo (PT) ACK. Dan terus terang saja kami sangat dirugikan dengan eksistensi perusahaan itu dan pelaku-pelakunya," ungkap Hashim Djojohadikusumo.

Alasan Hashim masuk bisnis lobster

Hashim juga Hashim membeberkan alasan perusahaan miliknya masuk ke bisnis lobster di periode akhir tahun 1980-an.

"Saya sudah bergerak di bidang kelautan 34 tahun, 34 tahun, tahun 1986. Kami pertama kali ekspor mutiara tahun 1989. Kami sudah berurusan dengan yang namanya KKP beberapa dasawarsa," ucap Hashim.

Dengan kata lain, dia menegaskan, perusahaannya sudah berkecimpung di sektor kelautan dan perikanan jauh sebelum politikus Partai Gerindra Edhy Prabowo ditunjuk menjadi Menteri KP.

Ia mengungkapkan, alasannya masuk ke bisnis lobster karena kondisi iklim usaha mutiara yang dalam kondisi sulit beberapa tahun lalu. Tujuannya, agar perusahaan tetap bisa bertahan.

"Lima tahun lalu bisnis mutiara kami mengalami kerugian dan mandek. Itu mungkin pasar dunia demikian. Sewaktu itu kita berpikir diversifikasi. Karyawan itu ada 214 orang, daripada PHK 214 orang, mending kita cari bidang lain," ujar Hashim.

Lobster sendiri sebenarnya hanya salah satu lini bisnis yang dijalankan PT Bima Sakti Mutiara, sehingga dirinya keberatan perusahaannya selalu dikaitkan dengan polemik ekspor benih lobster.

"Kita tak hanya budidaya lobster. Kami juga budidaya teripang, bisnis kepiting, kerapu, dan berbagai macam ikan lainnya. Teripang untuk apa? Untuk (bahan) obat-obatan di luar negeri banyak yang perlu," kata Hashim.

"Kemudian untuk kosmetik, makanan, dan sebagainya. Bukan hanya lobster, tapi budidaya lain-lain juga kok. Seolah selalu izin ekspor lobster (yang digemborkan)," tambah Hashim.

(Sumber: KOMPAS.com/Fika Nurul Ulya | Editor: Erlangga Djumena, Yoga Sukmana)