Hashim Soal Kasus Korupsi Benur: Partai Gerindra Tidak Suka Monopoli

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Gerindra yang juga adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, buka suara soal kasus korupsi yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Kalau pun dirinya mendukung kebijakan ekspor benih lobster atau benur, dirinya malah meminta Edhy Prabowo untuk membuka seluas-luasnya kepada banyak perusahaan yang berminat masuk.

"Waktu itu saya ketemu Pak Edhy tahun lalu, saya bilang, 'Ed, berapa kali saya wanti-wanti, berikan izin sebanyak-banyaknya'. Saksi hidup ada banyak di belakang saya (saat sampaikan nasihat tersebut)," ucap Hashim dikutip Sabtu (5/12/2020).

Ia bilang, kakaknya Prabowo maupun Partai Gerindra sama sekali tidak mendukung praktik monopoli usaha kargo di ekspor benur yang jadi celah korupsi.

"Saya bilang, 'Buka saja, Ed, buka saja sampai 100'. Karena Pak Prabowo tidak mau monopoli, kami tidak suka monopoli, dan Partai Gerindra tidak suka monopoli. Berkali-kali saya sampaikan," tegas Hashim.

Belakangan, Hashim mengaku baru mengetahui kalau KPK mengungkap praktik monopoli pengangkutan benur yang dikuasai PT Aero Citra Kargo (ACK) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 

"Bahwa ada perusahaan namanya ACK, saya baru tahu Kamis lalu ada perusahaan izin kargo ACK. Dan terus terang saja kami sangat dirugikan dengan eksistensi perusahaan itu dan pelaku-pelakunya," terang Hashim.

Sebagai informasi, PT ACK disinyalir menjadi satu-satunya badan usaha yang ditunjuk sebagai perusahaan pengirim benur ke luar negeri. Ada dugaan perusahaan-perusahaan pengekspor benur harus menggunakan jasa kargo PT ACK jika perizinannya tak dipersulit.

Penggunaan PT ACK sebagai satu-satunya perusahaan kargo ekspor benur membuat tarif ekspor semakin mahal. Biaya angkut untuk satu ekor benih lobster mencapai Rp 1.800 per ekor. 

Tudingan yang dialamatkan ke perusahaannya yang menyebut PT Bima Sakti Mutiara juga tak berdasar. Ia menuturkan, perusahaannya tersebut sudah puluhan tahun berkecimpung di bisnis sektor kelautan dan perikanan. 

Motif politik

Hashim Djojohadikusumo juga memiliki dugaan kuat kalau polemik kasus ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pemilik kelompok bisnis Arsari Group ini mengeklaim sebagai pengusaha yang selalu patuh pada regulasi dan menghindari praktik-praktik bisnis curang.

"Saya menduga ada motivasi politik tertentu, untuk menjatuhkan nama keluarga kami. Kami sudah lama berbisnis, tidak pernah kami curang apalagi korupsi, apalagi melanggar peraturan-peraturan yang berlaku," kata Hashim.

Hashim menyebut kasus dugaan korupsi Edhy tersebut seringkali dikaitkan dengan namanya serta kakaknya, Prabowo Subianto. Kata dia, keluarganya maupun Prabowo tak ada kaitan dengan izin ekspor benih lobster tersebut.

Kata dia, anaknya yakni Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, yang mencalonkan diri sebagai Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, sangat merasakan dampak dikaitkannya kasus ekspor benur tersebut dengan keluarga Prabowo Subianto.

"Saya atas nama keluarga merasa sangat prihatin. Saya terus terang saja merasa dizalimi, saya merasa dihina, difitnah. Anak saya (Rahayu Saraswati) sangat merasakan," kata Hashim.

(Sumber: KOMPAS.com/Fika Nurul Ulya | Editor: Erlangga Djumena, Yoga Sukmana)