KPPU Naikkan Kasus Monopoli Ekspor Benur ke Ranah Penyelidikan

Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Guntur Saragih mengatakan, kasus kontroversial ini dinaikkan karena sudah adanya kecukupan alat bukti dari proses penelitian yang dilangsungkan sejak 10 November.

"Memutuskan hasil penelitian inisiatif tentang dugaan pelanggaran perusahaan jasa kargo (freight forwarding) logistik benih bening lobster naik menjadi tahap penyelidikan," kata Guntur dalam konferensi virtual, Selasa (8/12/2020).

Guntur menuturkan, proses penelitian telah menemukan alat bukti untuk menentukan pelaku terlapor dan dugaan pelanggarannya.

Pihaknya juga meminta tim penegakan hukum untuk bisa melakukan penelaahan kembali, dalam hal ini menelaah perusahaan jasa kargo terkait adanya dugaan pelanggaran usaha tidak sehat, baik berupa pembelian dan penguasaan pasar ekspor benur.

"Mulai hari ini sudah ada tim. Dalam 30 hari ke depan, (tim) akan (memberikan) laporan kembali kepada komisi," ucap Guntur.

Guntur menyebut, perkara ekspor benur ini adalah perkara penting dan masuk dalam perkara yang diprioritaskan.

"Namun hasilnya tidak bisa kita paksakan. Nanti akan masuk pemberkasan, persidangan, kemudian putusan diambil majelis apakah nanti dinyatakan bersalah atau denda," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, KPPU mengendus adanya praktik persaingan usaha tidak sehat (monopoli) dalam ekspor benur.

Ekspor benur hanya dilakukan di satu titik saja, yakni di Bandara Soekano Hatta oleh satu perusahaan jasa kargo, PT Aero Citra Kargo (PT ACK).

Dugaan KPPU benar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan rombongan sepulang lawatannya dari Hawaii, Amerika Serikat.

KPK menetapkan Edhy dan dua Staf khususnya, Andreau Pribadi dan Safri, sebagai tersangka kasus suap ekspor benih lobster. Andreau dan Safri diketahui sebagai Ketua Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas dan Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas.