Ini Beda Investor China Dibanding Jepang di Mata Kepala BKPM

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan salah alasan kenapa nilai investasi China yang masuk ke Indonesia sangat tinggi sejak beberapa tahun terakhir.

Nilai investasi asal Negeri Tirai Bambu itu bahkan sudah sejak beberapa tahun lalu menyalip Jepang. Kata dia, ada beberapa perbedaan yang mencolok antara investor dari kedua negara tersebut.

"Kalau Jepang itu terlalu banyak penelitiannya. Negara lain juga begitu. Debatnya minta ampun. Memang yang agak nekad seperti kita orang Timur ini, ya investor dari China. Mereka kerja dulu baru mikir," ucap Bahlil dilansir dari Antara, Rabu (9/12/2020).

Dia mencontohkan, banyak perusahaan-perusahaan China yang sudah membangun fasilitas pengolahan bijih mineral atau smelter di berbagai daerah di Indonesia.

Padahal, smelter merupakan investasi yang terbilang sulit karena pembangunannya membutuhkan dana sangat besar, teknologi tinggi, serta harus membangun kesiapan suplai bahan bakunya.

"Contoh, nikel. hampir semua sekarang smelternya dari China. Tapi memang dari sisi mereka, ini yang paling berani," ujar Bahlil.

Bahlil juga mengakui tidak semua investor China baik dan taat aturan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya agar bisa mengikat investor China dengan perjanjian berusaha yang jelas agar tidak menimbulkan kerugian bagi masing-masing pihak.

"Sekarang tugas kita adalah bagaimana saat mereka investasi, kita harus ikat mereka dalam perjanjian yang clear and clean agar kemudian tidak menimbulkan hal-hal yang tidak berorientasi pada kerugian," kata dia.

Mantan Ketua Umum Hipmi itu mengungkapkan, khususnya di sektor pertambangan, memang dibutuhkan investor yang berani karena sektor tersebut tinggi risiko.

"Nah secara kebetulan, yang beraninya lebih ini ya investor dari China. Tapi, jangan juga kita ikuti keberanian ini tanpa mensiasti dengan aturan yang baik. Ini sekarang tugas kita yang harus kita lakukan," kata dia.

Kata Bahlil, dalam menerima investasi yang masuk, pemerintah sebagai regulator tetap berhati-hati sehingga tidak merugikan Indonesia di kemudian hari.

"China ini negara yang ngeri-ngeri sedap juga, aku jujur saja. Tapi arah kebijakan kita ke depan, tidak boleh ada satu negara yang mengontrol Indonesia dalam konteks investasi. Kita harus memberikan kesamaan pada negara lain juga," kata Bahlil.

Bahlil sendiri menyinggung soal versi survei masalah US-Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) sepanjang 2011-2020.

Dalam survei tersebut, China disebut-sebut menjadi negara teratas dengan pembayaran yang tidak benar (improper payments) versi FCPA. Dalam survei tersebut, lokasi improper payment nomor satunya ditempati China, disusul Brazil, India, Meksiko, Rusia dan Indonesia.

US-FCPA merupakan Undang-Undang Praktik Korupsi Asing yang melarang perusahaan dan individu AS untuk membayar suap kepada pejabat asing untuk kesepakatan bisnis lebih lanjut.

Dilansir dari laman http://fcpa.stanford.edu/, survei tersebut dilakukan untuk melihat masalah dalam penerapan US-FCPA.

Di mana bagan ranking negara dalam survei tersebut menggambarkan negara-negara tempat suap ditawarkan atau dibayarkan, berdasarkan dugaan dalam tindakan penegakan yang dimulai dalam sepuluh tahun terakhir.