RI Akan Perluas 2 Perjanjian Dagang

Kedua persetujuan perjanjian dagang tersebut akan tertuang dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Hal ini berdasarkan rapat kerja yang dilakukan Kemendag dan Komisi VI DPR RI pada Selasa (8/12/2020) lalu.

“Penyelesaian kedua perjanjian ini bertujuan untuk menjaga ekspor ke pasar tradisional sekaligus meningkatkan ekspor ke negara nontradisional. Selain itu, hal ini dapat memacu pemulihan ekonomi, khususnya pada masa pandemi,” ujar Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dalam konferensi pers virtual, Jumat (11/12/2020).

Awalnya ACJEP yang telah berlaku sejak 2008 hanya mencakup isu perdagangan, namun melalui protokol perubahan bertambah tiga bab yakni perdagangan jasa, investasi, dan pergerakan orang (movement of natural persons/MNP).

Menurut Agus, Jepang merupakan mitra strategis bagi Indonesia dan implementasi protokol ini akan membuka berbagai peluang bagi sektor jasa potensial Indonesia untuk masuk ke pasar Jepang.

Sebab, dalam protokol ini, Jepang membuka sebanyak 12 sektor jasa dengan 147 subsektor, sementara Indonesia akan membuka 11 sektor jasa dengan 48 subsektor.

Implementasi protokol diproyeksikan akan meningkatkan ekspor sektor jasa Indonesia ke Jepang menjadi 729,3 juta dollar AS pada 2022 dan 891,9 juta dollar AS pada 2025.

"Untuk memanfaatkan terbukanya pasar jasa di Jepang, perlu ditingkatkan koordinasi lintas sektoral dan penguatan sektor jasa unggulan, seperti jasa distribusi, jasa transportasi, jasa pariwisata, dan jasa terkait kesehatan,” kata Agus.

Di samping itu, protokol ini juga akan membuka kesempatan yang lebih besar bagi masuknya investasi baru dari Jepang ke Indonesia. Diperkirakan nilai investasi Jepang ke Indonesia akan meningkat 3-5 persen hingga 2024 dengan total nilai investasi sebesar 6,25 miliar dollar AS.

Terkait IM-PTA, Agus menjelaskan, tujuan perjanjian ini untuk meningkatkan kinerja ekspor Indonesia melalui Mozambik, yang diharapkan dapat menjadi hub ekspor Indonesia untuk menembus kawasan Afrika bagian selatan dan timur.

Melalui IM-PTA, Mozambik memberikan penurunan tarif bea masuk untuk 217 produk Indonesia, di antaranya minyak sawit, produk karet, kertas, tekstil dan produk tekstil, furnitur, kendaraan bermotor, produk perikanan, obat dan peralatan medis, rempah-rempah, kopi, teh, serta makanan dan minuman olahan lainnya.

Sedangkan Indonesia memberikan penurunan tarif untuk 242 produk kepada Mozambik, diantaranya kapas, kacangkacangan, biji bunga matahari, bijih alumunium, kopi, produk perikanan, serta sayur dan buah-buahan.

Dalam lima tahun ke depan, IM-PTA diproyeksikan akan meningkatkan ekspor Indonesia ke Mozambik dari 129,71 juta dollar AS pada 2019, menjadi 257 juta dollar pada 2025. Indonesia diproyeksikan akan menikmati surplus sebesar 177 juta dollar AS.

Beberapa produk ekspor utama Indonesia ke Mozambik yang diproyeksikan akan mengalami peningkatan ekspor signifikan yaitu minyak kelapa sawit, sabun, asam lemak untuk industri, dan bahan aktif permukaan organik (organic surface-active preparations).

“Diharapkan dengan disetujuinya ratifikasi perjanjian IM-PTA melalui Perpres oleh Komisi VI DPR akan mendorong akselerasi ekspor Indonesia ke Mozambik dan memperluas peluang pasar ke kawasan Afrika, termasuk untuk UMKM," ungkap Agus.

Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza mengatakan, pihaknya mendukung pengesahan the 1st Protocol to Amend AJCEP dan Indonesia-Mozambique PTA melalui mekanisme Perpres.

Namun, pasca persetujuan AJCEP dan IM-PTA, pemerintah diminta segera menyampaikan rencana aksi tindak lanjut yang akan dilakukan Kemendag atas perpres mengenai perjanjian ini.

"Agresivitas Kemendag menjadi modal besar yang akan meningkatkan nilai ekspor. Selain perjanjian dagang, Kementerian Perdagangan diharapkan dapat memfasilitasi UMKM melalui pemasaran digital ke pasar global,” tutup Faisol.