Lutfi Jadi Mendag, Ekonom: Harus Bisa Ambil Peluang dari Perjanjian Perdagangan Bebas

JAKARTA, KOMPAS.com - Muhammad Lutfi ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag), menggantikan Agus Suparmanto.

Ini menjadi kali kedua bagi Lutfi, setelah sebelumnya mengisi posisi Mendag pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Meski sudah berpengalaman, namun Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus mengatakan, tantangan yang dihadapi Lutfi saat ini berbeda.

Hal ini mengingat Indonesia sudah banyak menandatangani perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) dengan berbagai negara.

Di sisi lain, masih ada FTA yang juga perlu dirampungkan dan diimplementasikan.

Beberapa perjanjian yang diselesaikan atau berlaku pada tahun ini, yakni Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Indonesia-Australia CEPA, ASEAN-Hong Kong, China Free Trade Agreement (AHKFTA), serta ASEAN-Hong Kong, China Investment Agreement (AHKIA).

"Dulu saat menjabat (Mendag) perdagangan internasional belum sekompleks saat ini, apalagi sekarang juga di tengah pandemi. Akhirnya dinamika dan tantangan jadi lebih berat bagi Pak Lutfi sebagai Mendag sekarang, di mana Indonesia harus semakin bisa cari peluang yang memungkinkan," ujar Ahmad kepada Kompas.com, Selasa (22/12/2020).

Ahmad mengatakan, di era perdagangan bebas saat ini, Lutfi harus mampu membawa Indonesia mendapatkan peluang di perdagangan global, sehingga tidak malah hanya menjadi pasar negara lain.

Hal itu perlu dilakukan dengan melakukan diversifikasi pasar dari yang ada saat ini.

Selain itu, mempersiapkan produk buatan dalam negeri bisa berdaya saing di pasar global.

"Mendag yang sekarang perlu bisa memanfaatkan peluang-peluang kerja sama internasional, agar tidak justru malah jadi pasar di tengah Indonesia banyak ikut liberalisasi, ini kan sayang (kalau tidak dimanfaatkan peluangnya)," jelas Ahmad.

Di sisi lain, Lutfi juga memiliki pekerjaan rumah untuk menyosialisasikan berbagai FTA yang sudah dirampungkan dan dijalankan kepada para pelaku usaha, khususnya eksportir.

Sehingga, manfaat dari setiap perjanjian itu bisa optimal dalam meningkatkan perekonomian nasional.

"Mungkin pengusaha masih kurang atau perbedaan antar perjanjian, atau kurang jelas memahami perjanjiannya. Nah ini harus dilakukan sosialisasi seluas-luasnya apabila inin manfaatkan fasilitas dari suatu FTA," kata Ahmad.

Ahmad menambahkan, sejalan dengan banyaknya FTA, Lutfi juga harus mampu menjaga konsumen dan produsen dalam negeri dari gempuran barang impor.

Sebab, perdagangan bebas berpotensi besar meningkatkan impor.

Hal ini bisa dilakukan dengan mengembangkan kebijakan nontarif, yakni pengaturan standar dan kualitas barang impor yang masuk ke Indonesia.

Sehingga, dipastikan barang yang masuk aman bagi konsumen, tapi sekaligus jadi upaya membatasi masuknya barang impor secara berlebihan.

"Nah mungkin kebijakan ini bisa dimulai, bagaimana Kemendag harus koordinasi dengan kementerian teknis lainnya untuk sama-sama lindungi produsen dalam negeri atau kendalikan impor secara berlebihan," tutup dia.