Sri Mulyani: Indonesia Masih Dianggap Berisiko Tinggi dari Sisi Pelanggaran dan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti situasi Indonesia saat ini yang masih rentan terhadap praktik korupsi serta penyelewengan tata kelola.

Bendahara Negara itu menjelaskan, Indonesia hingga saat ini di mata dunia masih dianggap sebagai negara yang memiliki risiko tinggi dari sisi pelanggaran dalam pelaksanaan kebijakan.

"Indonesia sebagai suatu negara masih dianggap sebagai negara yang punya risiko tinggi dari sisi tata kelola, dari sisi korupsi, dari sisi pelanggaran," jelas Sri Mulyani dalam Rakornas AAIPI, Rabu (23/12/2020).

Untuk itu, Sri Mulyani meminta agar auditor internal pemerintah harus bekerja ekstra dalam menjaga kepercayaan publik di tengah situasi pandemi.

Pasalnya, situasi yang ia sebutkan sebelumnya sudah terjadi bahkan sejak Indonesia tidak dihadapkan pada krisis yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.

"Jadi kita secara profesional sebagai sebuah asosiasi untuk para internal auditor pemerintah sudah selayaknya dan seharusnya tidak merasa puas, itu bahkan dalam suasana yang biasa," ujar dia.

Saat ini, Sri Mulyani mengatakan, Indonesia dihadapkan pada situasi pandemi Covid-19.

Pandemi telah memberikan dampak terhadap masyarakat, baik dari segi ekonomi dan sosial.

Untuk itu, pemerintah pun bergerak cepat dengan mengubah anggaran tahun ini dengan menambahkan Rp 695,2 triliun sebagai alokasi untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Auditor internal pemerintah pun dihadapkan pada kondisi di mana harus memperbaiki reputasi Indonesia sebagai negara dengan pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik, sekaligus kondisi pandemi yang mengharuskan pemerintahan bekerja cepat.

"Jadi bayangkan dari sisi substansi, cara kita melihat masalah, pandemi ini menambahkan lagi beban atau tanggung jawab atau tantangan bagi bara api aparat internal pemerintahan," ujar Sri Mulyani.

"Dalam suasana normal saja tadi saya sebutkan, kita sudah memiliki tanggung jawab dan beban untuk tujuan meningkatkan reputasi sebagai negara dan pemerintahan yang bersih, apalagi ditambah dengan pandemi, kita harus begerak cepat," jelas dia.