Salin Artikel

Minta Jokowi Revisi RPP Turunan UU Cipta Kerja, Petani Sawit Ancam Demo

Para petani sawit tersebut secara khusus menolak kebijakan terkait lahan perkebunan sawit rakyat yang dinilai malah memberatkan.

Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung mengatakan, penolakan telah diberikan kepada Jokowi dan para menteri terkait pada 21 Desember 2020. Namun hingga saat ini memang belum ada respons dari pemerintah terkait penolakan itu.

"Kami sudah melakukan tahapan surat-menyurat kepada Pak Presiden, kalau ini tidak ditanggapi maka kami akan melobi ke DPR. Tapi kalau enggak bisa juga, dan RPP akhirnya disahkan jadi PP, apa boleh buat, sudah setuju 22 provinsi turun ke Jakarta unjuk rasa kepada pemerintah," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Rabu (23/12/2020).

Ia menjelaskan, ada sejumlah penolakan dalam RPP sektor perkebunan dan kehutanan, yang merupakan aturan turunan dalam UU Cipta Kerja. Diantaranya terkait penggunaan lahan di kawasan hutan.

Di mana luasan perkebunan sawit rakyat yang terindikasi dalam kawasan hutan disebutkan sebanyak 3,2 juta hektar. Padahal, mayoritas petani sawit masih belum mengetahui perhitungan yang menentukan luas perkebunan yang masuk kawasan hutan.

Di sisi lain, perkebunan sawit rakyat yang terindikasi dalam kawasan hutan dengan berusia kebun 5-37 tahun sudah dilengkapi legalitas surat jual beli yang dibuat di hadapan kepala desa, camat, ada bukti pembayaran PBB, dan ada yang sudah memiliki Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) atau bahkan Sertifikat Hak Milik (SHM).

"Pekebun sawit rakyat tidak memahami regulasi-regulasi terkait kehutanan dan tidak punya pengetahuan serta akses tentang status lahan yang mereka tanami dan melakukan pengecekan koordinat memakai alat GPS, berbeda dengan korporasi," jelas Gulat.

Sementara pemerintah juga ingin perkebunan sawit rakyat mengikuti program peremajaan dan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Namun hal itu tidak bisa dilakukan jika perkebunan terindikasi dalam kawasan hutan.

Selain itu, dirasa sulit karena pekebun sawit rakyat tidak mempunyai kemampuan dalam melakukan pengurusan legalitas lahan ke kementerian dan lembaga terkait secara parsial, seperti yang dilakukan perusahaan.

Penolakan lainnya adalah kebijakan mengenai sanksi administrasi dalam RPP yang dinilai sangat merugikan petani. Pertama, sanksi administrati hanya dibuat untuk menyelesaikan persoalan klaim perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan yang sudah melalui proses penetapan.

"Jadi jika proses tahapan ini belum tuntas maka kawasan hutan belum sah secara hukum. Padahal banyak lahan petani sawit yang di klaim berada dalam kawasan hutan yang belum mencapai tahap penetapan," kata dia.

Kedua, RPP tersebut mengunci definisi perizinan berusaha menjadi terbatas pada izin lokasi dan izin usaha di bidang perkebunan. Padahal petani sawit tidak memiliki izin-izin tersebut karena memang tidak diwajibkan oleh undang-undang sebelumnya ataupun aturan lainnya.

Ketiga, sanksi administrasi juga dinilai menutup peluang bagi para pekebun yang lahannya 6-25 hektar untuk memperoleh pelepasan kawasan hutan. Padahal ketentuan hukum di bidang perkebunan telah memberikan hak bagi petani sawit untuk mengelola lahannya maksimal 25 hektar.

Keempat, petani disebut harus tinggal di dalam lahan perkebunan minimum lima tahun berturut-turut, namun hal ini dinilai tak masuk akal. Lantaran petani terbagi tiga tipologi, petani sekaligus pekerja, petani hanya sebagai pemilik, dan petani sebagai mitra.

Kelima, penghitungan pengenaan denda dari sanksi administrasi terkait penggunaan kawasan hutan dinilai tak akan sanggup dipenuhi petani, malah hanya semakin memberatkan petani.

Keenam, pemerintah yang membuka ruang untuk tetap melanjutkan penyidikan atas dugaan kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan yang dilaksanakan sebelum terbitnya UU Cipta Kerja dinilai malah bertentangan dengan beleid itu sendiri.

Terkait penolakan tersebut, Gulat mengatakan, ada beberapa usulan Apkasindo kepada pemerintah. Di antaranya, mengeluarkan seluruh areal kebun sawit (eksisting) dari kawasan hutan.

Lalu memperluas defenisi perizinan berusaha, termasuk diantaranya STDB, Hak-Hak Adat, Tanda Bukti Jual Beli Lahan Pekebun dan tanda bukti hak lainnya yang diakui masyarakat hukum adat setempat yang terbit sebelum berlakunya UU Cipta Kerja.

Memasukkan hak dan kepentingan rakyat yang terindikasi dalam kawasan hutan kedalam penyusunan RPP dengan membuat pasal-pasal khusus tentang penyelesaian kepemilikan lahan pekebun sawit. Lalu melakukan fasilitasi dan mempermudah proses penyelesaian klaim kawasan hutan.

Serta denda administrasi yang dibebankan kepada petani sawit yang lahannya berada dalam kawasan hutan yang telah melalui proses penetapan maksimal sebesar Rp 1 juta per hektar.

https://money.kompas.com/read/2020/12/23/202500826/minta-jokowi-revisi-rpp-turunan-uu-cipta-kerja-petani-sawit-ancam-demo

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wacana KA Argo Parahyangan Dihapus demi Kereta Cepat

Wacana KA Argo Parahyangan Dihapus demi Kereta Cepat

Whats New
Volume Impor Tinggi, Utilisasi Kapasitas Industri Baja Nasional Rendah

Volume Impor Tinggi, Utilisasi Kapasitas Industri Baja Nasional Rendah

Whats New
[Kompasianival 2022 Better Lifestyle] Kendaraan Listrik: Masa Depan atau Tren Sesaat?

[Kompasianival 2022 Better Lifestyle] Kendaraan Listrik: Masa Depan atau Tren Sesaat?

Rilis
Luhut Sebut Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Rampung Sesuai Jadwal

Luhut Sebut Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Rampung Sesuai Jadwal

Whats New
Laba Bersih PertaLife Insurance di Kuartal-III 2022 Melonjak 71,04 Persen

Laba Bersih PertaLife Insurance di Kuartal-III 2022 Melonjak 71,04 Persen

Rilis
Hasil Riset Menemukan Perusahaan Startup Masih Kesulitan Rekrut dan Pertahankan Karyawan

Hasil Riset Menemukan Perusahaan Startup Masih Kesulitan Rekrut dan Pertahankan Karyawan

Whats New
Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2 Dimulai, Ini Daftar Perusahaan yang Buka Lowongan

Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2 Dimulai, Ini Daftar Perusahaan yang Buka Lowongan

Work Smart
Jelang Akhir Tahun, Berikut Kebutuhan Elektronik Penunjang Liburan yang Bisa Dibeli di TikTok Shop Grand Sale 12.12 Beserta Promonya

Jelang Akhir Tahun, Berikut Kebutuhan Elektronik Penunjang Liburan yang Bisa Dibeli di TikTok Shop Grand Sale 12.12 Beserta Promonya

BrandzView
Tantangan Keamanan Siber yang Dihadapi Perusahaan di Indonesia

Tantangan Keamanan Siber yang Dihadapi Perusahaan di Indonesia

Whats New
Soal Rencana Pemerintah Mau Bagi-bagi Rice Cooker, Sri Mulyani: Nanti Kami Diskusikan Dulu...

Soal Rencana Pemerintah Mau Bagi-bagi Rice Cooker, Sri Mulyani: Nanti Kami Diskusikan Dulu...

Whats New
Kemenaker Ingatkan Pengambilan BSU di Kantor Pos Berakhir 20 Desember 2022

Kemenaker Ingatkan Pengambilan BSU di Kantor Pos Berakhir 20 Desember 2022

Whats New
Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Pelita Air Tingkatkan Frekuensi Penerbangan

Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Pelita Air Tingkatkan Frekuensi Penerbangan

Whats New
Luhut: Pajak Kita Naik Bukan Datang Tiba-tiba dari Batu, Itu Kinerja UMKM

Luhut: Pajak Kita Naik Bukan Datang Tiba-tiba dari Batu, Itu Kinerja UMKM

Whats New
Sandiaga Bidik Nilai Investasi Pariwisata Tembus 8 Miliar Dollar AS

Sandiaga Bidik Nilai Investasi Pariwisata Tembus 8 Miliar Dollar AS

Whats New
Aset Kripto Bakal Diawasi OJK dan BI, Indodax: Kami Berharap Cepat Diputuskan

Aset Kripto Bakal Diawasi OJK dan BI, Indodax: Kami Berharap Cepat Diputuskan

Whats New
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.