Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Simak Tarif Iuran BPJS Kesehatan Per 1 Januari 2021

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah sudah memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan pada tahun depan. Tarif penyesuaian jaminan kesehatan publik ini akan mulai berlaku per 1 Januari 2021.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan 2021 ini mengacu pada ketentuan Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Dengan adanya perubahan iuran, pemerintah berharap desifit pada BPJS Kesehatan bisa berkurang.

Berikut daftar iuran yang harus dibayarkan peserta BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020 (tarif BPJS Kesehatan 2021):

Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan

Iuran BPJS Kesehatan dibayar oleh pemerintah, baik lewat APBN pemerintah daerah maupun APBN pemerintah pusat.

Iuran Peserta Pekerja Penerima Upah

  • Iuran bagi peserta pekerja penerima upah yang bekerja pada lembaga pemerintahan terdiri dari PNS, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan. Ketentuannya 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen dibayar oleh peserta.
  • Iuran bagi peserta pekerja penerima upah yang bekerja di BUMN, BUMD dan swasta sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan. Ketentuannya 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen dibayar oleh peserta.
  • Iuran untuk keluarga tambahan pekerja penerima upah yang terdiri dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1 persen dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.

Iuran peserta mandiri

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyatakan tarif iuran pada tahun 2021 mendatang masih akan mengacu pada tarif yang diatur dalam Perpres 64 Tahun 2020.

Anggota DJSN Muttaqien menjelaskan, penyesuaian tarif tersebut sesuai dengan rencana penyesuaian iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) berbasis kebutuhan dasar kesehatan (KDK) dan penerapan kelas standar dalam BPJS Kesehatan pada tahun 2022 mendatang.

"Mengingat kesepakatan KDK dan Kelas standar JKN akan diimplementasikan pada tahun 2022, maka iuran tahun 2021 akan tetap mengacu pada Perpres 64/2020," jelas Muttaqien ketika dihubungi Kompas.com.

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma'ruf.

Ia mengatakan, proses perumusan kebijakan baru terkait kelas dan kebijakan KDK masih berlangsung tahun ini. Sehingga implementasi paling lambat baru akan dilakukan tahun 2022 mendatang.

"Tentu pemerintah akan secara bijaksana menetapkan kebijakan program JKN-KIS, agar masyarakat tetap terlindungi dalam jaminan kesehatan nasional," ujar dia.

Untuk diketahui, tahun ini, tarif iuran BPJS Kesehatan telah dua kali berubah. Perpres Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang menjadi landasan kebijakan mengenai tarif iuran BPJS Kesehatan mengalami dua kali perubahan, yakni dalam Perpres Nomor 75 tahun 2019 yang terakhir menjadi Perpres Nomor 64 tahun 2020.

Muttaqien pun menjelaskan bila kebijakan KDK dan kelas rawat inap standar diterapkan, tentu bakal mempengaruhi besaran iuran.

Namun pihaknya belum bisa memastikan penyesuaian tersebut bakal menaikkan atau menurunkan besaran iuran yang saat ini berlaku.

"Selama modelling dan data belum dianalisa kita tidak bisa memastikan naik atau turun," jelas dia.

https://money.kompas.com/read/2020/12/26/121349226/simak-tarif-iuran-bpjs-kesehatan-per-1-januari-2021

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bangkit Jelang Penutupan, IHSG Ditutup Menguat Tipis

Bangkit Jelang Penutupan, IHSG Ditutup Menguat Tipis

Whats New
OJK Cabut Izin Usaha Bank Bagong, Bagaimana Nasib Uang Nasabah?

OJK Cabut Izin Usaha Bank Bagong, Bagaimana Nasib Uang Nasabah?

Whats New
Gencar Lakukan Buyback Saham di Awal 2023, Bos BRI Pastikan Kondisi Keuangan Tetap Solid

Gencar Lakukan Buyback Saham di Awal 2023, Bos BRI Pastikan Kondisi Keuangan Tetap Solid

Whats New
Masyarakat Bisa Daftar dan Bayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan di Pegadaian, Begini Caranya

Masyarakat Bisa Daftar dan Bayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan di Pegadaian, Begini Caranya

Whats New
Bantah Food Estate di Kalteng Gagal, Petani di Pulang Pisau: Justru Sejahterakan Masyarakat

Bantah Food Estate di Kalteng Gagal, Petani di Pulang Pisau: Justru Sejahterakan Masyarakat

Whats New
Resmikan Pabrik Daur Ulang Senilai Rp 556,2 Miliar, Luhut:  Ini Bisa Banyak Membuat Lapangan Kerja

Resmikan Pabrik Daur Ulang Senilai Rp 556,2 Miliar, Luhut: Ini Bisa Banyak Membuat Lapangan Kerja

Whats New
Super Air Jet Buka Penerbangan dari Balikpapan ke Bandung, Batam, dan Manado

Super Air Jet Buka Penerbangan dari Balikpapan ke Bandung, Batam, dan Manado

Whats New
Satgas Pangan Bantah Ada Penimbunan 500 Ton Minyakita Milik PT BKP

Satgas Pangan Bantah Ada Penimbunan 500 Ton Minyakita Milik PT BKP

Whats New
Jokowi Sentil Perbankan Margin Bunga Bersih Tinggi, Bos BRI Sebut NIM-nya Turun 33,2 Persen dari 2008

Jokowi Sentil Perbankan Margin Bunga Bersih Tinggi, Bos BRI Sebut NIM-nya Turun 33,2 Persen dari 2008

Whats New
Ritel Modern Jual Beras Medium Bulog Rp 9.450 Per Kilogram, Bos Bulog: Mereka Enggak Ambil Margin

Ritel Modern Jual Beras Medium Bulog Rp 9.450 Per Kilogram, Bos Bulog: Mereka Enggak Ambil Margin

Whats New
Kementerian PUPR Akan Uji Coba Sistem MLFF di 6 Ruas Tol, Pertama di Bali-Mandara

Kementerian PUPR Akan Uji Coba Sistem MLFF di 6 Ruas Tol, Pertama di Bali-Mandara

Whats New
Siapa Gautam Adani? Orang Kaya Dunia yang Kehilangan Rp 1.600 Triliun dalam Sekejap

Siapa Gautam Adani? Orang Kaya Dunia yang Kehilangan Rp 1.600 Triliun dalam Sekejap

Whats New
Penyaluran Kredit BRI Rp 1.139 Triliun pada 2022, 84,74 Persen Kredit UMKM

Penyaluran Kredit BRI Rp 1.139 Triliun pada 2022, 84,74 Persen Kredit UMKM

Whats New
PUPR: 16 Ruas Jalan Tol Akan Beroperasi Fungsional pada Lebaran 2023

PUPR: 16 Ruas Jalan Tol Akan Beroperasi Fungsional pada Lebaran 2023

Whats New
Ingin Perbaiki Keuangan di 2023? Ini 4 Hal yang Perlu Dilakukan

Ingin Perbaiki Keuangan di 2023? Ini 4 Hal yang Perlu Dilakukan

BrandzView
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+