Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Pengusaha Resah Soal Rencana Anies Tarik "Rem Darurat" di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, mengatakan kalangan pengusaha mengkhawatirkan rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berencana mengambil kebijakan emergency break atau rem darurat seusai libur Tahun Baru 2021.

Menurut Sarman, kebijakan tersebut akan membuat Pemprov DKI Jakarta menerapkan pembatasan jam operasional dan pembatasan ruang gerak warga, yang kemudian berdampak pada semakin terbatasnya aktivitas ekonomi.

"Ini sinyal ekonomi yang kurang baik di awal tahun, dan secara psikologis akan menurunkan rasa optimisme di kalangan pelaku usaha. Ini menjadi suatu pertimbangan kepada Pemprov DKI Jakarta dalam mengambil kebijakan, karena sudah 10 bulan dunia usaha tertekan dan terpuruk nyaris frustasi," kata dia dilansir dari Antara, Selasa (29/12/2020).

Sarman menilai jika kebijakan tersebut kembali diberlakukan, maka berpotensi meningkatkan angka pemutusan hubungan karyawan (PHK), membuat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tumbang atau tutup, serta menambah beban sosial bagi pemerintah.

Kebijakan tersebut juga akan berdampak terhadap perbaikan pertumbuhan ekonomi Jakarta maupun nasional karena ekonomi Jakarta menyumbang 17 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Demikian pula pertumbuhan ekonomi Jakarta kuartal IV-2020 yang berpotensi akan tetap minus setelah kuartal II tumbuh negatif minus 8,23 persen serta di kuartal III-2020 juga masih terkontraksi 3,82 persen.

Kendati demikian, lanjut Sarman, pengusaha memahami tujuan kebijakan tersebut dilakukan demi menjaga kesehatan dan keselamatan warga.

"Ini memang kondisi dilematis bagi Pemprov DKI Jakarta, pilihan yang sulit tapi harus di putuskan. Kami sangat berharap agar dapat mempertimbangkan secara cermat dan matang dengan memperhatikan kondisi ekonomi Jakarta saat ini," imbuh dia.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta itu juga mengungkapkan harapan agar Pemprov DKI Jakarta tak lengah melakukan sosialisasi, pengawasan dan sanksi tegas yang melanggar protokol kesehatan, termasuk kewajiban semua perusahaan membentuk Satgas Covid-19 untuk memastikan penerapan protokol kesehatan.

"Dan yang paling strategis agar Pemprov DKI Jakarta melobi pemerintah pusat agar DKI Jakarta menjadi skala prioritas program vaksin Covid-19, mengingat ekonomi Jakarta sangat memberikan sumbangsih yang strategis terhadap perekonomian nasional," pungkas Sarman.

Larangan berkerumun di Tahun Baru

Sebelumnya, pemerintah pusat memutuskan untuk melarang kerumunan dan perayaan pada libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 di tempat umum sebagai upaya mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19.

Keputusan itu diambil dalam Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali secara virtual yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut meminta implementasi pengetatan dapat dimulai pada 18 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021.

"Jumlah angka positif dan angka kematian terus meningkat pasca libur di delapan dan 20 provinsi, setelah sebelumnya trennya menurun," kata Luhut beberapa waktu lalu.

Adanya peningkatan kasus secara signifikan yang masih terus terjadi pascalibur dan cuti bersama pada akhir Oktober itu pulalah yang menjadi dasar keputusan pengetatan perlu dilakukan.

Luhut juga menggarisbawahi tren kenaikan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Bali dan Kalimantan Selatan.

Ia pun meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengetatkan kebijakan karyawan untuk bekerja dari rumah (work from home) hingga 75 persen.

"Saya juga minta Pak Gubernur untuk meneruskan kebijakan membatasi jam operasional hingga pukul 19.00 dan membatasi jumlah orang berkumpul di tempat makan, mal, dan tempat hiburan," ungkap Luhut.

Di sisi lain, agar kebijakan tersebut tidak membebani penyewa tempat usaha di mall, Luhut yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN), meminta kepada pemilik pusat perbelanjaan melalui Gubernur DKI Jakarta agar memberikan keringanan rental dan service charge kepada para tenant (penyewa).

"Skema keringanan penyewaan dan service charge (biaya layanan) agar disetujui bersama antar pusat perbelanjaan dan tenant. Contoh di antaranya pro rate, bagi hasil, atau skema lainnya," ujar dia.

Luhut menambahkan, agar kegiatan yang berpotensi mengumpulkan banyak orang seperti hajatan maupun acara keagamaan dibatasi atau dilarang.

https://money.kompas.com/read/2020/12/29/074309726/pengusaha-resah-soal-rencana-anies-tarik-rem-darurat-di-jakarta

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BERITA FOTO: Sri Mulyani Optimis Pertumbuhan Ekonomi RI di Atas 5 Persen

BERITA FOTO: Sri Mulyani Optimis Pertumbuhan Ekonomi RI di Atas 5 Persen

Whats New
Ada Isu Biaya Haji Naik, Pegadaian Tawarkan Produk Pembiayaan Arrum Haji

Ada Isu Biaya Haji Naik, Pegadaian Tawarkan Produk Pembiayaan Arrum Haji

Rilis
Cara Daftar BBM Subsidi Pertamina Tanpa Aplikasi dan Syaratnya

Cara Daftar BBM Subsidi Pertamina Tanpa Aplikasi dan Syaratnya

Work Smart
BERITA FOTO: Fasilitas Data Center Area31 Resmi Beroperasi

BERITA FOTO: Fasilitas Data Center Area31 Resmi Beroperasi

Whats New
PUPR Kebut Pembangunan Akses Jalan di Labuan Bajo Sebelum Pelaksanaan ASEAN Summit

PUPR Kebut Pembangunan Akses Jalan di Labuan Bajo Sebelum Pelaksanaan ASEAN Summit

Rilis
IFG Targetkan Proses Migrasi Polis Jiwasraya Bisa Rampung Tahun Ini

IFG Targetkan Proses Migrasi Polis Jiwasraya Bisa Rampung Tahun Ini

Whats New
Imbas Merosotnya Bisnis Penjualan Ventilator, Philips akan PHK 6.000 Karyawannya

Imbas Merosotnya Bisnis Penjualan Ventilator, Philips akan PHK 6.000 Karyawannya

Whats New
Sri Mulyani Yakin Ekonomi RI Tetap Kuat meski IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan

Sri Mulyani Yakin Ekonomi RI Tetap Kuat meski IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan

Whats New
Menteri Teten: Inkubator Wirausaha Penting untuk Mengembangkan Usaha

Menteri Teten: Inkubator Wirausaha Penting untuk Mengembangkan Usaha

Whats New
Pastikan Ketersediaan Beras Aman, Mentan SYL: Januari-Maret Ada Overstock 3 Juta Ton

Pastikan Ketersediaan Beras Aman, Mentan SYL: Januari-Maret Ada Overstock 3 Juta Ton

Whats New
Kelanjutan Kasus Wanaartha Life, 600 Nasabah yang Mewakili 1.400 Polis Sudah Daftar ke Tim Likuidasi

Kelanjutan Kasus Wanaartha Life, 600 Nasabah yang Mewakili 1.400 Polis Sudah Daftar ke Tim Likuidasi

Whats New
Minyakita Langka, ID Food Minta Produsen Genjot Produksi

Minyakita Langka, ID Food Minta Produsen Genjot Produksi

Whats New
Bank Mandiri Salurkan Kredit Rp 1.202 Triliun di 2022, Paling Banyak Segmen Korporasi

Bank Mandiri Salurkan Kredit Rp 1.202 Triliun di 2022, Paling Banyak Segmen Korporasi

Whats New
Papan Pemantauan Khusus akan Meluncur Tahun Ini

Papan Pemantauan Khusus akan Meluncur Tahun Ini

Whats New
Dipanggil Jokowi ke Istana, Buwas: Bahas Harga Beras, Bukan 'Reshuffle'

Dipanggil Jokowi ke Istana, Buwas: Bahas Harga Beras, Bukan "Reshuffle"

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+