Kala Jokowi Janji Setop Impor Kedelai dan Realitasnya Kini

JAKARTA, KOMPAS.com - "Kalau ke depan Jokowi-JK yang jadi, kita harus berani setop impor pangan, setop impor beras, setop impor daging, bawang, kedelai, sayur buah, ikan, karena semua itu kita punya," ucap Joko Widodo (Jokowi).

Itulah sepenggal kalimat tegas yang diucapkan Jokowi sebelum menjadi Presiden RI, atau tepatnya saat berkampanye di daerah Cianjur, Jawa Barat, dikutip dari pemberitaan kantor berita Antara pada Juli 2014.

Menurut Jokowi saat itu, Indonesia adalah negara agraris, tetapi ironisnya terlalu bergantung pada impor pangan.

Masih menurut Jokowi, permasalahan impor pangan bahkan sangat berkaitan dengan segelintir oknum yang lebih mementingkan mengeruk keuntungan pribadi.

Jokowi yang kala itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta menuturkan, mengatasi persoalan pangan sebetulnya tidaklah rumit. Kerumitan terjadi karena memang banyak kepentingan di dalamnya.

"Ini karena semua ada mafianya, mafia daging ada, mafia beras, mafia haji, mafia minyak, semua ada. Sebetulnya persoalan ini tidak rumit. Tapi menjadi rumit karena banyak kepentingan, ada yang ingin dapat uang, dapat komisi, sehingga kita impor-impor. Bocor-bocor," tegas Jokowi.

Usai memenangi Pilpres 2014 atau menjabat sebagai Presiden RI pada periode pertamanya, persoalan pangan memang jadi salah satu prioritas bagi Jokowi. Ia langsung tancap gas. 

Meski dinilai banyak kalangan cukup ambisius, Jokowi menyatakan, Indonesia bisa melakukan swasembada tiga makanan pokok dalam tiga tahun saja. Ketiganya adalah padi, jagung, kedelai (pajale).

Kedelai masuk daftar komoditas pangan prioritas dalam Nawacita.

Ancam pecat Menteri Pertanian

Mengutip pemberitaan Kompas.com, 9 Desember 2014, Presiden Jokowi bahkan berjanji akan memecat Menteri Pertanian jika target tersebut tak bisa direalisasikan. Saat itu, Menteri Pertanian periode 2014-2019 dijabat oleh Amran Sulaiman.

"Saya sudah beri target Menteri Pertanian tiga tahun, tidak boleh lebih. Hati-hati, tiga tahun belum swasembada, saya ganti menterinya," kata Presiden Jokowi saat memberi kuliah umum di Kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada pengujung 2014.

Janji itu kembali dilontarkan Jokowi saat membuka Kompas100 CEO Forum di Jakarta pada pengujung tahun pertamanya menjabat sebagai Presiden Indonesia.

”Itu tidak boleh tidak. Saya sudah memberi target kepada Menteri Pertanian,” ujar Jokowi dikutip dari pemberitaan Harian Kompas, 7 November 2014.

Dikutip dari Harian Kompas, untuk merealisasikan swasembada, Kementerian Pertanian bahkan mendapat alokasi dana dari pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 50 triliun.

Selain untuk rehabilitasi jaringan irigasi, dana sebesar itu akan dimanfaatkan untuk bantuan benih, alat dan mesin pertanian, serta penanganan setelah panen.

Dana Rp 50 triliun yang berasal dari pengalihan subsidi BBM akan diberikan secara bertahap. Pada 2015, dikucurkan Rp 15 triliun untuk perbaikan jaringan irigasi 1 juta hektar.

Tahap selanjutnya, pada 2016 dan 2017, direhabilitasi lagi jaringan irigasi masing-masing 1 juta hektar dan 1,3 juta hektar. Dengan demikian, pada 2017, seluruh jaringan irigasi yang rusak seluas 3,3 juta hektar atau 52 persen selesai diperbaiki dengan total anggaran Rp 50 triliun.

Pada tahun 2014, pemerintah menargetkan produksi kedelai sebesar 1,3 juta ton biji kering. Berdasarkan ARAM II BPS, produksi kedelai tahun 2014 akan mencapai 921.340 ton biji kering.

Untuk menutup kebutuhan kedelai dalam negeri, setiap tahun pemerintah mengimpor kedelai tidak kurang dari 2 juta ton.

Menurut data Kementan, ada 15 provinsi yang menjadi target penambahan areal tanam kedelai dalam negeri. Beberapa di antaranya adalah Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Lalu Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Jambi, dan Sumatera Selatan. Daerah-daerah ini dinilai memiliki potensi yang besar untuk penanaman kedelai.

Impor justru naik

Namun, hingga masa periode pertamanya habis, tren impor kedelai masih tinggi, bahkan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga tidak terkena reshuffle hingga masa jabatannya hingga 2019 berakhir.

Selama ini, total luas areal tanam kedelai di seluruh Indonesia 600.000 hektar, dengan komposisi 60 persen terdapat di Pulau Jawa dan 40 persen di luar Pulau Jawa. Melalui penambahan seluas 340.000 hektar pada tahun ini, total luas areal lahan kedelai di Indonesia hampir mencapai 1 juta hektar.

Dikutip dari data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang Januari-Oktober 2020 saja, Indonesia sudah mengimpor lebih dari 2,11 juta ton kedelai dengan nilai 842 juta dollar AS atau sekitar Rp 11,7 triliun (kurs Rp 14.000).

Dalam tiga tahun terakhir, impor kedelai pun terus meningkat. Di tahun 2018 impor kedelai mencapai 2,58 juta ton, kemudian jumlahnya naik di tahun 2019 menjadi 2,67 juta ton. Selama itu pula, AS menjadi negara paling banyak yang menyediakan kebutuhan kedelai di Indonesia.

Perajin tahu tempe mogok nasional

Di awal tahun 2021, polemik kedelai impor kembali mencuat. Pusat Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Puskopti) DKI Jakarta memastikan para perajin tahu-tempe telah melakukan mogok produksi sejak malam tahun baru atau 1-3 Januari 2021.

Hal tersebut sebagai respons perajin terhadapnya melonjaknya harga kedelai sebagai bahan baku tempe-tahu, dari Rp 7.200 per kilogram menjadi Rp 9.200 per kilogram.

"Perajin tempe-tahu alhamdulillah kompak untuk kebersamaan dan waktu mogok kompak selama 3 hari," ujar Sekretaris Puskopti DKI Jakarta Handoko Mulyo kepada Kompas.com.

Menurutnya, Puskopti DKI Jakarta telah mengajukan tiga tuntutan para perajin tahu-tempe kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Mereka meminta agar tata niaga kedelai di pegang pemerintah agar bisa menjaga stabilitas harga, sehingga memberikan kenyamanan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) tahu-tempe yang jumlahnya sangat besar.

Ini karena gejolak harga kedelai malah akan menyulitkan para produsen tahu-tempe, serta bisa membebani keuntungan pedagang.

Kedua, meminta pemerintah agar merealisasikan program swasembada kedelai yang sudah dicanangkan sejak 2006. Hal ini untuk mengurangi ketergantungan industri tahu-tempe dalam negeri dari kedelai impor.

"Swasembada kedelai bukan berarti kita anti-impor, tetapi untuk menyeimbangkan," kata Handoko.

Respons Mentan

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang menggantikan Amran Sulaiman mengakui bahwa pengembangan produksi kedelai oleh petani lokal sulit dilakukan untuk mencapai swasembada kedelai.

Hal ini mengingat komoditas tersebut tidak memiliki kepastian pasar dibandingkan komoditas pangan lainnya.

Peningkatan produksi kedelai diakui memang tidak mudah untuk dilakukan mengingat kedelai masih diposisikan sebagai tanaman penyelang atau selingan bagi tanaman utama, seperti padi, jagung, tebu, tembakau, dan bawang merah.

Syahrul menjelaskan, pemenuhan kedelai secara mandiri diperlukan mengingat kebutuhan kedelai sebagai bahan baku untuk produksi tempe dan tahu setiap tahunnya semakin bertambah.

Pemerintah, kata dia, terus berupaya menekan impor kedelai yang hingga saat ini masih tinggi.

"Kondisi ini menyebabkan pengembangan kedelai oleh petani sulit dilakukan. Petani lebih memilih untuk menanam komoditas lain yang punya kepastian pasar. Tapi, kami terus mendorong petani untuk melakukan budi daya," kata Syahrul dilansir dari Antara.

"Program aksi nyatanya kami susun dan yang terpenting hingga implementasinya di lapangan," kata dia lagi.

Menurut Syahrul, masalah ketergantungan impor dan dampaknya terhadap harga merupakan masalah global yang berimbas dari negara asal produsen, yakni Amerika Serikat.

Melonjaknya harga kedelai ini, menurut Kementerian Perdagangan, dikarenakan kenaikan permintaan konsumsi dari China sebagai negara importir kedelai terbesar dunia.

Indonesia yang menjadi negara importir kedelai setelah China pun akhirnya turut merasakan dampak dari kurangnya pasokan komoditas tersebut.

Kenaikan harga kedelai ini menjadi beban bagi para perajin tahu dan tempe yang terpaksa harus meningkatkan harga jual.

"Tidak hanya di Indonesia ada kontraksi seperti ini, di Argentina misalnya juga terjadi polemik polemik terkait produksi kedelai," kata Mentan Syahrul.