Indonesia Masih Belum Ada Kesepakatan dengan Pfizer BioNTech soal Vaksin Covid-19, Mengapa?

Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan, saat ini pemerintah dan perusahaan farmasi tersebut masih belum mencapai persetujuan terhadap satu klausul di dalam draft kesepakatan.

Pasalnya, Pfizer meminta untuk diberi kebebasan atau dilepaskan dari klaim tuntutan hukum bia ada masalah dalam proses vaksinasi.

"Pfizer global dan pemerintah Indonesia, ada beberapa klausa, mereka diminta untuk diberi kebebasan atau dilepaskan klaim tuntutan hukum kalau ada masalah dalam program vaksinasi," ujar Honesti ketika memberi paparan dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (12/1/2021).

"Masih didiskusikan karena kita nggak mau dapat cek kosong, dan bagaimana kalusal ini bisa dinegosiasikan dengan Pfizer," jelas dia.

Secara keseluruhan, pemerintah mengajukan permohonan vaksin kepada Pfizer - BioNtech sebanyak 50 juta dosis.

Draft kesepakatan antara Pfizer-BioNtech dan Bio Farma ditargetkan bakal dilakukan tanda tangan pada pertengahan Januari mendatang.

Terkait kekebalan Pfizer terhadap gugatan bila terjadi efek samping yang parah setelah dilakukan vaksinasi, hal serupa juga terjadi bahkan di negara asal vaksin itu sendiri, yakni Amerika Serikat.

Selain Pfizer, masyarakat juga tidak bisa mengajutan gugatan serupa terhadap perusahaan vaksin Moderna.

Pasalnya, pemerintah setempat telah memberi perusahaan seperti Pfizer dan Moderna kekebalan dari tanggung jawab bila terjadi kesalahan dengan vaksin mereka secara tidak sengaja.

Di lansir dari CNBC, Selasa (12/1/2021) pengacara ketenagakerjaan di Dalas, Rogge Dunn pun mengatakan sangat jarang pemerintah memberikan perlindungan penuh terhadap sebuah perusahaan.

"Sangat jarang hukum kekebalan menyeluruh disahkan," kata Dunn.

"Perusahaan farmasi biasanya tidak menawarkan banyak perlindungan tanggung jawab berdasarkan hukum," jelas dia.