Salin Artikel

Pengunjung Restoran Kian Dibatasi Selama PPKM, Begini Keluh Kesah Pengusaha

Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bidang Restoran Emil Arifin mengatakan, pembatasan layanan makan di tempat (dine in) sebesar 25 persen akan memperbesar kerugian pengusaha.

Menurutnya, saat layanan dine in dibatasi 50 persen pada masa PSBB di DKI Jakarta, pengusaha restoran sudah merugi. Lantaran, ongkos operasional tidak sebanding dengan pendapatan dari penjualan.

"Jadi kalau sekarang 25 persen, itu sudah pasti enggak akan bisa menutupi, 50 persen saja enggak bisa apalagi 25 persen," kata dia kepada Kompas.com, dikutip Selasa (12/1/2021).

Emil mengatakan, restoran sendiri tak bisa selalu mengandalkan pemasukan dari layanan online, sebab porsinya rata-rata hanya 10-15 persen. Belum lagi, tak semua restoran bisa sediakan layanan ini, seperti steak dan sushi.

Di sisi lain, adanya aturan keterisian perkantoran sebesar 25 persen, turut memperkecil potensi pendapatan restoran. Sebab, pesanan makanan di siang hari menjadi semakin turun.

Sementara, pusat perbelanjaan atau mal, yang menjadi tempat bagi banyak gerai restoran, juga diatur untuk beroperasi hingga pukul 19.00 saja. Artinya, last order hanya bisa dilakukan hingga pukul 18.00.

"Ya sudah, siang-malam enggak dapet. Jadi sebenernya enggak ada aturan (dine in) 25 persen, udah otomatis kosong, enggak ada yang datang," kata Emil.

Menurutnya, kurang tepat jika pemerintah melakukan pembatasan dengan pukul rata di setiap restoran. Pembatasan harusnya fokus pada restoran yang abai terhadap protokol kesehatan.

Ia bilang, banyak restoran yang sudah disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan mengacu pada standar Cleanliness, Health, and Safety (CHS) yang ditetapkan pemerintah.

Seharusnya restoran yang patuh pada protokol kesehatan mendapatkan sedikit pelonggaran dari aturan pembatasan. Mengingat, pengusaha juga sudah mengeluarkan ongkos lebih untuk terapkan protokol kesehatan.

"Terlebih restoran yang ada di mal dan hotel itu sudah terapkan protokol kesehatan. Jadi yang sudah menjaga itu harusnya diberi pelonggaran, jangan di pukul rata," pintanya.

Menurut Emil, kesehatan dan ekonomi harus sejalan dalam mengatasi pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, ia menekankan, pemerintah tak hanya cukup membataskan kegiatan, tetapi perlu memperbaiki sistem penanganan pandemi.

Terutama terkait penerapan 3T atau testing, tracing, dan treatment, termasuk pula dalam mendorong kedisiplinan masyarakat dalam melakukan protokol kesehatan. Dengan demikian, barulah kasus Covid-19 bisa di tekan.

"Dengan pembatasan tetap saja enggak akan ada perbaikan (penurunan kasus), akan tetap bermasalah kalau 3T-nya enggak dijalankan dengan benar," pungkas Emil.

https://money.kompas.com/read/2021/01/12/183314826/pengunjung-restoran-kian-dibatasi-selama-ppkm-begini-keluh-kesah-pengusaha

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bank Mandiri Dorong Nasabah Beralih ke Super App Livin’ by Mandiri, Apa Saja Fiturnya?

Bank Mandiri Dorong Nasabah Beralih ke Super App Livin’ by Mandiri, Apa Saja Fiturnya?

Rilis
Ini Langkah Kemenhub dalam Pembukaan Travel Bubble di Batam dan Bintan

Ini Langkah Kemenhub dalam Pembukaan Travel Bubble di Batam dan Bintan

Whats New
IHSG Sesi I DItutup Melorot 1,47 Persen, Asing Lepas BBRI, ARTO, dan BBCA

IHSG Sesi I DItutup Melorot 1,47 Persen, Asing Lepas BBRI, ARTO, dan BBCA

Whats New
Menko Airlangga: Vaksinasi Dosis Primer Bakal Selesai pada Kuartal II-2022

Menko Airlangga: Vaksinasi Dosis Primer Bakal Selesai pada Kuartal II-2022

Whats New
Program JKP Diluncurkan 22 Februari, Menaker: Bukan Pengganti Kewajiban Pengusaha Bayar Pesangon PHK

Program JKP Diluncurkan 22 Februari, Menaker: Bukan Pengganti Kewajiban Pengusaha Bayar Pesangon PHK

Whats New
Syarat dan Cara Bayar Pajak Motor di Bank Jatim

Syarat dan Cara Bayar Pajak Motor di Bank Jatim

Spend Smart
Mengenal Bank, Asal Mula hingga Jenisnya

Mengenal Bank, Asal Mula hingga Jenisnya

Whats New
Apa Pengertian Tenaga Kerja dan Klasifikasinya?

Apa Pengertian Tenaga Kerja dan Klasifikasinya?

Whats New
Varian Omicron Melonjak, Menko Airlangga: Tingkat Kesembuhan 96,40 Persen, tapi Harus Tetap Waspada

Varian Omicron Melonjak, Menko Airlangga: Tingkat Kesembuhan 96,40 Persen, tapi Harus Tetap Waspada

Whats New
Manusia sebagai Makhluk Ekonomi dan Faktor yang Memengaruhinya

Manusia sebagai Makhluk Ekonomi dan Faktor yang Memengaruhinya

Earn Smart
Pembangunan Pelabuhan Tanjung Pinggir Batam Digadang Lebih Besar dari Tanjung Priok

Pembangunan Pelabuhan Tanjung Pinggir Batam Digadang Lebih Besar dari Tanjung Priok

Whats New
Sepanjang 2021, Bappebti Sudah Memblokir 92 Domain Binary Option

Sepanjang 2021, Bappebti Sudah Memblokir 92 Domain Binary Option

Whats New
Travel Bubble Indonesia-Singapura Dimulai, Menhub: Protokol Kesehatan Harus Ketat

Travel Bubble Indonesia-Singapura Dimulai, Menhub: Protokol Kesehatan Harus Ketat

Whats New
Mengenal Binary Option, Cara Kerja dan Legalitasnya

Mengenal Binary Option, Cara Kerja dan Legalitasnya

Whats New
Menpan RB Larang Semua Instansi Pemerintah Rekrut Honorer

Menpan RB Larang Semua Instansi Pemerintah Rekrut Honorer

Whats New
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.