Pemerintah Belum Alokasikan Anggaran Khusus untuk Vaksin

Meskipun demikian dia menjelaskan, pihak Kementerian Keuangan dan Kemenkes sudah memiliki angka dasar anggaran yang harus digelontorkan untuk distribusi vaksin.

"Soal anggaran vaksin, benar, anggaran vaksin belum masuk, sudah ada diskusi dari kami dengan Kemenkeu, sudah ada angka dasarnya," ujar Budi ketika melakukan rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (13/1/2021).

Hingga saat ini, pihaknya dengan Kemenkeu masih mendiskusikan pos anggaran yang akan digunakan untuk vaksinasi.

Budi menjelaskan, beberapa pertimbangan yakni disalurkan melalyi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Bendahara Umum Negara (BUN), atau realokasi anggaran dari pos lain.

"Tapi secara prinsipnya di rapat kaninet sudah kami diskusikan dan secara prinsip sudah disetujui Ibu Menkeu bahwa anggaran vaksin pasti diberikan," ujar Budi.

"Cuma modalitasnya dan mekanismenya sepertia apa nanti Kemenkeu yang akan putuskan apakah lewat revisi anggaran, BUN, atau lewat program PEN," terang dia.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengungkapkan anggaran pemerintah untuk menyediakan dan melaksanakan vaksinasi bakal lebih dari Rp 74 triliun. Jumlah tersebut melampaui total anggaran kesehatan Rp 25,4 triliun yang dialokasikan untuk tahun 2021 ini. Sri Mulyani menjelaskan, anggaran tersebut bersifat sementara.

Pasalnya, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan proses vaksinasi bakal dilakukan secara gratis.

"Untuk bidang kesehatan hanya Rp 25 triliun, ini angka sangat sementara," jelas Sri Mulyani ketika memberikan paparan dalam sebuah webinar, Senin (4/1/2021).

Pemerintah juga telah mengantongi anggaran sementara vaksinasi Covid-19 gratis mencapai Rp 54,44 triliun dari realokasi APBN.

Duit itu berasal dari cadangan Rp 18 triliun dan anggaran kesehatan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional 2020 yang diperkirakan tidak dieksekusi Rp 36,44 triliun.

Ia menambahkan pemerintah masih melakukan penghitungan jumlah kebutuhan anggaran untuk membiayai vaksinasi Covid-19 yang akan dilakukan gratis sesuai instruksi Presiden Joko Widodo berdasarkan sejumlah indikator. Adapun indikator itu akan mengikuti Kementerian Kesehatan dalam menetapkan target vaksinasi.

Jika jumlah yang divaksin adalah 70 persen dari jumlah penduduk, lanjut dia, maka diperkirakan akan ada sekitar 182 juta orang yang akan menjalani vaksinasi.

“Kita akan hitung berdasarkan berapa dosis yang disuntikkan. Kalau rata-rata vaksin dua kali suntik berarti 182 juta dikali dua dosis,” kata dia.